Connect with us

Headline

Bupati Nias Utara Diminta Tindak Tegas Kontraktor Masuki Lahan Warga Tanpa Ijin

Published

on

22 views

RADARINDO.co.id-Jakarta:

Pemuda Nias Utara Edizaro Lase melakukan konsultasi kepada Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) perihal hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 2020.


Kegiatan proyek rekonstruksi tembok penahan tanah Desa Ononazara, Kecamatan Tugala Oyo, senilai Rp2.493.109.200.
Item pekerjaan yakni persiapan umum, drainase, pekerjaan tanah dan geosintetik, perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen dan struktur. Konsultan perencana CV REC, konsultan pengawas CV MRD, Consultant, pelaksana CV RS, dan penanggung jawab SB sebagai Direktur, masa pelaksana 125 hari kali kerja. Lokasi proyek di Desa Ononazara, KecamatanTugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Keluarga sesepuh adat Desa Ononazara, Edizaro Lase sekaligus yang memiliki hak sah lahan atau tanah secara aturan adat menyampaikan bahwa penggunaan lahan atau tanah oleh CV RS tidak pernah memohonkan penggunaan lahan atau tanah kepada keluarga melalui aturan adat yang berlaku yang diketahui oleh para sesepuh adat dan pemerintahan Desa Ononazara.
“CV. RS terindikasi melawan perbuatan hukum dengan memasuki lahan warga tanpa ijin, merusak ekosistim dan ekologi alam, mengubah fungsi dan bentuk lahan atau tanah, memasuki dengan alat-alat berat ke lahan warga tanpa ijin, memanfaatkan lahan atau tanah rakyat untuk mencari keuntungan pribadi maupun perusahaan, mengganggu dan menggusur eksistensi kehidupan warga, merendahkan dan mengabaikan hukum adat yang berlaku, nilai-nilai kearifan masyarakat lokal secara turun temurun, melecehkan dan merendahkan keberadaan tokoh adat dan masyarakat setempat,” ungkap Edi Lase kepada awak media di Jakarta, Jumat, (31/07/2020).

“Bupati Ingati Nazara seharusnya bersikap lebih tegas dan berani terhadap rekanan dengan mencabut dan membekukan ijin CV RS dari daftar rekanan proyek Pemerintah Daerah Nias Utara dan memblacklist nama-nama orang yang tercantum di CV RS untuk memastikan dan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan tertib,” tegas Edi.
Penyalahgunaan dana bencana nasional harus ditindak tegas bahkan ancaman hukuman mati bila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Demikian juga sering disampaikan oleh Kepala BNPB Letjend Doni Monardo pada suatu kesempatan. Hingga berita ini dilansir, Bupati Nias Utara belum dapat di konfirmasi.
(KRO/jkt/fri)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *