Connect with us

Headline

KPA Menilai Bupati Nias Utara Langgar Hak Masyarakat

Published

on

4 views

RADARINDO.co.id- Nias Utara : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) angkat bicara terkait proyek pembangunan drainase dan tembok penahan tanah di Desa Ononazara, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara dimana lahan warga digunakan oleh Pemkab Nias Utara.

KPA menilai Pemkab Nias Utara bertindak secara sewenang-wenang tanpa melaksanakan dan mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai landasan untuk penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan umum.

Sesuai Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pada dasarnya didahului oleh beberapa peraturan kebijakan seperti Permendagri No. 15 tahun 1975 Tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah yang disusul Permendagri No. 2 tahun 1976 dan Permendagri No. 2 tahun 1985, Keppres No. 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Demi Pembangunan.

UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya, Perppres No. 36 tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diperbaharui melalui Perpres No. 65 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KPA menegaskan bahwa penggunaan lahan dan tanah masyarakat untuk kepentingan umum ada serangkaian mekanisme, tata cara dan prosedur yang harus dan wajib dilaksanakan, ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah daerah Nias Utara dalam hal ini Bupati, Kepala BPBD Nias Utara dan CV RS.

Pertama, menyampaikan sosialisasi kepada warga setempat mengenai asas manfaat, fungsi dan kegunaan dari proyek yang akan dibangun.

Kedua, masyarakat yang dipakai dan dipergunakan lahan dan tanahnya harus diajak bermusyawarah mufakat bersama warga masyarakat lainnya baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, tim pembebasan lahan dan tanah. Dan pemerintahan daerah dalam hal ini BPBD Nias Utara.

Ketiga, setelah serangkaian mekanisme, tata cara dan prosedur dilakasanakan maka pembanguna itu baru bisa dimulai dan dilaksanakan.

“Jika tidak, maka hal itu menjadi preseden buruk bagi kinerja Bupati M Ingati Nazara dan Kepala BPBD Nias Utara Herman Zabua,” tegas Syamsudin Pengurus Pusat KPA di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dana penanggulangan bencana nasional TA 2020 yang diajukan pemerintahan daerah Nias Utara dalam hal ini Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara dan Kepala BPBD nias Utara Herman Zebua kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu yang direkomendasikan oleh Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

“Mestinya Bupati Nias Utara dan Kepala BPBD Nias Utara bisa mempergunakannya dengan penuh rasa tanggungjawab, transparansi, integritas, dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku untuk menjaga kepercayaan pemerintah pusat dan kepercayaan masyarakat,” imbuh Syamsudin.

Jika hak-hak masyarakat dilanggar, dikangkangi, dan diterobos oleh Bupati Nias Utara dan Kepala BPBD mestinya hal semacam ini menjadi catatan khusus bagi pemerintahan pusat untuk mengevaluasi penyaluran dana dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah Nias Utara kedepan, ujarnya lagi.

“Jangan sampai kepentingan dan hak-hak masyarakat diabaikan dan dilanggar mestinya sebaliknya kepentingan dan hak-hak masyarakat dipenuhi dan diakomodir,” ungkap Syamsudin.

Perintah konstitusi sangat jelas melalui UU Nomor 2 Tahun 2012 terkait penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan umum dan asasnya adalah kemanusiaan dan musyawarah mufakat.

Sangat kasihan masyarakat bila diabaikan hak-haknya. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan di berbagai kesempatan bahwa tanah rakyat tidak hanya sekedar ganti rugi melainkan ganti untung bila diperlukan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara, ujarnya mengakhiri.

Hingga berita ini dilansir, Bupati Nias Utara belum dapat dimintai keterangan. (KRO/jkt/fri)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Tanpa Dukungan Pemerintah, PP PTMSI Utus Atlet Tenis Meja Ikuti Ajang Kejuaraan Dunia 

Published

on

Tanpa Dukungan Pemerintah, PP PTMSI Utus Atlet Tenis Meja Ikuti Ajang Kejuaraan Dunia

RADARINDO.co.id-Jakarta : Tanpa dukungan pemerintah, PP PTMSI utus atlit tenis meja ikuti ajang kejuaraan dunia. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI), Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno SH melepas keberangkatan 2 atlet Putra dan 1 atlet Putri untuk mengikuti ajang kejuaraan tenis meja tingkat dunia yang digelar di Doha, Qatar.

Keberangkatan atlet tenis meja berprestasi yang dipimpin oleh Manager Tim PP PTMSI, Ersan Sutanto oleh mantan Wakapolri Oegroseno ini, yang mewakili Indonesia ini dalam rangka mengikuti kejuaraan Word Table Tennis (WTT) 2021 Doha.

“Atlet tenis meja kita yang paling berprestasi ini juga akan mengikuti Traning Camp di Doha, dan akan mengikuti ajang kualifikasi Olimpiade, yang akan digelar 28 Februari hingga 21 Maret 2021 mendatang,” ujar Oegroseno, Kamis (25/2/2021).

Baca juga : Terungkap, Stafsus Edhy Prabowo Beberkan Penyerahan Suap 

Atlet yang dikirim mewakili Indonesia dalam ajang kejuaran dunia tenis meja itu adalah Rafanael Nikola Niman, Deepash Anil Baghwani, Syahrizal Nauval Akbar Mamonto dan Siti Aminah. Deepash Anil Baghwani terbang langsung dari India menuju Doha.

“Untuk atlet tenis meja Rafanael Nikola Niman, Syahrizal Nauval Akbar Mamonto dan Siti Aminah, sudah kita berangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno – Hatta (Soetta) di Tangerang, Banten,” jelas Oegroseno.

Menurut mantan Kapolda Sumut ini, para atlet tenis meja berprestasi ini, nantinya akan mengikuti kualifikasi Olimpiade di Doha.

Kompetisi tenis meja dunia ini akan mempertandingkan nomor tunggal putra, tunggal putri dan ganda campuran.

“Dalam ajang kualifikasi Olimpiade di Doha ini, PP PTMSI mempunyai target agar dapat lolos dan mendapatkan tiket untuk mengikuti Olimpiade 2021 di Tokyo, Japan. Kita optimistis, atlet – atlet kita ini dapat lolos dalam ajang tersebut,” kata Oegroseno.

Baca juga : Geger, Penemuan Bayi Perempuan Dalam Kantong Plastik 

Menurut mantan Kabaharkam dan Kalemdik Polri ini, seluruh atlet yang diutus tersebut, sudah menjalani pelatihan keras jauh hari sebelum dipilih mewakili Indonesia.

Untuk atlet Rafanael Nikola Niman, Syahrizal Nauval Akbar Mamonto dan Siti Aminah, sudah mengikuti pelatikan di PTM Sukun Kudus.

Untuk atlet Deepash Anil Baghwani melaksanakan training camp di India. Seluruh atlet yang didampingi manager, akan tiba di Bandara Al Hamad Internasional di Doha, Qatar.

Dari sebelum diberangkatkan, seluruh atlet utusan ini juga melalui swab tes PCR sebagai prosedur yang diterapkan dalam penerbangan, termasuk standar Pemerintah Qatar, imbuhnya.

Baca juga : Yayasan Rumah Tahfizh Anwar Saadah Adakan program Hafizh Qur’an 

Oegroseno mengungkapkan, dari sejak pemusatan pelatihan di PTM Sukun Kudus, training camp di India, dan untuk mengikuti kualifikasi di Doha, termasuk biaya transportasi darat maupun penerbangan untuk seluruh atlet maupun manager, anggarannya dikeluarkan oleh PP PTMSI.

“PP PTMSI mengeluarkan anggaran secara swadaya sekitar Rp750 juta. Seluruh dana yang dikeluarkan ini termasuk biaya tes swab PCR. Kita tanggung semua biaya operasional seluruh atlet untuk mengikuti ajang kejuaraan dunia, termasuk pemberian uang saku para atlet demi mengharumkan bangsa Indonesia,” sebutnya.

Sejumlah masyarakat memberi apresiasi dan dukungan kepada pengurus PP PTMSI yang telah memberangkatkan 2 atlet putra dan 1 atlet putri dalam kejuaraan tenis meja tingkat dunia di Doha, Qatar. (KRO/RD/AS)

Continue Reading

Headline

Kecamatan Pangururan Menyelenggarakan Musrembang

Published

on

Kecamatan Pangururan Menyelenggarakan Musembang

RADARINDO.co.id-Samosir : Kecamatan Pangururan, Kabupten Samosir menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Pangururan di Aula Hotel Grend Dainang, Senin (22/02).

Camat Pangururan Dalam laporannya Bresman Simbolon, SPd menyampaikan bahwa Kecamatan Pangururan terdiri dari 25 Desa dan 3 Kelurahan dengan segala usulanyang sudah dibahas dalam musrembang desa/kelurahan untuk diserahkan kepada Kabupaten.

Anggota DPRD Kabupaten Samosir Komisi I Polten Simbolon dalam sambutanya menyampaikan bahwa musrembang ini merupakan diskusi bersama dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang telah diusulkan untuk di tuangkan dalam RKPD tahun 2022.

Baca juga : Seorang Wanita Punya Suami 5 Orang Jatah Ranjang Gantian Tapi Tetap Kebagian

Anggota DPRD Samosir sudah melakukan rapat reses di dua kecamatan,dari rapat reses tersebut nanti akan dibahas pada rapat paripurna agar dapat segera di realisasikan secapatnya.

Diakhir sambutanya Anggota DPRD menyampaikan bahwa dalam musyawarah ini diharapkan agar batul-betul menyampaikan segala usul usulan yang lebih prioritas mengingat dimasa pandemi covid-19 banyak anggaran yang terserap untuk penanganan covid-19.

Plh. Bupati Samosir yang diwakili oleh Asisten II Saul Situmorang dalam sambutannya menympaikan segala usulan yang telah disampaikan akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Namun secara umum usulan tersebut tidak seluruhnya akan terlaksana mengingat dengan keterbatasan anggaran Kabupaten Samosir.

Pemerintah daerah akan memilih skala super prioritas dari setiap usulan dengan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejaterahan masyarakat.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemeritah Kabupaten Samosir akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil dana pembangunan dari pusat.

Rapat musyawarah ini merupakan wadah segala usulan dengan skala prioritas dimana usulan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,oleh karena itu diperlukan peran bersama dalam membangun samosir sejahtera di masa pandemi Covid-19.

Baca juga : Sabu Senilai 4 Milyar Berhasil Diamankan Sat Narkoba Polresta DS 

Kepala Bappeda Kabupaten Samosir Rudi Siahaan dalam paparannya menyampaikan ada enam skala prioritas menurut isu strategis antara lain Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Penurunan Angka Kemiskinan, Pencegahan, Penanganan.

Penanggulangan Wabah Penyakit dan Bencana, Pelaksanaan Reformasi, Birokrat dan Tata kelola Pemerintah Berbasis Elektronik, Pemulihan Ekomomi Kerakyatan melalui Kearipan lokal dan Inopasi Daerah, Pengelolaan Industri Pariwisata yang bekelanjutan, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Publik untuk mendukung Perekonomian Masyarakata serta KSPN Danau Toba.

Selanjudnya disampaikan bahwa segala usulan rencana pembangunan sudah di masukan ke aplikasi SIPD dan setiap perangkat daerah dalam memyusun anggaran tahun 2022 akan menyesuaikan dengan usulan musrembang.

Baca juga : Yayasan Rumah Tahfizh Anwar Saadah Adakan Program Tahfizh Qur’an 

Acara dilanjudkan dengan penandatanganan berita acara hasil keseoakatan musrembang Kecamatan Pangururan yang kemudian diserahkan kepada Bupati Samosir melalui Kepala Bappeda.

Turut hadir Pimpinan OPD, Uspida Kevamatan Pangururan, Kepala Desa sa-Kecamatan Pangururan, BPD se-Kecamatan Pangururan, tokoh masyarakat. (KRO/RD/P.Simbolon)

Continue Reading

Headline

Sekda Lampura Hadiri Pelantikan DPC Askonas

Published

on

Sekda Lampura Hadiri Pelantikan DPC Askonas

RADARINDO.co.id – Lampura : Sekda Lampung Utara (Lampura) Drs H Lekok, MM hadiri pelantikan dan pengukuhan DPC Asosiasi Kotraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Lampung Utara di Gedung Olah Raga (GOR) Sukung Kotabumi, Kamis (25/02/2021).

Hadir juga dalam acara tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua DPRD Lampura, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, serta para tamu undangan.

Baca juga : Geger, Penemuan Bayi Perempuan Dalam Kantong Plastik 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) mengucapkan rasa syukurnya karena pada hari ini telah dilaksanakan Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Askonas Kabupaten Lampung Utara.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara saya mengucapkan selamat, semoga Askonas dapat memberikan peran aktif terhadap berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara,” kata Sekda mewakili Bupati Lampura.

Selain itu, Sekda berharap Askonas dapat menjadi organisasi yang mandiri dalam mewujudkan pengusaha konstruksi yang profesional dan tangguh, serta dapat menjadi wadah bagi kontraktor dalam meningkatkan kualitas pembangunan di era digital,” ujarnya.

Sebab, sambung Sekda, membangun sebuah daerah tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan proses panjang dan berkelanjutan, bahkan harus diuji dengan berbagai dinamika kehidupan.

“Dan perlu diketahui bersama, bahwasanya Pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Daerah terus bahu membahu melaksanakan percepatan pembangunan,” tambahnya.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19 ini. maka fokus perhatian kita Iebih banyak terkonsentrasi untuk penanganan Covid-19, sehingga beberapa program pembangunan juga mengalami penundaan atau pergeseran, akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Baca juga : Yayasan Rumah Tahfizh Anwar saadah Adakan Program Hafizh Qur’an 

“Saya berharap, melalui momentum yang baik ini, kiranya ASKONAS Kabupaten Lampung Utara dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran DPC ASKONAS juga memberikan ide serta masukan, dan bersinergi dalam mensukseskan pelaksanaan berbagai program Pemerintah demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di bumi ragem tunas lampung,” tandasnya. (RKD/RO/Yudi )

Continue Reading

headline