Connect with us

Nasional

Mahalnya Biaya Politik Diduga Picu Korupsi

Published

on

9 views

KORANRADARONLINE.co.id-Jakarta: Mahalnya biaya politik diduga kuat menjadi salah satu alasan banyaknya kepala daerah tertangkap dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK). Alasan lainnya ingin memiliki pen­dapatan lebih serta adanya keinginan pengusaha memperoleh izin investasi secara cepat di daerah.

 

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam kesem­patan berbeda di Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah, Selasa (16/10). Kedua­nya menyampaikan pernyataan itu menanggapi Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, yang menjadi tersang­ka kasus suap pengurusan per­izinan pro­yek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Senin (15/10).

 

Jusuf Kalla di kantor Wapres, Ja­karta menyatakan, sedikitnya ada tiga alasan dibalik banyaknya kepala daerah terlibat kasus korupsi dan terjaring OTT. “Itu akibat antara lain ya karena ingin hidup lebih baik, tentu gaji tidak cukup,” katanya.

 

Keinginan untuk memiliki penda­patan lebih menjadi alasan utama bagi kepala daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan menyalahguna­kan jabatannya.

 

Selain itu lanjutnya, mahalnya biaya politik saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) juga mengakibatkan kepala daerah terpilih berupaya mendapatkan uang dengan segala cara untuk menu­tupi biaya kampanyenya.

 

Meski sudah ada sebagian fasilitas kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuat biaya po­litik lebih murah, para calon kepala daerah tetap saja mengeluarkan biaya tinggi untuk meraih dukungan masya­rakat.

 

“Sebenarnya sekarang sudah ditu­runkan (solusinya), dengan kampanye tidak boleh besar-besaran, baliho di­pasang KPU, kampanye diatur. Itu se­mua mengefisienkan calon. Tapi karena namanya persaingan, jadi selalu ingin lebih tinggi, akhirnya biaya mahal,” jelasnya.

 

Alasan terakhir, menurut Wapres, keinginan pengusaha untuk memperoleh izin investasi di daerah dengan cepat juga menyebabkan tindak pidana korupsi tinggi di daerah.

 

Sehingga, untuk mempercepat pro­ses perizinan investasi di daerah, para pengusaha sering menggunakan cara kotor agar pemda setempat segera mengeluarkan izin tersebut.

 

Banyaknya kepala daerah yang ter­jerat kasus korupsi oleh KPK menyebabkan negara mengalami kerugian secara materi dan jalannya pemerintahan di daerah menjadi terganggu.

“Tentu kita prihatin juga begitu banyak ditangkap, tapi begitu terjadi terus. Jadi ini kadang-kadang orang (kepala daerah, red) sepertinya tidak takut kena sanksi,” ujarnya.

 

Sementara, Wakil Ketua KPK, Basa­ria Panjaitan, mengatakan, berdasarkan kajian terkait pencegahan ko­rupsi di kalangan kepala daerah yang dilakukan pihaknya, hasilnya menun­jukkan, biaya politik selama pemilu merupakan alasan mereka melakukan korupsi.

 

“Kalau kita pelajari, hasil dari kajian tim Litbang (pene­litian dan pengembangan, red) kita, sebagian besar atau hampir semua butuh biaya banyak. Untuk kampanye, saksi, dan lain-lain, belum mahar lagi,” katanya kepada wartawan di Klaten.

 

Menurutnya, hal tersebut menjadi lingkaran setan. Ke­pala daerah terpilih mau tidak mau harus mengem­balikan biaya yang dia keluarkan selama proses pilkada.

 

“Sehingga mau tidak mau seperti lingkaran setan. Dia harus mengembalikan itu. Sebagian besar kendala ialah perlunya biaya kampanye dan dana lainnya dalam proses pilkada,” ujarnya.

Diutarakannya, KPK akan mengkaji lebih dalam bersa­ma para ahli apakah proses pilkada secara langsung akan terus dipertahankan. “Harus dengan pendapat ahli, apa ma­sih harus dipertahankan dengan cara-cara seperti seka­rang ini. Dan berapa biaya untuk seluruh Indonesia. Apa­kah tidak lebih baik dana ini dipakai untuk lainnya,” katanya.

 

Dia juga mengajak pemerintah ikut melakukan kajian dan berharap kajian menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan anti korupsi.

 

“Ini perlu kajian khusus pencegahan, bukan hanya KPK, tapi juga pemerintah, untuk menghindari korupsi. Kalau semua kepala daerah dan anggota DPR kena OTT, nanti negara juga tidak akan jalan, tidak bisa bergerak cepat,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, KPK menahan Bupati Bekasi, Neneng Has­sanah Yasin, yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pe­ngurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

 

“Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK Kavling K-4 Jakarta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

 

Usai diperiksa, Neneng yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK tidak berkomentar apapun saat dikonfirmasi awak media seputar kasusnya tersebut.

 

Neneng tiba di gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10) malam sekitar pukul 23.25 WIB usai diamankan tim KPK. Dia langsung menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

 

Dengan ditahannya Neneng, total delapan tersangka telah ditahan KPK dari sembilan tersangka yang telah diumumkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Tujuh tersangka lainnya yang telah terlebih dahulu ditahan adalah konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

 

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Ke­pala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bekasi Dewi Tisnawati, dan Di­rektur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS).

Satu tersangka lainnya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi, masih dalam proses pemeriksaan di gedung KPK.

 

Bupati Bekasi dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Pemberian diduga terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap.

 

KPK menduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Wa­kil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebagai Pelaksana Tugas Bupati setelah Bupati Neneng ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Besok kita siapkan surat tugas kepada Gubernur Jawa Barat untuk melantik wakilnya (Wabup Bekasi) sebagai Plt,” kata Tjahjo di Jakarta. (KRO/RD/analisa)