Connect with us

Headline

CIMA Lembaga Profesi Int Berbasis di London Adakan Workshop Kebangkitan Industri Ekonomi Syariah

Published

on

6 views

RADARINDOco.id – Jakarta: CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), sebuah Lembaga Profesi Internasional berbasis di London, Inggris mengadakan Workshop satu hari mengangkat Thema: “Kebangkitan Industri Ekonomi Syariah: Peran Hukum Dagang Islam dan Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah di Indonesia”.

Acara tersebut diselenggarakan di sebuah Hotel di daerah Gondangdia Jakarta Pusat, Sabtu, (07/12/2019). Acara tersebut di awali dengan ‘keynote speech’ oleh Gunawan Yasni selaku perwakilan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

“Konsep Ekonomi Syariah di Indonesia yang sedang berkembang di Indonesia pada esensinya juga bersifat ‘non-muslim friendly’. Ekonomi Syariah perlu terus dikembangkan dan disosialisasikan karena Indonesia warga negaranya adalah muslim terbesar namun masih banyak dikalangan muslim sendiri tidak faham dengan konsep ekonomi syariah,” tuturnya.

Selaku narasumber dari workshop tersebut adalah pakar ekonomi syariah Indonesia Farouk Abdullah Alwyni yang juga Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED).

“Dewasa ini kita melihat bahwa perkembangan keuangan Syariah di Indonesia mulai dipertimbangkan dalam konteks internasional. Banyaknya lembaga pendidikan yang memiliki program studi ekonomi Syariah di Indonesia & sukuk pemerintah berkontribusi dalam mendongkrak posisi Indonesia ke urutan ke empat di dalam Islamic Finance Development Report 2019, sebuah laporan tahunan yang diterbitkan secara bersama oleh Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), sebuah ‘private sector development arm’ dari Islamic Development Bank (IDB) dan Refinitiv (sebuah lembaga penyedia data ‘financial markets’ internasional) untuk memonitor perkembangan keuangan Syariah diberbagai negara dunia,” papar Farouk.

“Memang secara kuantitatif aset industri keuangan Syariah di Malaysia lebih besar, ini tidak terlepas dari berbagai insentif fiskal & non-fiskal yang diberikan pemerintah Malaysia untuk mendukung perkembangannya,” jelas Farouk.

“Selain negara-negara yang mayoritas muslim aplikasi keuangan Syariah juga telah diterapkan di berbagai negara mayoritas Non—Muslim, pemerintah Inggris, Luxemburg, Hong Kong, dan Afrika Selatan sebelumnya juga sudah menerbitkan Sukuk,” tambah mantan profesional senior IDB ini.

“Pada dasarnya konsep ekonomi Syariah adalah refleksi dari esensi diturunkannya Islam ke muka bumi, yakni sebagai rahmat bagi sekalian alam. Disini konsep keadilan, kemanusiaan, dan kebijakan/keilmuan merupakan bagian integral dari obyektif Syariah itu sendiri. Disamping itu ukuran kesuksesan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat, disinilah upaya pencapaian kesuksesan duniawi tidak bisa mengorbankan nilai-nilai yang akan merugikan kita di akhirat kelak, tidak bisa menghalalkan segala cara hanya demi keuntungan duniawi. Syariah menekankan pentingnya menjaga hak orang lain. Paradigma seperti inilah yang juga akhirnya membuat Muslim generasi awal mencapai satu tingkat peradaban yang tinggi yang juga diakui oleh para pemikir Barat. Kita menyatukan ilmu dan wahyu/risalah,” imbuh mantan Direktur Bank Muamalat ini.

Dalam kesempatan workshop tersebut, Farouk juga menjelaskan bahwa kita perlu membedakan antara Syariah & Fiqh, Syariah tidak berubah karena berdasarkan Qur’an & Sunnah sedangkan Fiqh dapat berubah sesuai perkembangan zaman karena ada interpretasi manusia disitu. “Kepedulian kepada kesejahteraan masyarakat, sikap toleran, dan perlindungan kepada yang lemah adalah bagian integral dari Syariah itu sendiri,” urai alumni New York University & Birmingham University ini.

“Tentang perkembangan bisnis online yang marak serta pembayaran menggunakan virtual money menurut Farouk sah-sah saja bilamana membawa kemaslahatan, atau menguntungkan keduabelah pihak dan tak ada unsur penipuan dalam hal bertransaksi. Kita tidak bisa menghambat kemajuan teknologi. Tugas pemerintahlah untuk mengawasi dan membuat kebijakan agar pengusaha-pengusaha UMKM tetap bisa bersaing dan tidak dirugikan. Mungkin diantaranya dengan mengatur subsidi dan pajak. Penjualan secara online juga sekarang bisa dinikmati UMKM karena produk-produk dalam negeri bisa langsung dipasarkan ke luar negeri,” papar Farouk.

“Bagaimanapun pemerintah diharapkan bisa mengawasi impor yang berlebihan, khususnya yang bisa mematikan industri kecil & menengah, mereka tidak bisa bersaing dengan perusahaan besar yang punya modal besar, produk mereka pasti lebih murah karena diproduksi dengan skala besar. Pembukaan akses keuangan juga sangat dibutuhkan oleh UMKM,” pungkas Farouk yang juga Pengajar Perbanas Institute dan MM FEB UI ini.
(KRO/jkt/fri)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deli Serdang

Kapolresta Deli Serdang Terima Kunjungan Tim Kompolnas RI

Published

on

Kapolresta Deli Serdang Terima Kunjungan Tim Kompolnas RI

RADARINDO.co.id-Deli Serdang : Kapolresta Deli Serdang Terima Kunjungan Tim Kompolnas RI. Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polresta Deli serdang, Polda Sumut dalam rangka memonitoring pelaksanaan tugas Polri, salah satunya terkait Operasi Ketupat Toba 2021, Selasa (18/05/2021) sekira pukul 09.00 Wib.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi,SIK sambut langsung Kedatangan Tim Kompolnas yakni diantaranya Bapak Yusuf S.Ag, M.H , Dr. Vita Mayastinasari M.SI Dr. Zulkarnain Koto SH, MH, Yozi Erfandi Pratama dan di dampingi oleh AKBP Dr Miftah Hadi Safii ,SIK, MIK dari Bid Irwasda Polda Sumut, kegiatan kunjungan kerja Kompolnas tersebut di laksanakan di Aula Tribrata Polresta Deli Serdang, dan turut di hadiri oleh Waka Polresta Deli serdang AKBP Julianto P. Sirait SIK SH, para Kabag, Kasat Kapolsek dan Perwira Staf Polresta Deli serdang.

Baca juga : Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri, Ini Kata Kapolresta Deli Serdang

Kapolresta Deli Serdang Terima Kunjungan Tim Kompolnas RI

Kapolresta Deli Serdang Terima Kunjungan Tim Kompolnas RI

Acara di awali dengan kata sambutan oleh Kapolresta Deli serdang Kombes Pol Yemi Mandagi SIK dan di lanjutkan dengan paparan oleh Kabag Ops Polresta Deli serdang Kompol Choky Santosa Meliala, SIK SH MH tentang Kesiapan sekaligus Langkah – langkah yang sudah dilakukan Polresta Deli serdang selama pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2021.

Lihat juga : Ketua MPW PP Sumut Kunjungi Kediaman H.Edimin

Usai paparan, selanjutnya dilanjutkan dengan arahan dan bimbingan dari Tim Kompolnas, Bapak Yusuf S.Ag, M.H , ” Peran aktif polri akan selalu tetap dibutuhkan pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid 19 dan anggota polri dalam melaksanakan tugas harus tetap tegas dan humanis khususnya pada saat melakukan giat Penyekatan terkait kebijakan pemerintah dalam hal larangan mudik” pungkasnya.

Sebelum mengakhiri arahannya,Yusuf juga menyampaikan pesan kepada Anggota Polri dimanapun bertugas tetap lakukan tugas melayani masyarakat dengan Profesional, semangat serta lakukan prokes secara ketat agar Personil maupun masyarakat terhindar dari penyebaran covid-19.(KRO/RD/Hari’S)

Continue Reading

BUMN

Pembiayaan PTPN II Kebun Arso dan Prafi Rp54,4 Miliar Belum Menunjukkan Bukti Pendukung

Published

on

Pembiayaan PTPN II Kebun Arso dan Prafi Rp54,4 Miliar Belum Menunjukkan Bukti Pendukung

RADARINDO.co.id-Medan :Pembiayaan PTPN II Kebun Arso dan Prafi Rp54,4 Miliar Belum Menunjukkan Bukti Pendukung.

Pembiayaan PTPN II Kebun Arso dan Prafi Rp54,4 Miliar Belum Menunjukkan Bukti Pendukung. Kredit investasi pada pembiayaan PTPN II kebun Arso dan Prafi sebesar Rp54.451.858.294, dikabarkan belum dapat menunjukan bukti pendukung. Berdasarkan surat Direksi kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Nomor II.12/X/69/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Permohonan pencairan prefinancing pembangunan KKPA di Irian Jaya.

Bahwa PTPN II telah menghentikan prefinancing KKPA pada tahun 2001. Jumlah Prefinancing yang sudah dikeluarkan sebesar Rp53.203.309.710. Jumlah Prefinancing yang telah dicantumkan dalam surat Direksi tersebut berbeda dengan nilai prefinancing yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) pada akun aset tidak lancar lainnya sebesar Rp54.451.858.294.

Dengan rincian prefinancing Kebun Arso sebesar  Rp45.337.187.385 dan prefinancing Kebun Prafi sebesar Rp9.114.670.909. Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan dan Kepala Bagian Pembiayaan menjelaskan bahwa nilai prefinancing yang benar menurut PTPN II adalah sebesar Rp54.451.858.294. Nilai tersebut bersumber dari Laporan Manajemen Kebun Arso dan Prafi. Namun Bagian Pembiayaan dan Bagian Perencanaan Pengembangan belum dapat menunjukkan bukti pendukung.

Pengembangan perkebunan dengan pola KKPA dilakukan di wilayah baru hasil kerja sama antara PTPN (kebun inti), dan bank sebagai penyedia fasilitas pinjaman. PTPN II memiliki dua areal pembinaan KKPA, yaitu areal Kebun Arso di Kabupaten Jayapura dan areal Kebun Prafi di Kabupaten Manokwari.

KKPA berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89l/Kpts/KB.510/11/96 tanggal 5 November 1996 tentang Penugasan PT Perkebunan Nusantara Dalam Pelaksanaan Proyek PIR Perkebunan. Pembangunan kebun KKPA dilakukan dalam 7 (tujuh) tahap dengan menggunakan dana Kredit Langsung Bank Indonesia (KLBI) dari Bank Indonesia melalui PT Bank Negara Indonesia.

Baca juga : Kredit Melalui Pola KKPA PTPN II Kebun Arso dan Prafi Rp54,4 Miliar Menguap

Utang tanggungan PTPN II kepada BNI sebesar Rpl1.360.634.697, Pembangunan KKPA di areal Kebun Arso dan Kebun Prafi mendapatkan pendanaan dari Bank Indonesia menggunakan dana KLBI melalui Bank BNI. Pembangunan kebun KKPA di Areal Arso seluas 7.000 Ha dengan anggota KKPA sebanyak 21 KUD (koperasi unit desa) dan Areal Prafi seluas 3.000 Ha dengan anggota KKPA sebanyak 6 KUD.

Pada perjanjian Nomor HLB/7/927 dan Nomor II.0/SP/01/1996 tanggal 13 Mei 1996 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Provinsi Irian Jaya antara Bank BNI dengan Direksi PTPN II, pada Pasal 5 huruf g mengenai kewajiban PTPN II disebutkan bahwa PTPN II bertanggungjawab mengembalikan kredit yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit beserta bunganya kepada Bank BNI, apabila pembangunan kebun kelapa sawit mengalami kegagalan, baik kegagalan sebagian atau seluruhnya.

Laporan Keuangan (Audited) 2017 diketahui nilai utang lain-lain jangka panjang sebesar Rpl1.360.634.697, yang terdiri atas utang KKPA Kebun Arso senilai Rp7.383.161.553, dan KKPA Kebun Prafi senilai Rp3.977.473.144. Nilai tersebut merupakan utang pembangunan KKPA yang di danai oleh Bank BNI, namun tidak dapat dilunasi oleh anggota KKPA.

Bank BNI tanggal 19 November 2018 diketahui total pokok utang PTPN II adalah sebesar Rpl5.432.120.000, yang terdiri atas pengelolaan KKPA Kebun Arso sebesar Rp8.937.330.000 dan pengelolaan KKPA Kebun Prafi sebesar Rp6.494.790.000. Laporan keuangan tahun 2017 tanggal 28 Mei 2004 manajer kebun Inti Prafi bersama dengan anggota KKPA (pengurus KUD) pernah menandatangani Surat Pengakuan Utang (SPH) dengan nilai total utang sebesar Rp10.250.112.183.

Sedangkan untuk penyaluran dana KKPA di Kebun Arso tidak disertai dengan SPH. Pembangunan KKPA Kebun Arso tidak sesuai dengan rencana awal, hal tersebut di dukung dengan surat Manajer Kebun Arso kepada Direksi PTPN II nomor II.AR/II.0.36/2001 tanggal 23 Agustus 2001 perihal kondisi areal. Bahwa dari total areal landclearing seluas 7.000 Ha, yang ditanami seluas 5.710,50 Hadan seluas 2.424,00 Ha (42,45% dari 5.710,50 Ha) tanaman dalam kondisi mati.

Hal tersebut disebabkan kondisi keuangan yang kurang baik sehingga mengakibatkan tidak terpeliharanya tanaman 15 bulan, penanaman tidak sesuai kultur teknis dan pembuatan drainase yang kurang tepat. Pemberian Prefinancing sebesar Rp54.451.858.294 tanpa disertai jaminan Pendanaan proyek pembangunan KKPA Kebun Arso dan Prafi awalnya berasal dari Bank BNI. Namun dikarenakan pendanaan dari Bank BNI mengalami kendala, maka PTPN II mengucurkan prefinancing KKPA.

Prefinancing KKPA adalah bantuan pinjaman PTPN II kepada anggota KKPA yang digunakan untuk membangun kebun KKPA. Pemberian prefinancing KKPA didasarkan pada surat Dirjen Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor I2.11.15.2000.Re tanggal 15 November 2000 tentang Pengembangan kelapa sawit di Arso Irian Jaya.

Surat tersebut menjelaskan bahwa PTPN II sebagai satu satunya BUMN perkebunan yang melaksanakan pembangunan perkebunan yang melaksanakan pembangunan perkebunan di Irian Jaya dan diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan perkebunan di Arso Irian Jaya secara utuh.

Berdasarkan surat Direksi kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian Nomor II.12/X/69/IX/2005 tanggal 30 September 2005 perihal Permohonan pencairan prefinancing pembangunan KKPA di Irian Jaya, dijelaskan bahwa PTPN II telah menghentikan prefinancing KKPA pada tahun 2001. Jumlah Prefinancing yang sudah dikeluarkan sebesar Rp53.203.309.710. Jumlah Prefinancing yang telah dicantumkan dalam surat Direksi tersebut berbeda dengan nilai prefinancing yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2017 (Audited) pada akun aset tidak lancar lainnya sebesar Rp54.451.858.294.

Dengan rincian prefinancing Kebun Arso sebesar  Rp45.337.187.385 dan prefinancing Kebun Prafi sebesar Rp9.114.670.909. Kepala Bagian Perencanaan Pengembangan dan Kepala Bagian Pembiayaan menjelaskan bahwa nilai prefinancing yang benar menurut PTPN II adalah sebesar Rp54.451.858.294. Nilai tersebut bersumber dari Laporan Manajemen Kebun Arso dan Prafi. Namun Bagian Pembiayaan dan Bagian Perencanaan Pengembangan belum dapat menunjukkan bukti pendukung.

 Sumber kembali menjelaskan bahwa, pengelolaan KKPA di Kebun Prafi diketahui di tahun 2014 PTPN II telah menjual Kebun Inti Prafi kepada PT YI. Pelepasan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN yang tertuang dalam surat nomor S-30/MBU/2014 tanggal 28 Januari 2014. Pelelangan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Sorong ditawarkan dengan harga pelepasan sebesar Rp82.071.400.000 termasuk bea lelang dan pajak.

Sesuai bukti transfer dari pemenang kepada PTPN II (melalui Bank Mandiri), uang tersebut telah diterima pada tanggal 21 Mei 2014. Komponen harga terdiri dari tanah HGU seluas 3.300 Ha dan bangunan unit Kebun Prafi, termasuk pabrik dan perumahan karyawan. Bahwa utang KKPA Kebun Prafi tidak dimasukkan ke dalam komponen harga pelepasan.

Karena beban hutang KKPA bukan merupakan aset yang akan dijual, sehingga tidak akan dibebankan kepada pembeli Kebun Inti Prafi. Namun, dalam persyaratan lelang poin 7 disebutkan bahwa, pemenang lelang wajib melanjutkan program PIR (Plasma) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan Kebun Inti Prafi. Walaupun poin tersebut tidak secara jelas menyebutkan kelancaran/monitoring pembayaran cicilan menjadi tanggungjawab pembeli.

Pelepasan Kebun Inti Prafi disertai dengan memorandum serah terima kebun KKPA Prafi oleh Direksi tanggal 18 November 2015 menyatakan sisa utang petani KKPA Tahap I kepada Bank BNI Manokwari sampai dengan Oktober 2014 sebesar Rp5.874.220.398. Sertifikat hak milik (SHM) petani KKPA Tahap 1 sejumlah 368 buah, saat ini berada pada Bank BNI cabang Manokwari sesuai surat BNI Nomor MWI/1131  tanggal 4 September 2014.

SHM anggota KKPA tahap II atas nama KUD Sumber Makmur sejumlah 992 buah, saat ini berada di PTPN II Kebun Prafi dan akan diserahkan Direktur Utama PTPN II kepada Bupati Manokwari, disaksikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari. Pelepasan Kebun Inti Prafi menyebabkan pengelolaan Kebun KKPA  Prafi dialih kelolakan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pernyataan  Keputusan Para Pemegang Saham PTPN II Nomor SK- 43/MBU/03/2016 Tentang Perubahan  Anggaran Dasar, PASAL 11: Berita acara penyerahan kebun kelapa sawit KKPA Kebun Prafi tanggal 28 Mei 2004, pada poin 6 yang menyatakan bahwa apabila Pihak Kedua (anggota KUD KKPA) telah melunasi seluruh utangnya sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Utang (SPH).

Maka Pihak Kedua berhak menerima pengembalian sertifikat yang dikuasai oleh pihak PTPN II Kebun Prafi. Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa penerapan prinsip- prinsip GCG pada BUMN bertujuan untuk mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/ Organ Perum.

Hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan kredit yang dikucurkan melalui pola KKPA di Kebun Arso dan Prafi tidak diyakini penggunaanya karena tidak tersedianya dokumen Dana prefinancing KKPA sebesar Rp54.451.858.294  (Rp9.114.670.909 + Rp45.337.187.385) membebani keuangan PTPN II dan Pengucuran dana KKPA dari Bank BNI sebesar Rpl1.360.634.697 (Rp7.383.161.553 + Rp3.977.473.144) membebani keuangan PTPN II.

 Lelang kebun Parfi Papua Barat aset perkebunan kelapa sawit milik PTPN II Unit Kebun Prafi, Manogwari, Papua  Barat tanggal 9 Mei 2014 dimenangkan PT Yongjing Investindo sebuah perusahaan asal Cina. Pihak manajemen PTPN II menutup rapat rapat jumlah luas kebun dan aset yang dijual.

Dari hasil perhitungan PT.Socofindo berkisar sekitar Rp114 miliar. Berbeda lagi dari perkiraan sumber informasi bersama masyarakat petani sawit di Papua Barat berkisar sekitar Rp198.850.500.000. Namun semua perkiraan lelang total meleset karena PT YI berhasil memenangkan lelang dengan tawaran Rp80,3 miliar.

Disampaikan sumber, dari perjanjian jual beli tanah kebun Prafi dan assset asset yang ditanda tangani  penjual/vendor PT.Papua DM, Mamad S sebagai Direktur Utama. Pemberi PT YI, Lu Baomin selaku Direktur Presiden Direktur. Kemudian diketahui Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham Oktavianus Atururi (tidak menandatangani) dan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ir ML Rumadas, Msi (menandatangani).

Perjanjian jual beli tersebut terkesan sangat ‘unik’ karena tidak menyebutkan luas kebun sawit Prafi dan batas batas, dan asset mesin atau PKS, serta jumlah taksasi harga. Konon berdasarkan keterangan sumber luas kebun Prafi lebih kurang seluas 10.000 ha. Seluas 7.000 ha kebun plasma dan 3.000 ha kebun inti, dengan dijual kepada PT YI sebesar Rp87.225.000.000. Akta perjanjian yang sudah ditanda tangani plus stampel Gubernur dan Sekda Papua Barat tidak transfaran.

Terkesan masih ada ditutup tutupi agar publik tidak tahu. Proses lelang aset perkebunan kelapa sawit milik PTP Nusantara II Unit Kebun di Prafi-Manokwari, Papua Barat menyimpan teka teki. Pasalnya proses lelang tersebut diduga tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan yang berlaku (Peraturan Presiden No.54 Tahunb 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Lihat juga : Ketua MPW PP Sumut Kunjungi Kediaman H.Edimin

Mengutip pernyataan Direktur Eksekutif, LP3BH Manokwari, Yan CW, SH lelang terjadi dengan harga penawaran Rp80,3 miliar diduga jauh di bawah harga hasil penghitungan oleh PT.Sucofindo yang berkisar sekitar Rp114 miliar. Peserta lelang cuma dihadiri satu peserta yakni PT YI.

Pengumuman lelang pada 30 April 2014 dan lelang dilaksanakan 9 Mei yang jaraknya hanya satu minggu dua hari saja. Sementara itu, PT YI sendiri menurut data yang ada telah pernah melakukan transaksi jual-beli atas kebun PTP II Prafi beserta aset-asetnya dengan PT. Papua DM, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Papua Barat. Tertera dalam dokumen perjanjian pengikatan pembelian tanah kebun Prafi dan aset-aset yang dibuat tanpa ada tanggal dan nama tempat perjanjian itu dibuat.

Namun telah ditandatangani oleh Presiden Direktur PT.YI, Lu Bao Min selaku pembeli (Purchase) dan Direktur Utama PT.Papua DM, Mamad Suhadi selaku Penjual. Dokumen tersebut tidak menyebutkan nilai jualbeli kebun Prafi berseta aset PTPN – II. Prafi tersebut, namun dokumen itu turut ditandatangani oleh Ir. Marthen Luther Rumadas selaku Sekretaris Daerah Propinsi Papua Barat waktu itu.

Sedangkan Gubernur Papua Barat sendiri tidak membubuhkan tanda tangannya di dalam dokumen tersebut. Mamad Suhadi ikut menandatangani perjanjian jualbeli kebun Prafi, disebutkan sebagai Direktur Utama.  Sedangkan Kebun Prafi bukan merupakan aset milik PT. Papua DM karena belum menjadi aset Pemerintah Propinsi Papua Barat. Bahwa tim diaudit masih menjadi wewenang milik negara dalam hal ini Kementerian Negara BUMN. Nilai lelang sangat jauh dari harga yang ditetapkan Meneg BUMN senilai Rp114 miliar, mekanisme lelang diduga terjadi selisih senilai Rp26,7 milar.

Menteri BUMN maupun Direktur Utama Holding PTP III hingga saat ini belum memberikan sikap terhadap permasalah yang melilit manajemen PTPN II Tanjung Morawa. Termasuk pengelolaan PTPN II kebun Arso dan Prafi yang lama menjadi buah bibir publik. (KRO/RD/Tim)

Continue Reading

Headline

Walikota P.Sidimpuan Terima Kunjungan Kerja PMI Provsu

Published

on

Walikota P.Sidimpuan Terima Kunjungan Kerja PMI Provsu.

RADARINDO.co.id-Psp : Walikota P.Sidimpuan Terima Kunjungan Kerja PMI Provsu. Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH menerima kunjungan kerja Bendahara Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Al Amin Syahputra Pelis SH di Ruang Kerja Kantor Walikota, Senin (17/05/2021).

Dalam pertemuan itu Al Amin Syahputra Pelis. SH menyampaikan salam dari Ketua PMI Provsu Bapak DR. Rahmat Shah kepada Bapak Walikota dan menjelaskan maksud dan tujuannya hadir di Kota Padangsidimpuan untuk memperkenalkan Beras Siamo yang merupakan Beras Khusus Fortifikasi yang diperkaya dengan Mikro-Nutrient (Multivitamin dan Mineral).

Baca juga : Pemko Psp Sosialisasikan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

Dalam 100 gram Beras Fortifikasi terkandung Vitamin A 11990 Ug, Vitamin B1 (Tiamin) 0,65 Mg, Vitamin B3 (Niasin) 9,1 Mg, Vitamin B6 0,78 Mg, Vitamin B9 (Asam Folat) 169 Ug, Zat Besi (Fe) 4 Mg dan Seng (Zn) Mg,” ungkap Amin menjelaskan sambil menyerahkan sampel Beras tersebut kepada Walikota.

Beras Khusus Fortifikasi ini juga bermanfaat untuk meningkatkan Imunitas (kekebalan tubuh), Stamina dan Energi, Kecerdasan Fungsi Otak, Produktifitas dan Kinerja.

Beras ini juga telah di serahkan kepada Bapak HM Jusuf Kalla yang merupakan Ketua PMI Pusat oleh DR Rahmat Shah sendiri selaku Ketua PMI Provsu,” ujarnya.

Disampaikan juga, DR Rahmat Shah selaku Ketua PMI Provsu berharap dengan adanya beras ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Vitamin, apa lagi PMI merupakan organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan, terangnya.

Lihat juga : Ketua MPW PP Sumut Kunjungi Kediaman H.Edimin

Sementara Walikota dari ruang kerjanya yang tersambung dengan DR Rahmat Shah melalui Telepon Selular mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh DR Rahmat Shah selaku Ketua PMI Provsu.

Beras ini akan sangat berguna dan kaya manfaat. Apalagi Beras yang digagas oleh Ketua PMI Provsu ini merupakan Beras yang memiliki Vitamin dan diharapkan kedepan dapat memenuhi Asupan Gizi dan Vitamin masyarakat terutama anak-anak agar terhindar dari Stunting,” tegas Walikota. (KRO/RD/VRT-Thoms)

Continue Reading

headline