Connect with us

Medan

Dana Program PIR PT.ABM Diduga Menyimpang

Published

on

24 views

KORANRADARONLINE.co.id – Medan : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) “Ditantang” mengusut dana program pemerintah tentang Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dikelola PT ABM.

Berdasarkan laporan masyarakat direksi PT.ABM diduga menyalahgunakan pengelolaan dana program Perkebunan Inti Rakyat. Sumber kembali menyebutkan terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran program PIR Trans yang dilakukan PT ABM bersumber dari APBN senilai Rp5.522 Miliar, serta kucuran dana dari Bank Pemerintah sebesar Rp.38.579 Miliar.

Lahan PIR diduga tidak didistribusikan kepada warga dan lahan menjadi milik pribadi selama bertahun – tahun. Manajemen PT.ABM diduga menyalahgunakan dana Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans yang disalurkan pemerintah. Indikasi praktek manipulasi atas luas lahan perkebunan lebih kurang seluas 5.600 Ha.

PT ABM diduga manipulasi pajak penghasilan dari diatas lahan seluas 6.000 Ha selama puluhan tahun. Lahan perkebunan kelapa sawit yang kuasai dan usahai PT.ABM terletak di desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu, diduga melanggar Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program Transmigrasi.

Dimana berdasarkan program pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi Sumatera Utara memberikan atas program tersebut. Surat terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, No. 593.41/2856/K/TAHUN 1991 tentang Pemberian Izin Lokasi dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi (PIR-TRANS) Kepada PT.ABM.

Lahirnya surat Gubernur Sumut No.475.1/34251/BPSU/ III/ 1986, tanggal 18 Desember 1986, menyatakan pada dasarnya mendukung PT ABM dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan Pola PIR – TRANS, di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu.

Dimana salah satu poin untuk dan akan melaksanakan pembangunan Kebun Plasma sesuai dengan petunjuk operasional dan standard fisik yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian c/q Direktorat Jenderal Perkebunan.

Masyarakat menghendai agar aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang tanah yang kuasai dan diusahai PT. ABM atas objek Hak Guna Usaha No. 3 lebih kurang seluas 8.120 Ha.

Konon setelah dilakukan pengukuran ulang dengan menggunakan alat yang standar bahwa terindikasi terjadi kecurangan yang dilakukan pimpinan manajemen PT.ABM. Pengukuran ulang lahan harus dilakukan dengan membentuk tim khusus guna dapat mengetahui secara pasti luas dan asal usul lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai PT. ABM.

Sumber kompeten menduga terjadi perbedaan yang sangat signifikan yakni menjadi seluas 10.429 Ha, sehingga terdapat selisih lahan seluas 2.309 Ha yang diduga diluar Haka Guna Usaha (HGU)). Artinya lahan seluas 2.309 Ha diduga diluar ketentuan PT.ABM akan tetapi titik kordinat pada lahan tersebut secara yuridis dan fisik telah dikuasai oleh PT.ABM selama bertahun tahun.

Pimpinan manajemen PT.ABM diduga telah mengabaikan hak dan kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Sebelumnya sumber menjelaskan Pejabat BPN Labuhanbatu, Sujono SH, (Pada saat itu) bahwa HGU yang dimiliki PT.ABM masih menggunakan Izin Prinsip dan Ijin Lokasi sesuai Inpres No. 1 Tahun 1986 dengan Pola PIT Trans. 

Bahwa seharusnya PT.ABM tidak boleh mengalihkan pemanfaatan lahan perkebunan diduga untuk kepentingan pribadi. Pendistribusian pembagian 40 persen untuk Inti dan 60 persen untuk Plasma. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Pertanian. Indikasi terjadi selisih luas lahan yang dikuasai PT.ABM seluas 2.309 Ha diduga tidak memiliki sertifikat HGU atau alas hak tanah.

Diduga memiliki izin merubah penggunaan lahan dari Pola PIR menjadi milik Pribadi. Konon disebutkan sumber masyarakat HGU baru No. 24 tahun 2008 yang miliki PT.ABM adalah seluas 1.903,47 Ha. Dimana HGU tersebut fisiknya sama dengan umur tanaman diatas HGU No.3 tahun 1993.

Pembayaran PT.ABM sejak 1993 sampai 2018 diduga tidak sebenarnya. Sumber mengaku bahwa laporan PT.ABM kepada Pemkab Labuhanbatu hanya seluas 8.978,66 Ha. Diduga total luas lahan yang ditanami PT.ABM lebih kurang seluas 17.575,27 Ha. Sehingga PT.ABM diduga terjadi kelebihan luas perkebunan seluas 6.287,61 Ha. (KRO/RD/TIM)

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *