Connect with us

Nasional

KPK Beberkan Masalah Listrik Mulai Konflik Kepentingan Hingga Intervensi

Published

on

6 views

RADARINDO.co.id : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan masalah tata kelola kelistrikan di Indonesia, terdiri atas penyediaan energi primer sebagai bahan bakar pembangkit listrik, inefisiensi, konflik kepentingan menteri hingga intervensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan, KPK melakukan kajian efisiensi tata kelola kelistrikan dari perspektif pencegahan korupsi pada 2017, yang menemukan empat permasalahan.

 

“Pertama, ternyata penyediaan energi primer untuk pembangkit, khususnya untuk PLN, untuk jangka panjang ini tidak bisa dikontrol oleh PLN sendiri,” katanya saat diskusi persoalan tata kelola kelistrikan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).

 

Wawan menyatakan, harga batubara yang fluktuatif membuat PLN tergantung dengan harga batu bara untuk menentukan besaran biaya bahan bakar pembangkit listrik.

 

KPK kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai instansi hingga harga batubara untuk kebutuhan pembangkit PLN bisa diatur. “Terakhir, dari rekomendasi kita muncul Permen ESDM khusus harga batubara yang digunakan PLN,” sebutnya.

 

Persoalan selanjutnya adalah kurangnya integritas perencanaan kapasitas listrik sehingga timbul inefisiensi. Dikatakan, rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) sangat dinamis sehingga kebutuhan listrik dengan implementasi tidak selaras atau sinkron.

 

Wawan juga mengatakan, ada masalah soal belum seragamnya tata kelola di masing-masing regional. Belum optimalnya pengelolaan pembangkit yang telah ada juga jadi salah satu masalah.

 

Masalah lainnya adalah pengelolaan suplai yang tidak sesuai optimasi akibat tidak selarasnya penyelesaian proyek pembangkit listrik. KPK pun mengevaluasi kontrak perjanjian jual beli listrik.

 

Ketua Tim Kajian Direktorat Litbang KPK, Dedi Hartono, bercerita soal konflik kepentingan menteri agar pembangkit listrik dibangun di suatu daerah. KPK disebutnya turun tangan untuk melakukan pencegahan.

 

“Periode lalu ada seorang menteri yang punya konflik kepentingan untuk membangun pembangkit di daerahnya. Ada pasokan gas murah, kemudian pa­sokan gas ini dialokasikan ke daerah­nya bekerjasama dengan teman satu angkatan di universitas,” ungkapnya.

 

Namun, dia tak menyebut siapa menteri yang dimaksud. Menurutnya, KPK telah mengundang menteri itu secara personal untuk menjelaskan ka­lau tindakannya berpotensi menim­bulkan konflik kepentingan.

 

“Kita lakukan pencegahan. Kita un­dang ke KPK secara personal kepada menteri yang bersangkutan. Kita sam­paikan, ‘Kita sudah tahu, Pak, seperti ini, seperti ini’, tapi tanpa harus mem­permalukan,” tuturnya seraya menye­butkan, masalah itu diketahui karena PLN terbuka, meski kadang tertutup hingga berujung penindakan. (KRO/RD/ANS)