17 Tahun KPK Berkiprah, Begini Pernyataan Firli Bahuri Dipenghujung Pergantian Tahun 2000

105

RADARINDO.co.id-Jakarta: Diusia ke 17 tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjalani kiprah sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi korupsi, yang telah berurat akar di negeri ini.

Bukan waktu yang singkat, namun bukan pula waktu yang panjang, mengingat masa-masa tersebut sangat bermakna dengan sejuta kisah suka duka dan tangis tawa, mewarnai tugas dan perjuangan rekan-rekan penggawa pemberantasan korupsi.

Tugas yang tidak hanya dilakukan sebagai bentuk kewajiban. Namun juga kami kerjakan sebagai salah satu bentuk ibadah dengan kesadaran dan ke ikhlasan yang luar biasa.

Mengingat segala bentuk konsekuensi yang akan kami terima serta hadapi. Mulai dari intimidasi dan ancaman atas keselamatan jiwa dan raga hingga kekerasan/serangan fisik langsung kepada insan KPK.

Demikian dikatakan Ketua KPK, H Firli Bahuri, dalam pernyataanya di Jakarta, terkqit dipenghujung akhir tahun 2020, Selasa (29/12/2020).

“Jika parameter konsekuensi adalah perjuangan, Insya Allah segenap insan KPK, siap dan ikhlas menerima, menghadapi dan melaluinya”, ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri.

Ketua KPK juga mengatakan bahwa salah jika menganggap teror bahkan serangan langsung (fisik) dapat menciutkan nyali.

“Justru hal-hal ini (teror, intimidasi hingga serangan fisik) semakin menggelorakan api  semangat juang kami, lebih merekatkan rasa persaudaraan dan menggugah lebih dalam jiwa korsa sebagai insan KPK, abdi negara pemberantasan korupsi di Indonesia”, jelas ketua KPK.

Tentunya, ujarnya lagi, setelah berupaya dengan segenap kemampuan dengan kerelaan yang luar biasa, kami (untuk hasil) akan berserah diri kepada-Nya.

Tidak sedikit upaya kejahatan korupsi yang dapat kami cegah. Sayangnya, masih ada pelaku/oknum-oknum penyelenggara negara  yang masih berani melakukan kejahatan kemanusiaan ini.

Ibarat pepatah “Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga”.

Kejahatan korupsi yang mereka tutup rapat, akhirnya dapat kami kuak dimana para pelaku korupsi mulai dari kelas teri hingga kelas kakap (big fish) kita seret ke meja hijau dan uang rakyat yang mereka korupsi dikembalikan ke negara.

Peran serta aktif masyarakat yang memberikan informasi dugaan korupsi atau penyelewengan yang melibatkan oknum penyelenggara negara, sangat membantu KPK dalam mengendus, menelusuri dan membongkar praktik korupsi yang terjadi di Republik ini.

Namun harus diakui juga, masih banyak yang harus kami lakukan terutama sinergi dengan penyelenggara negara dan aparatur penegak hukum lainnya.

Untuk mencapai tujuan awal pembentukan KPK, yaitu meningkatkan daya guna serta hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Salah satu fungsi KPK sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang berlaku, telah memposisikan kami sebagai trigger mechanism, yaitu pemicu bagi penegakan hukum dan penyelenggara negara lainnya agar dapat bekerja efektif dan efisien.

Sehingga dapat semakin berdaya guna dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kami sadar, penguatan terhadap penyelenggara negara khususnya apartur penegak hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan merupakan hal yang wajib dilakukan dan dibutuhkan KPK dalam sinergitas ini, ujarnya.

Dalam menjalankan tugas ini, KPK selalu  berpedoman kepada lima asas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas dimana kesemuanya itu akan kami laporkan terbuka kepada publik, katanya mengakhiri. (KRO/RD/RILIS IMO)