Connect with us

Aceh Singkil

Warga Pertanyakan Penanganan Kasus Proyek Rp21 Miliar

Published

on

10 views

RADARINDO.co.id-Singkil:
Warga Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Singkil, Kamis (10/9).

Dua puluhan lebih warga yang ikut dalam aksi unjuk rasa (Unras) tersebut hendak mempertanyakan langsung terkait penanganan kasus Peningkatan Jalan Teluk Rumbia senilai Rp21 miliar.

Koordinator aksi Zulkarnaen dihalaman Kantor Kajari Singkil, dengan pengeras suara dalam orasinya menyampaikan, meminta pihak Kejari agar menuntaskan penanganan kasus proyek jalan yang bersumber dana alokasi khusus (DAK) tahun 2018 tersebut.

Awalnya para pengunjuk rasa tidak diizinkan berorasi memasuki halaman Kantor Kejaksaan. Namun orator menyerukan bahwa mereka hanya hendak menyampaikan aspirasi mereka ke kantor Kejaksaan, bukan hendak berbuat anarkis.

“Kami bukan pembunuh, kami bukan pencuri, kami hanya ingin menyampaikan aspirasi mempertanyakan jalan kami yang rusak, kami juga ingin berdiri dihalaman kantor yang dibangun dengan uang negara,” ucap Jamaluddin orator lainnya.

Zulkarnaen menambahkan, jalan yang dikerjakan tahun lalu itu terindikasi aroma korupsi, namun sampai sekarang belum tuntas penanganannya.

“Kalau ada menyebabkan kerugian negara jalan sepanjang 6 Km itu mohon diusut tuntas,” beber Zulkarnaen.
Disebutkannya dugaan adanya indikasi korupsi dinilai dari segi kualitas pembangunan, volume, daya tahan talud rendah, mudah retak dan pecah, ketinggian timbunan serta polesan seperti asal-asalan, ujarnya,

Sementara Muhardiansyah menyampaikan petisi dihadapan Kajari Aceh Singkil, yang isinya, meminta pihak Kejari Aceh Singkil secepatnya menyelesaikan persoalan dugaan korupsi jalan Rp21 miliar Kemudian memberikan RAB proyek tersebut kepada masyarakat sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kejari Aceh Singkil M Husaini dihadapan pengunjuk rasa menyampaikan, dirinya baru menjabat dua bulan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Singkil.

Dikatakannya, untuk seluruh masyarakat Aceh Singkil Kejaksaan akan terus melakukan penegakan hukum.
“Saya bekerja untuk bangsa dan negara dalam penegakan hukum. Tidak perlu disanksikan, kami punya integritas. Akan saya buktikan itu. Tahun lalu, saya sudah tahan satu orang pelaku korupsi,” sebutnya.

Disebutkannya, untuk penanganan persoalan ini kita akan melakukan dialog, dan akan kami sampaikan langkah yang telah kami lakukan terkait penanganan Teluk Rumbia, sebutnya Selanjutnya para pengunjuk rasa bersedia untuk melakukan dialog termasuk memanggil perwakilan anggota dewan. (KRO/RD/Waspada)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aceh Singkil

Aceh Singkil Prioritaskan Pembangunan Tujuh Sektor 2021

Published

on

RADARINDO.co.id-Singkil:
Kabupaten Aceh Singkil akan memprioritaskan target pembangunan di tujuh sektor di tahun 2021. Mulai dari peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas ekonomi lokal, serta pengembangan pariwisata, perikanan dan pertanian, kata Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dalam pidatonya pada Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS APBK Aceh Singkil 2021, di Aula Paripurna Gedung Dewan setempat, Senin (19/10).

Pencapaian target pembangunan itu akan dilaksanakan melalui pemanfaatan sumber pembiayaan baik, DAK fisik maupun DAK non fisik, DOKA, dan TDBH Migas. Sektor lainnya meliputi, memacu pertumbuhan agroindustri dan industri kreatif, peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penanggulangan bencana, dan pelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi Aceh Singkil tahun 2021 tercapai hingga sebesar 3,2 persen,  sehingga dapat menurunkan angka pengangguran menjadi 6,50 persen dan angka kemiskinan juga berkurang menjadi 18,42 persen.

Untuk mencapai target tersebut kata Dulmusrid, arah kebijakan pembangunan pada 2021 mendatang akan difokuskan untuk meningkatkan sumberdaya di tujuh sektor tersebut. Termasuk penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata berstandar nasional maupun international, pemenuhan produk perikanan dan olahan yang memiliki sertifikasi yang diakui untuk memacu pertumbuhan ekonomi olahan, industri kreatif yang memiliki standar nasional sehingga dapat berdaya saing.

Namun sayangnya, dampak Pandemi Covid-19, 2020 menyebabkan terjadinya perlambatan diberbagai bidang sehingga diperlukan usaha keras untuk meminimalisir dampak tersebut. Namun masalah yang harus dihadapi 2021 mendatang antara lain, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, masih ada potensi daerah yang belum dikembangkan.

Belum optimalnya pengembangan SDM dan pelayanan sosial dasar, kesenjangan pertumbuhan antar daerah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Sementara itu proyeksi Pendapatan Daerah secara total tahun 2021 mencapai Rp938.301.103.845. Tidak mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2020 sebesar Rp938.288.686.513. (KRO/RD/Waspada)

Continue Reading

Aceh Singkil

Remaja Asal Sumut Peluk Islam Di Singkil

Published

on

RADARINDO.co.id –  Singkil:
Remaja asal Kota Medan Sumatera Utara berkeyakinan memeluk Agama Islam di Aceh Singkil. Keinginan kuatnya untuk berpindah keyakinan, setelah dirinya menetap dan bekerja selama sebulan di salah satu rumah makan di Aceh Singkil.

Saat diwawancarai wartawan usai pengucapan syahadat oleh Ustadz Khairul Amri, Jumat (16/10) di Masjid Nurul Makmur Desa Pulo Sarok Singkil, Ferdinan mengaku berkeyakinan memeluk Agama Islam setelah melihat kesolehan rekan kerjanya di rumah makan milik Dasrin, karena ketaatannya beribadah.

Mulai dari tata cara bersuci umat Islam, berwudhu serta melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Tak hanya sampai di situ, rasa penasaran dan keingin tahuan, Ferdinan, 17, tentang Islam, juga semakin kuat. Dirinya kerap bertanya dan berbagi cerita dengan rekan kerjanya tersebut, untuk memperoleh pengetahuan tentang Islam.

Lantas setelah sebulan bekerja, Ferdinan pun menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang muslim yang taat. Prosesi pensyahadatan disaksikan Ustadz Ibrahim, Kepala Dusun Bahari, Effendi, Bilal Masjid Sarkawi, Dasrin dan tokoh masyarakat lainnya.

Sebelum pengucapan syahadat Ustadz Khairul Amri terlebih dahulu memastikan keinginan Ferdinan, memeluk Agama Islam, tanpa ada paksaan oleh siapapun dan siap untuk menjalankan ibadah dan menjadi muslim yang taat. Dalam kesempatan itu, Ferdinan menyampaikan, tidak ada paksaan dari siapapun. Orang tuanya yang berada di Medan Sumut, telah mengizinkan untuk memilih jalan hidupnya termasuk berpindah keyakinan memeluk Islam.

Namun katanya, pesan ibunya, agar menjaga diri baik-baik dan berhak memilih jalannya yang baik menurutnya karena sudah beranjak dewasa. Selanjutnya setelah selesai prosesi pensyahadatan Ferdinan berganti nama menjadi Adnan Bin Lumpin.

Khairul menuturkan Ferdinan yang sudah berganti nama menjadi Adnan setelah mualaf seperti anak baru lahir bersih tanpa dosa. Dia berharap Adnan berupaya belajar ilmu agama dan melaksanakan kewajiban rukun Islam, Shalat lima waktu sehari semalam dan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat dan melaksanakan haji bila mampu.

“Kami akan terus berupaya membimbing saudara seiman Adnan, agar terus fasih dan lancar menjalankan kewajibannya,” ucapnya. Ferdinan berubah nama menjadi Adnan Bin Lumpin, usai dibimbing mengucap Kalimat Syahadat, Jumat (16/10). (KRO/RD/wspda)

Continue Reading

Aceh Singkil

Wajib SKP Awal Tahun, ASN Berkinerja Buruk Terancam Pecat

Published

on

RADARINDO.co.id-Singkil:
Wajib SKP awal tahun, ASN yang berkinerja buruk terancam pecat. Aparatur Sipil Negara (ASN) Aceh Singkil mulai tahun depan harus menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) setiap memasuki awal tahun.

Hal ini dilakukan sebagai tugas bagi ASN untuk mempersiapkan rencana kerja selama setahun bagi para abdi negara tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sudah resmi diteken Presiden Jokowi 21 Mei 2019, dengan sanksi pemecatan bagi ASN berkinerja buruk.

“Selama ini bekerja tanpa pedoman SKP, susun SKP saat hendak naik pangkat saja, mulai 2021 awal tahun harus sudah disusun dan dilaporkan sebagai rencana kerja PNS,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil Ali Hasmi, didampingi Kabid Informasi Kepegawaian Toharuddin Sinambela dikonfirmasi Waspada di Gedung Diklat setempat, Selasa (22/9)

Ditegaskannya, setelah SKP disusun dan diisi, maka akan menjadi sasaran rencana kerja selama setahun.
Namun jika hingga Desember sasaran kerja tidak tercapai, dan berkinerja buruk, maka ASN yang bersangkutan akan mendapat sanksi pemotongan tunjangan kinerja dan dilakukan evaluasi selama 6 bulan ke depan.

“Tercapai tidaknya pada SKP awal tahun, Desember akan ditentukan, jika setelah evaluasi 6 bulan, kinerja juga masih rendah, ASN bisa diberhentikan,” tegas Hasmi.

Sebelum aturan itu diterapkan per Januari 2021, saat ini BKPSDM sedang mensosialisasikan kepada pegawai bersangkutan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP 46 tahun 2011 tentang prestasi kerja pegawai negeri sipil.

“Jadi pegawai harus sudah tau kerjanya apa sasaran selama setahun. Sedang kita susun program kerjanya,” ucap Hasmi. Toha menambahkan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan selama dua hari, Senin dan Selasa, 21-22 September 2020, yang diikuti 36 para Kasubbag Pegawai dari sebanyak 46 SKPK. (KRO/RD/Waspada)

Continue Reading

headline