Connect with us

Nias Utara

Bupati Nias Utara Lantik 62 Pejabat Eselon

Published

on

7 views

RADAR ONLINE.CO.ID:  Untuk mewujudkan Nias Utara (Nisut) yang maju, berdaya saing, beriman dan berbudaya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan mampu meneguhkan niat dan tekat dalam meningkatkan pelayanan.

Hal itu disampaikan Bupati Nias Utara, Ingati Nazara, saat melantik 62 pejabat eselon II, III dan IV di aula kantor Bupati Nisut, Jalan Gunungsitoli-Lahewa KM 39 Lotu, Senin (16/2).

Dikatakan Ingati, pelantikan tersebut bukan sekedar penempatan figur pejabat dalam jenjang jabatan karena kepentingan tertentu, tetapi tuntutan kepentingan organisasi setiap aparatur mampu berkiprah serta mengabdikan diri menjalankan tupoksi sebagai pejabat.

“Untuk itu, setiap aparatur harus mampu meningkatkan etos kerja serta pelayanan kepada masyarakat.Jangan dengan uang baru melayani,” tegasnya.

Ingati juga mengingatkan Kepala OPD yang memiliki pekerjaan fisik seperti Dinas PUPR, Pendidikan dan Tarukim agar segera memulai pekerjaan. “Tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai, sebab jabatan Kabid dan Kepala Seksi sudah terisi,” tegas Ingati.

Dia juga menekankan soal Kadis Perpustakaan dan Arsip Nisut Sinemaaro Telaumbanua yang belakangan dinilai banyak mengeluh, tapi kinerjanya lemah.

“Jangan hanya mengeluh, kalau tidak sanggup lebih baik mengundurkan diri, daripada setiap hari menjadi beban pikiran,” katanya, seraya menegaskan hal ini sudah menjadi catatan baginya. (KRO/RD/SIB)

Headline

Rumah Terbakar di Nias Utara, 1 Balita Tewas 2 Terluka

Published

on

RADARINDO.co.id-Nias Utara:
Akibat terbakarnya rumah Odo Olani Telaumbanua di Dusun 1, Desa Sanawuyu, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, satu bayi di bawah lima tahun [Balita] Feblius Telaumbanua [4] tewas dan Faogombowo Telaumbanua [73] dan Cornelius Telaumbanua [8] mengalami luka bakar, Selasa 16 November 2020.

Hasil penyelidikan Polisi sementara, kebakaran terjadi akibat lampu teplok yang dibuat dari botol minuman energen M150 terjatuh di atas tumpukan kain. Dari Kapolres Nias AKBP Wawan Kurniawan melalui Kapolsek Tuhemberua Akp Ib Jaya Harefa, Rabu 17 November 2020 diketahui polisi mendapat informasi kebakaran dari Kepala Desa Sanawuyu sekitar pukul 21.00 WIB.

Pemilik rumah dan istrinya meninggalkan rumah sekitar pukul 19.00 WIB, sementara di dalam rumah masih ada ayah kandungnya Faogobowo Telaumbanua alias Ama Yamo dan empat anaknya yang masih kecil. Namun sekitar pukul 20.00 WIB, dia mendengar suara teriakan dari warga bahwa rumahnya terbakar, sehingga dia langsung berlari menuju rumahnya dan melihat api yang membakar rumahnya sudah membesar.

Dia bersama sejumlah warga lain berusaha untuk memadamkan api, tetapi api sudah membesar dan tidak dapat dipadamkan sehingga membakar seluruh rumah milik Odo Olani Telaumbanua. Sedangkan anaknya yang dua orang Monika Jelita Telaumbanua dan Fransiska Winingsih Telaumbanua selamat karena sempat keluar dari dalam rumah saat api mulai membesar.

Feblius Telaumbanua yang masih balita ditemukan tewas dalam keadaan terbakar, dan Cornelius Telaumbanua selamat dan hanya mengalami luka bakar di punggung.

“Menurut pengakuan Odo Olani Telaumbanua alias Ama Wira kepada kita, sebelum dia meninggalkan rumah, dia sempat menyalakan lampu teplok dan manaruhnya di atas meja yang di bawah meja tersebut ada tumpukan kain,” ungkap Kapolsek. (KRO/RD/Wpd)

Continue Reading

Headline

KPA Menilai Bupati Nias Utara Langgar Hak Masyarakat

Published

on

RADARINDO.co.id- Nias Utara : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) angkat bicara terkait proyek pembangunan drainase dan tembok penahan tanah di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara dimana lahan warga digunakan oleh Pemkab Nias Utara.

KPA menilai Pemkab Nias Utara bertindak secara sewenang-wenang tanpa melaksanakan dan mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai landasan untuk penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan umum.

Sesuai Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pada dasarnya didahului oleh beberapa peraturan kebijakan seperti Permendagri No. 15 tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah yang disusul Permendagri No. 2 tahun 1976 dan Permendagri No. 2 tahun 1985, Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan.

UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya, Perppres No. 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diperbaharui melalui Perpres No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KPA menegaskan bahwa penggunaan lahan dan tanah masyarakat untuk kepentingan umum ada serangkaian mekanisme, tata cara dan prosedur yang harus dan wajib dilaksanakan, ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah daerah Nias Utara dalam hal ini Bupati, Kepala BPBD Nias Utara dan CV RS.

Pertama, menyampaikan sosialisasi kepada warga setempat mengenai asas manfaat, fungsi dan kegunaan dari proyek yang akan dibangun.

Kedua, masyarakat yang dipakai dan dipergunakan lahan dan tanahnya harus diajak bermusyawarah mufakat bersama warga masyarakat lainnya baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, tim pembebasan lahan dan tanah. Dan pemerintahan daerah dalam hal ini BPBD Nias Utara.

Ketiga, setelah serangkaian mekanisme, tata cara dan prosedur dilakasanakan maka pembanguna itu baru bisa dimulai dan dilaksanakan.

“Jika tidak, maka hal itu menjadi preseden buruk bagi kinerja Bupati M Ingati Nazara dan Kepala BPBD Nias Utara Herman Zabua,” tegas Syamsudin Pengurus Pusat KPA di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dana penanggulangan bencana nasional TA 2020 yang diajukan pemerintahan daerah Nias Utara dalam hal ini Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara dan Kepala BPBD nias Utara Herman Zebua kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu yang direkomendasikan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

“Mestinya Bupati Nias Utara dan Kepala BPBD Nias Utara bisa mempergunakannya dengan penuh rasa tanggungjawab, transparansi, integritas, dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku untuk menjaga kepercayaan pemerintah pusat dan kepercayaan masyarakat,” imbuh Syamsudin.

Jika hak-hak masyarakat dilanggar, dikangkangi, dan diterobos oleh Bupati Nias Utara dan Kepala BPBD mestinya hal semacam ini menjadi catatan khusus bagi pemerintahan pusat untuk mengevaluasi penyaluran dana dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah Nias Utara kedepan, ujarnya lagi.

“Jangan sampai kepentingan dan hak-hak masyarakat diabaikan dan dilanggar mestinya sebaliknya kepentingan dan hak-hak masyarakat dipenuhi dan diakomodir,” ungkap Syamsudin.

Perintah konstitusi sangat jelas melalui UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan umum dan asasnya adalah kemanusiaan dan musyawarah mufakat.

Sangat kasihan masyarakat bila diabaikan hak-haknya. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan di berbagai kesempatan bahwa tanah rakyat tidak hanya sekedar ganti rugi melainkan ganti untung bila diperlukan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara, ujarnya mengakhiri.

Hingga berita ini dilansir, Bupati Nias Utara belum dapat dimintai keterangan. (KRO/jkt/fri)

Continue Reading

Headline

Bupati Nias Utara Diminta Tindak Tegas Kontraktor Masuki Lahan Warga Tanpa Ijin

Published

on

RADARINDO.co.id-Jakarta:

Pemuda Nias Utara Edizaro Lase melakukan konsultasi kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) perihal hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2020.


Kegiatan proyek rekonstruksi tembok penahan tanah Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, senilai Rp2.493.109.200.
Item pekerjaan yakni persiapan umum, drainase, pekerjaan tanah dan geosintetik, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen dan struktur. Konsultan perencana CV REC, konsultan pengawas CV MRD, Consultant, pelaksana CV RS, dan penanggung jawab SB sebagai Direktur, masa pelaksana 125 hari kali kerja. Lokasi proyek di Desa Ononazara, KecamatanTugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Keluarga sesepuh adat Desa Ononazara, Edizaro Lase sekaligus yang memiliki hak sah lahan atau tanah secara aturan adat menyampaikan bahwa penggunaan lahan atau tanah oleh CV RS tidak pernah memohonkan penggunaan lahan atau tanah kepada keluarga melalui aturan adat yang berlaku yang diketahui oleh para sesepuh adat dan pemerintahan Desa Ononazara.
“CV. RS terindikasi melawan perbuatan hukum dengan memasuki lahan warga tanpa ijin, merusak ekosistim dan ekologi alam, mengubah fungsi dan bentuk lahan atau tanah, memasuki dengan alat-alat berat ke lahan warga tanpa ijin, memanfaatkan lahan atau tanah rakyat untuk mencari keuntungan pribadi maupun perusahaan, mengganggu dan menggusur eksistensi kehidupan warga, merendahkan dan mengabaikan hukum adat yang berlaku, nilai-nilai kearifan masyarakat lokal secara turun temurun, melecehkan dan merendahkan keberadaan tokoh adat dan masyarakat setempat,” ungkap Edi Lase kepada awak media di Jakarta, Jumat, (31/07/2020).

“Bupati Ingati Nazara seharusnya bersikap lebih tegas dan berani terhadap rekanan dengan mencabut dan membekukan ijin CV RS dari daftar rekanan proyek Pemerintah Daerah Nias Utara dan memblacklist nama-nama orang yang tercantum di CV RS untuk memastikan dan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan tertib,” tegas Edi.
Penyalahgunaan dana bencana nasional harus ditindak tegas bahkan ancaman hukuman mati bila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Demikian juga sering disampaikan oleh Kepala BNPB Letjend Doni Monardo pada suatu kesempatan. Hingga berita ini dilansir, Bupati Nias Utara belum dapat di konfirmasi.
(KRO/jkt/fri)

Continue Reading

headline