Connect with us

Nasional

KPK Buka Seleksi Gelombang III Posisi Sekjend

Published

on

6 views

RADARINDO.co.id : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka seleksi gelombang ketiga untuk tiga kandidat yang akan diusulkan kepada Presiden RI melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) KPK melalui program “Indonesia Memanggil”.

“Dalam seleksi ini, KPK membuka kesempatan bagi WNI yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau bukan ASN yang memiliki kepakaran, integritas, dan komitmen tinggi dalam mendukung pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (24/4).

Menurutnya, posisi Sekjen KPK me­mang membutuhkan calon yang benar-benar kompeten. “Untuk melakukan pembinaan atas ma­najemen perencanaan, pengelolaan ke­uang­an, organisasi dan tata laksana, manajemen strategis dan manajemen kinerja, mana­je­men sumber daya manusia hingga bantuan hukum dan hubungan masyarakat,” katanya.

Febri menyatakan, pendaftaran sudah dibuka sejak 5 April 2019 dan akan ditutup pada 26 April 2019. “Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi website KPK di laman: https://jpt.kpk.go.id/. Hingga Selasa, (23/4), panitia seleksi telah menerima sekitar 537 kandidat yang mendaftar secara online,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat 17 kompetensi yang diharapkan bisa muncul dari kandidat Sekjend KPK, yaitu kompetensi mana­jerial yang terdiri dari 13 kompetensi dan empat kompetensi bidang.

“Dari proses seleksi ini, KPK berharap akan terpilih Sekjend baru pada pertengahan 2019. Dari ratusan calon, KPK hanya akan mengajukan tiga kandidat untuk disam­paikan pada Presiden RI. Berikutnya, Presi­den yang akan memilih salah satu dan meng­angkat sebagai Sekjend KPK definitif,” katanya.

Sebelumnya, panitia seleksi Sekjend KPK 2018 menginformasikan bahwa belum ada kandidat yang dapat diusulkan kepada Presi­den Joko Widodo untuk dapat ditetapkan sebagai Sekjend KPK.

Hal itu tertuang dalam pengumuman KPK Nomor: B/08PS/KP.00.01/54/02/2019 tentang “Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Gelombang Kesatu dan Kedua Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Untuk Jabatan Sekretaris Jenderal Pada Komisi Pemberantasan Korupsi”. (KRO/RD/ANS)