Connect with us

Headline

Viral Video Porno Disebar Selingkuhan Bikin Geger

Published

on

17 views

RADARINDO.co.id – Sumedang: Polres Sumedang memburu pelaku yang menyebarkan video porno atau asusila pasangan selingkuh yang diduga warga salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu. Polisi sejauh ini menduga penyebar video tersebut adalah pria yang ada dalam video tersebut.

“Belum (ditangkap) pelaku sedang dicari anggota Reskrim Polres,” kata Kapolres Sumedang, AKBP Hartoyo, Selasa (10/9) seperti dilansir Antara.

Pelaku video asusila yang tersebar di kalangan masyarakat itu, diakui Hartoyo, pemerannya diduga warga Kabupaten Sumedang.

Kepolisian sudah melakukan penelusuran untuk membuktikan kebenaran identitas para pelaku yang ada dalam video asusila dan memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui pasangan selingkuh dalam video itu.

Polisi juga, telah mengetahui identitas perempuan dalam video tersebut. Pelaku perempuan, kata dia, sudah dimintai keterangan namun masih berstatus saksi. “Sudah (pemeran perempuan) kita mintai keterangan sebagai saksi, sama satu saksi yang lain kita sudah mintai keterangan,” katanya.

Sementara itu, untuk pelaku laki-laki dalam video tersebut, Hartoyo mengatakan, sudah diketahui identitas dan akan diamankan untuk diperiksa.

Dari hasil pemeriksaan saksi, Hartoyo mengatakan bahwa video itu ternyata sengaja disebar pemeran laki-laki karena kesal sang perempuan tak mau diajak menikah.

“Pelaku penyebaran video tersebut diduga dilakukan oleh pihak laki-laki yang merasa kesal terhadap pihak perempuan yang tidak mau menikah dengannya dikarenakan kedua belah pihak tersebut masih mempunyai pasangan masing-masing,” katanya.

Selain itu, Hartoyo mengimbau kepada masyarakat agar tak lagi menyebarkan video asusila pasangan selingkuhan tersebut. Ia mewanti-wanti penyebaran itu tak dilakukan dengan sengaja lagi karena ada ancaman hukuman. (KRO/RD/Cnn)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara

Published

on

Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara

RADARINDO.co.id – Jakarta : Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M Cholil Nafis mengemukakan bahwa kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan minuman keras (miras).

“Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan,” kata Cholil kepada wartawan di Jakarta, Senin, menanggapi kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri minuman keras beralkohol di beberapa provinsi.

Baca juga : Istri Mantan Sekda P. Siantar Ditemukan Tewas Bersimbah Darah 

“Saya secara pribadi menolak terhadap investasi miras meskipun dilokalisir menjadi empat provinsi saja,” katanya.

Cholil berpendapat pembukaan industri miras akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang namun akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat.

“Karena kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan apalagi sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi, kan, nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebanding dengan rusaknya bangsa ini,” katanya.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan pemerintah membolehkan industri minuman keras.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata dia.
Ia memandang kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021, industri minuman beralkohol dan minuman keras beralkohol merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Dalam lampiran peraturan Presiden yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu disebutkan, penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Headline

Wali Kota Medan : Wujudkan Program Kerja dan Peningkatan Pelayanan Dengan Kolaborasi

Published

on

Wali Kota Medan : Wujudkan Program Kerja dan Peningkatan Pelayanan Dengan Kolaborasi

RADARINDO.co.id – Medan : Wali Kota Medan : Wujudkan Program Kerja dan Peningkatan Pelayanan Dengan Kolaborasi. Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM menekankan, pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan program kerja dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi yang dibangun antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, maka setiap pekerjaan rumah dapat terselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil kerja dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.

“Tugas kita adalah bekerja sama, berkolaborasi. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar semua pekerjaan menemukan jalan keluar dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ingat, mulai hari ini, kita hilangkan ego sentris,” kata Wali Kota dalam Rapat Koordinasi Bersama Camat se-Kota Medan di Balai Kota Medan, Sabtu (27/2) sore.

Baca juga : Diduga Edarkan Sabu, Oknum Polres Pidie Berpangkat Aipda Terancam Dipecat 

Selain Camat se-Kota Medan, rapat juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Asisten Administrasi Umum Renward Parapat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) sekaligus Plt Asisten Pemerintahan Khairul Syahnan.

Pimpinan OPD terkait juga turut hadir di antaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta Dinas Pendidikan.

Dalam pertemuan , Bobby ingatkan setiap camat untuk lebih fokus terhadap kondisi dan situasi serta pembenahan di wilayahnya.

Hal yang menjadi perhatian khusus adalah masalah kebersihan, kesehatan serta pendataan UMKM di setiap kecamatan. Untuk masalah kebersihan, camat harus melakukan monitoring wilayahnya dan berkoordinasi dengan DKP. Lalu, sambung Wali Kota, camat harus cepat tanggap dan sigap dalam penanganan Covid-19 terkait data masyarakat yang terpapar agar segera dilakukan penanganan.

“Semuanya harus memiliki target kerja, sehingga kita memiliki kualitas diri dan kita paham program mana saja yang belum terealisasi. Kembali lagi, kolaborasi harus dibangun. Jika ada di antara pimpinan OPD dan camat yang tidak mau bekerja sama, laporkan ke kami agar kami tindak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE berharap kepada seluruh OPD dan camat untuk merubah sistem kerja menjadi lebih baik. Kemudian, jangan ada batas antar OPD dan kecamatan dan menambahkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh pimpinan OPD dan camat. Pertama, untuk DKP agar memperhatikan kondisi pohon serta melakukan pemangkasan dahan secara berkala.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Sesuai instruksi Bapak Wali Kota tadi, camat berkoordinasi dengan puskesmas dan gugus tugas kecamatan terkait data. Lalu, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan kecamatan terkait bagaimana agar masyarakat mengetahui cara mendapatkan vaksin gratis.

Camat jangan sampai vakum, lakukan imajinasi, inovasi dan terpenting kolaborasi apa yang menjadi program Bapak Wali Kota. Tugas kita bersama adalah mewujudkannya,” pungkas Wakil Wali Kota seraya berpesan kepada seluruh OPD dan kecamatan untuk mengetahui apa saja visi dan misi yang harus direalisasi. (KRO/RD/MedanPos)

Continue Reading

Headline

Menteri Kelautan dan Perikanan Larang Ekspor Benih Lobster

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan Larang Ekspor Benih Lobster

RADARINDO.co.id – Jakarta :Menteri Kelautan dan Perikanan Larang Ekspor Benih Lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan melarang ekspor Benih Bening Lobster (BBL) atau benur. Komoditas laut tersebut hanya boleh dibudidayakan hingga ukuran konsumsi baru kemudian bisa diekspor.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, KKP mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penghentian ekspor benih lobster menjadi langkah awalnya dalam menjalankan visi tersebut.

Baca juga : Istri Mantan Sekda P. Siantar Ditemukan Tewas Bersimbah Darah 

Artikel mengenai penghentian ekspor benih lobster menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 1 Maret 2021:

1. Menteri Trenggono Larang Ekspor Benih Lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan melarang ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur. Komoditas laut tersebut hanya boleh dibudidayakan hingga ukuran konsumsi baru kemudian bisa diekspor.

“Benur sudah pasti saya akan melarang ekspor benih. Kenapa? karena benur itu adalah kekayaan daripada bangsa ini kekayaan dari bangsa Indonesia. Dia (benur) hanya boleh dibudidaya sampai kemudian ukuran konsumsi,” kata Menteri Trenggono.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa ? 

Jika Benih Bening Lobster (BBL) yang dijual atau diekspor, maka yang diuntungkan adalah negara yang membeli. Lantaran, jika benur tersebut ditahan satu tahun saja hingga layak konsumsi maka negara tersebut akan mendapatkan keuntungan hingga ratusan persen. (KRO/RD/liputan6)

Continue Reading

headline