Connect with us

Nasional

Novanto Siap Bantu KPK Usut Century

Published

on

3 views

KORANRADARONLINE.co.id-Medan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, memiliki data lengkap soal hak angket dari Panitia Khusus (Pansus) Century yang digulirkan di DPR.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK RI, Febri, menanggapi pernyataan Setya Novanto yang mengaku siap membantu KPK menjerat pihak lain terkait kasus Century.

“Kalau data-data soal angket Century tentu sudah kami dapatkan semuanya. Saat itu Pansus telah ketemu KPK dan menyampaikan data-datanya sudah lengkap,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jum’at (14/9) malam.

KPK, tutur Febri, akan melihat lebih jernih dan memisahkan antara fakta hukum dan pendapat politik dalam kasus tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“KPK sudah memisahkan mana fakta hukum yang penting dan relevan dengan penanganan kasus ini mana yang sifatnya politis,” ujar Febri, sembari mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan gelar perkara untuk membahas hasil kajian yang dilakukan oleh tim.

Dari hasil perkara itu sambung Febri, KPK memutuskan untuk terus menangani kasus Century, dimana pimpinan KPK sudah memerintahkan tim untuk melakukan pendalaman secara lebih rinci.

“Hasilnya apa, tentu belum bisa disampaikan, karena prosesnya belum ke penyidikan,” sambung Febri.

Sebelumnya, Setya Novanto (Setnov), mengaku memiliki bukti yang signifikan mengenai kasus korupsi dalam pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century.

Novanto menyatakan siap membantu penegak hukum dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus itu. “Tentunya saya punya data dan fakta akurat yang bisa saya berikan,” ujar Novanto saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jum’at (14/9).

Menurut Novanto, saat Panitia Khusus (Pansus) Century digulirkan di DPR, dirinya masih menjabat sebagai ketua Fraksi Partai Golkar. Adapun ketua pansus yang saat itu ditunjuk adalah anggota Fraksi Partai Golkar, Idrus Marham.

Novanto menyebutkan bahwa kasus yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sebenarnya melibatkan banyak pihak. (KRO/RD/KOMPAS/WIN)