Aceh Utara

Karena Belum Diaudit, Pekerjaan Bendung Leubok Jok Terhenti

Published

6 months ago

August 26, 2020

10 views

ACEH UTARA (Waspada): Gara-gara belum diaudit BPKP dan Balitbang Kementerian PU, pekerjaan Bendung Irigasi Leubok Jok di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara terhenti lebih dari lima tahun. Padahal, para petani dari 9 kecamatan di wilayah tengah Kabupaten Aceh Utara itu sangat mendambakan, selesainya pekerjaan proyek bernilai Rp135 miliar tersebut.

Diyakini Bendung Leubok Jok dapat mengairi 9.034 Ha lahan sawah produktif baik untuk Daerah Irigasi (DI) Pase Kiri Maupun Daerah Iirigasi (DI) Pase Kanan. Selama ini, ke dua DI itu mengandalkan suplai air dari Bendung Krueng Pase yang lama dengan cara buka tutup. Metode buka tutup dilakukan karena debit air yang tersedia tidak mencukupi untuk dialiri sekaligus ke dua DI itu.

“Karena debit airnya tidak cukup, maka tidak bisa dilakukan tanam serentak. Suplai air dari Bendung Krueng Pase selama ini hanya mampu menyuplai 8.671 Ha, dengan rincian Di Pase Kiri 3.600 Ha lebih dan Pase Kanan 5.300 Ha lebih. Nanti kalau Bendung Leubok Jok selesai dibangun, maka layanannya nanti bertambah luas lagi menjadi 9.034 Ha. Dengan catatan mercu bendung ditinggikan lagi,” terang Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, Ir. Mawardi di Lhokseumawe kemarin.

Mercu bendung perlu ditinggikan dengan harapan, sawah-sawah yang selama ini tidak teraliri secara grafitasi bisa dialiri dengan grafitasi. Salah satu contoh areal persawahan yang selama ini tidak bisa dialiri secara grafitasi yaitu Saramaba, Alue Ngoem, Alue Ie Mirah dan Madi. Ke empat desa itu berada di Kecamatan Meurah Mulia. Desa-desa tersebut merupakan sebagai wilayah tempat bendung itu berada, tetapi ironisnya desa-desa itu harus menyedot air dengan menggunakan pompa untuk mengaliri air ke areal persawahan. Mereka hingga sekarang tidak bisa menikmati air irigasi tanpa bayar.

“Sangat ironis bukan. Mereka yang punya bendung dan mereka pula yang tidak dapat menikmati air tanpa bayar. Makanya proyek pembangunan Bendung Leubok Jok digagas oleh Bapak Bupati Aceh Utara yang lama yaitu bapak Ali Basyah. Bapak Ali Basyah berharap setelah Leubok Jok selesai Pase Kiri dan Pase Kanan dapat melakukan tanam serentak dan berharap warga di dekat bendung bisa menikmati iar irigasi gratis sama dengan petani yang lain,” terangnya.

Namun hingga sekarang sebut Ir. Mawardi yang didampingi Kepala PUPR Aceh Utara, Edi Anwar serta Kabid Pengairan, Jafar menyebutkan, Bendung Leubok Jok belum selesai dikerjakan karena ada beberapa persoalan yaitu persoalan ganti rugi lahan. Kemudian dalam rangka percepatan pembangunan di objek bendung tersebut ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemda Aceh Utara dan bagian yang dikerjakan oleh Pemprov Aceh.

Dikarenakan Bendung Leubok Jok merupakan bendung di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, dan agar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemda Aceh Utara dan Pemprov Aceh tidak menyalahi perundang-undangan, maka pekerjaan lanjutan akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bendung tersebut totalnya mencapai 38 ha. 22 Ha diantaranya telah dibebaskan oleh Pemkab Aceh Utara dengan menggunakan APBK.

Cuma sekarang, kata Mawardi, agar tidak menyalahi kewenangan, bagian pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pemkab Aceh Utara dan Pemprov Aceh harus diaudit terlebih dahulu sebelum diserahkan ke Pemerintah Pusat. Untuk audit tekni kata Mawardi itu dilakukan oleh Balitbang Kementerian PU. Sedangkan untuk audit keuangan dilakukan oleh pihak BPKP.

“BPKP nantinya mengaudit tentang apa saja yang sudah dikerjakan di objek proyek itu. Inilah yang belum dilakukan dan kita sedang mengupayakan. Kita sedang berupaya meyakinkan pihak BPKP supaya mereka itu bisa membantu kita. Kalau itu sudah oke, seluruh bahan-bahan yang sudah pernah kita biayai akan kita serahkan semuanya ke Pemerintah Pusat yaitu ke Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal SDA. Baru kemudian lanjutan pekerjaan proyek itu kita serahkan ke Pusat,” terang mawardi panjang lebar.

Ditanya berapa persen lagi pekerjaan proyek Bendung Leubok Jok, Mawardi sempat tari nafas dalam-dalam. Dia menyebutkan, kalau ditanya persoalan persentase, maka ada 95 persen pekerjaan yang belum dikerjakan. Dan kecil sekali yang baru dilakukan dan proyek itu sebenarnya baru dimulai. “Kenapa kemarin dimulai, kata Bapak Bupati Ali Basyah itu dilakukan dalam rangka percepatan makanya proyek itu diawali. Kalau tidak diawali maka proyek itu tidak akan berjalan.”

Menjawab Waspada, Mawardi menjelaskan, jika nanti Bendung Leubok Jok berfungsi, maka Bendung Krueng Pase diharapkan juga berfungsi. Karena untuk jangka panjang, Aceh Utara memiliki Waduk Keureuto yang berukuran besar. Selama ini masyarakat petani di sini selalu melakukan koordinasi untuk jadwal musim tanam, karena harus dijalankan dengan metode buka tutup.

Ke depan metode buka tutup ini tidak terjadi lagi dan masa tanam dapat dilksanakan serentak oleh dua daerah irigasi itu. “Bagaimana itu kita lakukan dengan cara interkoneksi. Ada suplesi dari Waduk Keureuto ke sini melalui Alue Bai dengan cara konek di BPKN. Jadi nanti berapapun kebutuhan yang divisit bisa dipenuhi dari pintu kendali intek di sana,” sebutnya.

Pada kesemptan itu, Ir Mawardi juga sempat menjelaskan, selama ini yang sudah dilayani baik dengan irigasi treknis maupun irigasi non teknis mencapai 46.000 Ha dari total areal sawah di Aceh Utara mencapai 50.000 Ha lebih. “Perlu diketahui Bendung Krueng Pase dan Bendung Leubok Jok tidak mampu menyuplai hingga ke 50.000 Ha lebih areal sawah di Aceh Utara. Ke dua bendung ini nantinya hanya untuk menjaga kelestarian layanan yang suidah ada yaitu 8.671 Ha. Dan luas ini akan bertabah saat mercu Bendung Leubok Jok ditinggikan. Layanan bisa bertambah luas menjadi 9034 Ha,” katanya. (KRO/RD/wsp)

Related Topics:Karena Belum Diaudit Pekerjaan Bendung Leubok Jok Terhenti

Up Next

Puluhan Mahasiswa di Nagan Raya Tolak Omnibus Law

Don't Miss

Poldasu Tangkap Mantan Kades Terlibat Korupsi

Click to comment

Aceh Utara

Banjir Landa Aceh Utara

Published

3 months ago

December 8, 2020

KORAN RADAR

RADARINDO.co.id-Aceh Utara:
Banjir melanda hampir seluruh kecamatan di Aceh Utara, Aceh, sejak tiga hari lalu. Banjir parah ini terjadi dipicu oleh jebolnya Bendungan Krueng Pase.

“Hampir semua kecamatan yang ada di Aceh Utara terendam banjir. Saya telah memerintahkan seluruh unit pemerintahan di bawah koordinasi saya untuk terus meng-update situasi dan melakukan langkah langkah tanggap bencana,” kata Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib kepada wartawan, Senin (7/12/2020).

Muhammad meminta pemerintah pusat dan Pemprov Aceh membantu menyelesaikan masalah Bendungan Krueng Pase. Dia menyebut masalah bendungan itu sangat kompleks karena menyangkut kewenangan lintas instansi.

“Untuk itu, perlu mengintegrasikan kewenangan dan peran Pemkab, Pemprov, dan pemerintah pusat, saya sebagai Bupati Aceh Utara berharap kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk memprioritaskan permasalahan bendungan Krueng Pase,” jelas pria yang akrab disapa Cekmad itu.

Cekmad mengaku prihatin atas musibah yang menimpa warga Aceh Utara. Dia berjanji segera memperbaiki bendungan Krueng Pase.

“Mohon doa dari semua pihak, mudah-mudahan semua yang kita hadapi saat ini segera berakhir. Saya yakin pembangunan bendungan Krueng Pase segera terealisasi, meskipun harus saya pertaruhkan jabatan saya sebagai Bupati Aceh Utara,” tuturnya.

Cekmad memerintahkan pihak terkait melakukan tanggap bencana, termasuk contingency plan pascabanjir. Hal itu mengingat keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19. (KRO/RD/dtk)

Aceh Utara

Penyakit Busuk Batang Serang Padi Petani Aceh Utara

Published

3 months ago

December 3, 2020

KORAN RADAR

RADARINDO.co.id-Aceh Utara:
Penyakit busuk batang, akar dan daun meyerang tanaman padi petani Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara. Babinsa Syamtalira Aron bersama LSM setempat, telah turun ke lokasi untuk membantu kesulitan petani di tengah pandemi Covid-19.

Ketua LSM Flora dan Fauna (FloFa) Aceh, Darwis Kuta menjelaskan, penyakit busuk batang dan akar yang terjadi pada tenaman padi warga Syamtalira Aron, disebabkan bakteri. “Dari pengalaman sebelumnya, penyakit tanaman busuk akar, batang dan daun padi bisa digunakan obat jenis Foxxin,” jelasnya, Selasa (1/12).

Penyakit tersebut menyerang padi di Gampong Tanjong Mulieng dan Gampong Dayah. “Kami pertama mengetahui penyakit itu, dari Babinsa yang bertugas di Koramil Syamtalira Aro,” jelasnya. Petani telah berusaha memberantas penyakit, namun tidak berhasil. “Kita perihatin, petani kesulitan dalam kondisi ekonomi terpuruk akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.

Sementara itu, Babinsa Koramil Syamtalira Aron Koptu Riki Pasai mengaku telah turun langsung ke lokasi serangan penyakit padi. “Kita turun ke lokasi untuk membantu petani, terkait program ketahanan pangan di tengah pendemi Covid-19,” sebutnya.

Setelah melihat langsung kondisi tanaman warga, dia mengaku telah bekerjasama dengan LSM FroFa. Mereka membantu menyerahkan Foxxin kepada petani. “Hasilnya, tanaman padi telah keluar daun baru,” tambah Riki.

Dari hasil pantauannya, kondisi tanaman padi petani semakin membaik. “Ini sudah hampir dua pekan berlalu, secara berangsur-angsur serangan penyakit tersebut mulai hilang dan padi warga mulai tumbuh dan normal kembali,” jelas Riki. (KRO/RD/wpd)

Aceh Utara

Bupati Aceh Utara Lantik Sekda Definitif

Published

3 months ago

December 3, 2020

KORAN RADAR

RADARINDO.co.id-Banda Aceh:
Setelah lebih dari empat bulan dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Utara, akhirnya A. Murtala, resmi dilantik menjadi pejabat definitif Sekda oleh Bupati H Muhammad Thaib, di aula kantor bupati, Rabu (2/12 2020).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah Sekda Aceh Utara tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, dihadiri oleh para pejabat teras jajaran Pemkab Aceh Utara, pejabat Forkopimda, camat se Aceh Utara dan sejumlah ulama.

Seperti diketahui, A Murtala, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Utara, Asisten III Administrasi Umum Sekdakab Aceh Utara, dan terakhir sebagai Kepala Bappeda Aceh Utara.

Sebelumnya juga telah melalui seleksi oleh Tim Penilaian Kinerja (TPK) Pemkab Aceh Utara dan memperoleh rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berdasarkan hasil seleksi oleh TPK, Bupati Aceh Utara mengirim tiga nama kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi.

Ketiga nama tersebut masing-masing A Murtala (Kepala Bapppeda Aceh Utara), Fakhruradhi, (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Aceh Utara), dan Risawan Bentara (Asisten Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Utara).

Bupati H.Muhammad Thaib dalam arahannya meminta kepada Sekda yang baru dilantik, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Juga meningkatkan kinerja di jajaran Pemkab Aceh Utara serta untuk membangun komunikasi yang baik dengan lintas sektor, yaitu Forkopimda dan lainnya. (KRO/RD/wpd)