Connect with us

Nasional

Sumut Peringkat Pertama ASN Koruptor

Published

on

3 views

KORANRADARONLINE.co.id-jakarta: Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Utara, “menduduki” peringkat pertama yang tersandung kasus tindak pidana korupsi yang belum dipecat dari institusinya, meskipun status hukumnya telah berkekuatan hukum tetap.

“Dari data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dari 5 daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), ASN di Provinsi Sumut didapati yang terbanyak tersandung kasus korupsi yang belum diberhentikan, yakni sebanyak 298 orang,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Febri Diansyah dalam siaran persnya, Jum’at (14/9).

Sedangkan peringkat kedua diduduki Provinsi Jawa Barat sebanyak 193 orang, Riau 190 orang, NTT 183 orang, dan Papua 146 orang. Sementara itu sambung Febri, khusus untuk pegawai ASN di tingkat Provinsi yang terbanyak ada di Provinsi DKI sebanyak 52 orang dan Sumut 33 orang.

Menurut Febri, pihaknya telah mendesak Kemendagri untuk segera memecat ASN yang berpredikat terpidana, melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan.

“Kami telah menjalankan fungsi trigger mechanisme, guna mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap 2.357 ASN yang belum diberhentikan meskipun telah divonis bersalah melakukan korupsi,” tukasnya.

Kemudian lanjutnya, pada tanggal 10 September 2018, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan korupsi. Selanjutnya, kata Febri, pada, Kamis (13/9) dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan.

“SKB tersebut berisi 5 poin dengan target pelaksanaan maksimal sampai dengan Desember 2018 mendatang,” bebernya.

Tidak hanya itu lanjut Febri, BKN juga telah mengirimkan surat kepada para PPK disertai lampiran daftar nama PNS/ASN yang menjadi terpidana kasus korupsi dan seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat dengan target selesai sampai dengan Desember 2018 mendatang.

“Diharapkan, dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima PPK di kementerian ataupun kepala daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan,” tegasnya.

Febri berharap, kedepannya, para PPK, termasuk kepala daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan, sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini. 

Kaji ASN Koruptor

Sementara itu ditempat, Jaksa Agung, HM Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji apakah ada unsur korupsi terkait ASN aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi tetap menerima gaji.

“Kita lihat nanti seperti apa, disengaja atau tidak, tentunya ada penyelesaiannya. Bisa juga dikembalikan nanti,” kata Jaksa Agung di kantornya.

Terkait ASN aktif terpidana korupsi yang masih menerima gaji lanjutnya, harus dilihat apakah ada kesalahan administrasi atau ada faktor kesengajaan. “Kalau kesalahan administrasi, tentunya ada tenggang waktu yang diberikan untuk memperbaikinya,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BKD Sumut, Kaiman Turnip, mengatakan bahwa PNS yang tersandung korupsi akan diberhentikan sementara dari jabatannya. Setelah ada keputusan Hakim atau inkrah, maka akan diberhentikan dari ASN dan gaji yang diterima akan dipotong 50 persen.

“Data itu valid dari kita, tapi sebenarnya di daerah lain banyak kasus serupa tapi tidak diberhentikan dari ASN,” terang Kaiman.

Saat ditanya apakah ASN yang tersandung dalam kasus korupsi akan langsung diberhentikan, Kaiman menuturkan bahwa hal itu semua ada prosesnya.

“Jadi saat ini kita menunggu SKB. Kalau untuk program sekarang supaya tidak ada lagi celah korupsi, kita coba online kan dengan menggunakan aplikasi test lab dan layanan instansi kepegawaian tanpa kertas khusus kepegawaian,” jelas Kaiman.

Perlu diketahui, sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan seperti korupsi, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat.

Anggota Komisi II Fraksi PPP, Ahmad Baidowi, sangat menyayangkan terkait banyaknya ASN yang terbukti korupsi namun belum dipecat.

“Ya ini yang kita sayangkan,” ujar pria yang akrab disapa Awiek itu.

Awiek mengatakan, sebaiknya pemerintah segera menjelaskan alasan belum dipecatnya PNS atau ASN bermasalah, dan meminta pemerintah daerah turun tangan.

Awiek juga meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) periode sebelumnya, yang merupakan politikus PKS, Ahmad Heryawan (Aher), untuk memberi penjelasan tentang banyaknya ASN terlibat kasus korupsi dan menjadi peringkat kedua terbanyak. Hal ini mengingat, Gubernur Jabar saat ini, Ridwan Kamil, baru saja dilantik.

“Kalau di Jabar ada baiknya juga dari pihak Pemprov Jabar dan Pak Aher (Mantan Gubernur Jabar periode 2013-2018 Ahmad Heryawan) menjelaskan kenapa bisa begini. Jangan sampai persoalan masa lalu dilimpahkan kepada Gubernur-Wagub yang sekarang,” imbuhnya.

Menurut Awiek, dengan menjelaskan ke publik, maka persoalan itu tidak akan menimbulkan banyak prasangka. Mengingat, berdasarkan undang-undang, jika sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap maka PNS atau ASN itu harus dipecat.

“Bisa saja belum dipecat karena menunggu inkrah. Tapi harus diingat soal perkara korupsi yang membuat publik jengah. Sebagai sebuah kejahatan ekstra, maka penanganan korupsi harus ekstra juga tidak boleh setengah-setengah,” ujar Wasekjen PPP itu.

PKS yang merupakan partai politik (parpol) tempat Aher bernaung, membuat  anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, ankat bicara dan melakukan pembelaan terhadap Aher.

“Sebenarnya yang begitu-begitu itu tidak ada terkait dengan pemerintah di daerah atau kepala daerah,” kata Nasir Djamil di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Nasir malah mempermasalahkan tentang salinan putusan inkrah seorang terdakwa yang harus diterima pemerintah daerah untuk memecat PNS tersebut. Dia menyoroti hal itu lantaran pernah menemukan kejadian serupa di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.

“Salinannya tidak pernah sampai, terus dia menerima gaji karena belum dipecat,” kata Nasir.

Urusan salinan putusan inkrah yang menurutnya tidak jelas itu bisa jadi ‘permainan oknum’. Nasir menegaskan bahwa hal-hal semacam itu tidak diketahui seorang Gubernur.

“Ada kemungkinan tidak sampai, ada kemungkinan dipendam. Mungkin oknum yang dihukum itu main dengan biro hukum, sehingga disimpan. Gubernur mana tahu-tahu itu, kecuali ada penyampaian dari biro hukum. Jadi sebenarnya jajaran di bawah itu yang harus proaktif menyampaikan ke kepala daerah,” tandas Nasir. (KRO/RD/SIB/WIN)