Connect with us

Headline

Cabuli Murid SD, Kepsek Ini Terancam Dipenjara 15 Tahun

Published

on

7 views

RADARINDO.co.id – KALBAR : Seorang Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berinisial SP, ditangkap aparat kepolisian lantaran diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap seorang anak didiknya di sekolah.

Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu, Iptu Siko Sesatria mengatakan, peristiwa itu bermula Jum’at (1/11) lalu pukul 09.00 WIB. Saat itu, para siswa/siswi mengikuti program rutin sekolah, yakni pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di ruang unit kesehatan sekolah (UKS).

“Tak lama kemudian, korban masuk ke dalam ruangan untuk mendapat pemeriksaan kesehatan,” kata Siko, Selasa (5/11) dilansir dari Kompas.com.

Sebelum diperiksa, SP meminta korban untuk menyikat gigi, kemudian setelah itu, korban diminta untuk duduk, berbaring, dan memejamkan mata. “Dugaannya, pelaku kemudian melakukan perbuatan asusila dengan memaksa korban untuk oral seks,” katanya.

Setelah kejadian tersebut, korban memberitahukan perbuatan SP kepada keluarganya dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. “SP kemudian kami tangkap dan dimintai keterangan. Saat ini, statusnya sebagai tersangka,” ungkapnya.

Atas perbuatannya, SP dijerat tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (KRO/RD/Komp)

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Published

on

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

RADARINDO.co.id – Jakarta : Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah dua pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bepergian ke luar negeri. Keduanya dicegah atas dugaan kasus korupsi atau suap.

Pencekalan itu disampaikan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM) Arya Pradhana Anggakara, menyampaikan, “Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021. Atas permintaan KPK,” terangnya, Kamis (4/3/2021).

Baca juga : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi 

Ada dua orang yang dicekal. Namun, identitas dua orang itu belum disebutkan secara detail. Yang pasti, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ditjen Pajak Kemenkeu. Arya hanya bersedia menyebut inisial dua orang itu. Yakni, APA dan DR.

Selain dua ASN tersebut, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang lainnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. “Empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS,” imbuhnya. Dengan demikian, total ada enam orang yang dicekal. Masa pencegahan itu berlaku sampai 5 Agustus tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan membebastugaskan pegawai DJP yang terlibat dugaan suap. Setelah pengumuman itu, nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji hilang dari situs resmi DJP.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Angin terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Pria 59 tahun itu diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18,62 miliar. Terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya.

Perinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 14,9 miliar. Selain itu, dia tercatat memiliki tiga mobil. Yakni, Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar.

Angin juga diketahui memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,2 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,3 juta. Dia diketahui merupakan pejabat karier di DJP.

Sebelum menjabat direktur ekstensifikasi dan penilaian, Angin pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DJP. Di antaranya, kepala Kanwil DJP Jawa Barat II pada 2014 dan kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian berlanjut menjabat direktur pemeriksaan dan penagihan DJP sejak Mei 2016.

Dia diketahui merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988. Angin juga memiliki gelar master of arts in economic dari Concordia University, Kanada, pada 1996. Pada 2006, dia menyelesaikan program S-3 manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Namun, hingga kemarin, KPK belum bersedia menyebutkan apakah inisial APA yang dicekal adalah Angin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penyidikan sedang berjalan. KPK akan mengumumkan para tersangka saat mereka ditetapkan sebagai tahanan oleh penyidik.

Menurut Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, pihaknya bukan tidak ingin menyampaikan kasus tersebut secara lebih gamblang. Dia beralasan menunggu penyidik melaksanakan tugas.

“Pada waktunya KPK pasti mengumumkan kasus tersebut kepada masyarakat. Saat ini, pimpinan KPK tidak ingin mengganggu kerja-kerja yang tengah dilaksanakan penyidik. “Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan dan pencarian barang bukti,” terang dia.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pria berlatar belakang hakim ad hoc itu pun mengingatkan kembali seluruh wajib pajak. Alex meminta mereka tidak berbuat curang. Apalagi sampai melakukan suap. Sebab, penegak hukum, termasuk KPK, sudah pasti akan bergerak menindak mereka.

Dia mengimbau semua wajib pajak patuh, “Jangan sampai, kata Alex, wajib pajak melakukan suap karena ingin membayar pajak lebih rendah daripada kewajiban. ”Bayarlah pajak sesuai ketentuan,” tegasnya. (KRO/RD/ProKaltim)

Continue Reading

Ekonomi

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Published

on

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

RADARINDO.co.id – Medan : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Ketua Komisi C DPRD Sumut Benny Sihotang prihatin dengan kucuran penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu kepada PDAM tahun 2021 hanya Rp 11 miliar. Sulit bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha di bidang penyediaan air bersih.

Benny mengatakan,“Sulit membayangkan bagaimana mau ekspansi usaha dengan modal Rp 11 milar, apalagi untuk membangun jaringan air,” ucapnya. Dilansir Waspada, Selasa (2/32021).

Baca juga : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi 

Politisi Gerindra ini merespon rendahnya penyertaan modal Pemprovsu tahun 2021 kepada BUMD itu, dan terkait hasil resesnya di seluruh kecamatan di Dapil Medan B, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih.

Menurut Benny, sebagian besar warga di Medan Petisah, yang jadi lokasi resesnya berulangkali menyampaikan ingin memasang saluran penyambungan air baru, namun terpaksa ditolak harus membuka jaringan baru.

“Jaringan yang dimiliki PDAM sudah berusia puluhan tahun dan bekas peninggalan Belanda untuk membuat jaringan baru dibutuhkan investasi yang sangat besar,” ujar Benny.

Hal ini pun sudah disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat bersama PDAM dipimpin langsung Dirut Kabir Bedi dan jajarannya.

Kendati demikian, Benny berharap PDAM tetap memprioritaskan penggunaan anggaran agar sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu.
Meningkat

Di tahun 2022 mendatang, Benny memprediksi pengguna air bersih diperkirakan meningkat, karena PDAM tidak hanya melayani masyarakat Kota Medan, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota.

Walau dana ini belum memadai untuk perusahaan sebesar PDAM, anggaran tersebut setidaknya dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memasang jaringan pipa baru.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pada APBD 2021, Pemprovsu mengucurkan total penyertaan modal sebesar Rp 207 miliar yang disalurkan kepada PDAM Tirtanadi Rp 11 M, PT Bank Sumut Rp 100 miliar, PT Perkebunan Rp 80 miliar, PT Dhirga Suya Rp 10 miliar, dan PT AIJ Rp 6 miliar.

Adapun untuk PT Perkebunan sebesar Rp 80 miliar, dana tersebut diharapkan beberapa tahun ke depan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Terhadap adanya pembiaran pengelolaan kebun seperti di Tanjung Kasau, dan lain-lain, kita berharap penegak hukum mengusut manejemen yang lama,” katanya. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Headline

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Published

on

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

RADARINDO.co.id – Medan : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Pirngadi, Medan. Bobby menemukan sejumlah fasilitas tak layak di rumah sakit tersebut.

Sidak itu dilakukan setelah memimpin penertiban bangunan liar di kawasan Kesawan Medan, Kamis (4/3/2021). Saat sidak, Bobby menemukan eskalator mati hingga sampah berserakan di rumah sakit.

Baca juga : Wali Kota Medan Langsung Turun Bongkar Bangunan Tanpa IMB 

Sejumlah hal menjadi perhatian Bobby, diantaranya kinerja dokter, tenaga kesehatan dan para pegawai, hingga bagaimana pelayanan yang diterima oleh pasien

“Fasilitas juga masih banyak yang tidak berfungsi dan tidak layak. Eskalator mati, ada pintu kaca yang pecah. Kebersihan juga masih belum maksimal, masih banyak sampah berserakan,” kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengecek sejumlah hal mulai dari kinerja dokter hingga pelayanan yang diterima para pasien. Bobby juga terlihat meninjau proses pendaftaran pasien hingga mengecek jumlah tempat tidur pasien dan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat.

Dia juga bertanya kepada pasien soal intensitas dokter mengunjungi mereka tiap harinya. Selain itu, Bobby menyebut banyak fasilitas yang seharusnya dapat digunakan untuk dokter dan pasien tidak berfungsi.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Hal ini menjadi perhatian Pemko Medan ke depan, karena rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Apalagi kita masih dalam situasi pandemi, masyarakat seharusnya memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai,” ucap Bobby. (KRO/RD/DetikNews)

Continue Reading

headline