Connect with us

Headline

Wakil Ketua F Hanura DPRD Medan Pertanyakan Retribusi TKA

Published

on

1 views

RADARINDO.co.id-Medan: Wakil Ketua Fraksi Hanura PSI PPP DPRD Kota Medan, Hendra DS mempertanyakan tentang berapa jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Kota Medan hingga tahun 2020, karena terkait pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing dinilai cukup signifikan.

Pendapatan dari retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang menurut kami cukup signifikan yakni mencapai Rp2.439.964.475.

“Kami pertanyaan di 2020 ini berapa jumlah TKA yang bekerja di Medan ini,” kata Hendra saat membacakan pamandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang RAPBD TA 2021, Selasa (3/11/2020) pada rapat paripurna DPRD Medan.

Hendra juga menyinggung pendapatan daerah yang dinilai sangat mungkin untuk ditingkatkan dari pendapatan jenis retribusi jasa usaha sewa tanah dan bangunan.

Terkait juga dengan masalah hotel novel dan medan mall serta dari retribusi sewa alat berat.

“Kami juga ingin mengetahui sampai saat ini berapa jenis dan berapa unit alat berat yang bisa disewakan, bagaimana dengan tenaga marketing untuk pemasaran alat berat tersebut dan tentu kesemuanya harus diiringi dengan transparansi laporan yang baik,” sebutnya.

Lebih lanjut, disampaikan Hendra, untuk belanja daerah pada R-APBD 2021 dipertanyakan terkait proyeksi belanja daerah sebagaimana yang Rp5.303.841.243.027 padahal dalam KUA/PPAS proyeksi belanja daerah sebesar Rp5.181.969.084.702 dibandingkan terjadi penambahan alokasi belanja daerah lebih kurang Rp181.000.000.000.

Diketahui, belanja pegawai dalam KUA/PPAS sebesar Rp2.110.729.449.609 sementara pada Ranperda R APBD 2021 menjadi sebesar Rp2.107.630.910.009 atau terjadi pengurangan sebesar Rp3.098.539.600.

Untuk belanja barang dan jasa dalam KUA/PPAS sebesar Rp2.182.552.438.300 sementara pada Ranperda RAPBD 2021 sebesar Rp2.203.265.024.108.

Pada belanja hibah, KUA/PPAS sebesar Rp328.875.958.115 sementara dalam Ranperda R APBD 2021 menjadi sebesar Rp296.960.000.000 atau ada pengurangan sebesar Rp31.915.000.000.

Belanja bantuan sosial di KUA/PPAS sebesar Rp16.600.000.000 sementara di Ranperda R APBD 2021 sebesar Rp49.210.000.000 atau ada pertambahan sebesar Rp17.295.000.000.

“Kami juga ingin mengetahui terkait dengan alokasi belanja musik sebesar Rp225.000.000 pada R APBD 2021 ini, kemudian apa target dan pencapaian yang akan didapat dari alokasi belanja musik tersebut,” tutupnya. (KRO/RD/Ptr)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Kapolri Minta Bhabinkamtibmas Jadi Problem Solving Masyarakat

Published

on

Kapolri Minta Bhabinkamtibmas Jadi Problem Solving Masyarakat

RADARINDO.co.id-Jakarta : Kapolri Minta Bhabinkamtibmas Jadi Problem Solving Masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta para bhabinkamtibmas berperan menjadi problem solving saat bertugas di tengah-tengah masyarakat.

Salah satunya memberikan pendampingan hukum misalnya meluruskan berita-berita hoaks.

“Pada saat situasi pandemi ini, polisi yang paling pinter ya bhabinkamtibmas. Mereka bisa menjadi guru, bisa menjadi ustad, teman curhat dan sebagainya,” kata Sigit saat melaunching aplikasi Binmas Online System (BOS) di Gedung PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (5/5/2021).

Peluncuran aplikasi ini merupakan komitmen dan pemantapan program pemolisian yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) Kapolri.

Baca juga : PTPN II Tak Bayar SHT Pensiunan Berhak Mendapat Fasilitas Rumah Dinas

Aplikasi BOS itu sendiri berada di bawah jajaran Korps Bina Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri. Program tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk internal Polri maupun eksternal atay masyarakat umum.

“Melalui aplikasi ini maka bhabinkamtibmas bisa membantu informasi awal kepada masyarakat dalam mendapatkan info dan sharing,” ungkap Sigit

Mantan Kabareskrim ini menjelaskan, pemanfaatan aplikasi BOS di internal diantaranya adalah untuk membuat laporan terkait dengan kegiatan-kegiatan Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan kepolisian di lini masyarakat.

“Sehingga seluruh informasi yang ada ini bisa terlapor ke pusat dan kemudian disatukan dalam 1 sistem Big Data,” ujar Sigit.
Aplikasi BOS ini juga memperkuat pemolisian Presisi terkait dengan Prediktif. Pasalnya, hal itu bisa memanfaatkan Artificial Intelligence sehingga bisa mencegah atau mengantisipasi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Lihat juga : Belasan Ruko di Kota Pinang Hangus Di Lalap Sijago Merah

“Tentunya kami harapkan bisa semakin mendukung dalam upaya melaksanakan program pemolisian yang Prediktif,” ucap mantan Kapolda Banten tersebut.

Dengan diluncurkannya aplikasi ini, Sigit menyebut, kedepan bakal melakukan integrasi dengan Kementerian/Lembaga Negara lainnya sehingga terciptanya pelayanan yang berintegrasi.

“Tentunya ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa perlu repot-repot hadir ke kantor polisi. Walaupun kami perintahkan ke seluruh anggota tetep turun ke masyarakat untukterus berikan pelayanan terbaik,” ujar Sigit. (KRO/RD/Han. Dalimunthe)

Continue Reading

BUMN

PTPN II Tak Bayar SHT Pensiunan Berhak Mendapat Fasilitas Rumah Dinas

Published

on

PTPN II Tak Bayar SHT Pensiunan Berhak Mendapat Fasilitas Rumah Dinas

RADARINDO.co.id-Medan : PTPN II Tak Bayar SHT Pensiunan Berhak Mendapat Fasilitas Rumah Dinas. Kuasa hukum PTPN II melakukan somasi ke-3 kepada pensiunan dan keluarga pada tanggal 26 April 2021 yang lalu.

Bahwa dalam somasi tersebut berisikan telah menempati rumah dinas PTPN II tanpa izin agar mengosongkan rumah dengan sukarela agar tujuh hari setelah lebaran Idulfitri 1442 H atau paling lambat tanggal 21 Mei 2021, dengan beralasan penyelamatan, pemulihan dan pengoptimalisasian aset PTPN II dan mengancam akan pengosongan sepihak dengan bantuan dari aparat pemerintah daerah dan aparat Kepolisian.

Atas somasi tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Rabu (5/5/2021) menyurati Direktur Utama PTPN II untuk menanggapi surat somasi tersebut, bahwa kliennya diberikan izin dalam menempati rumah dinas tersebut sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan tidak diberikannya Santunan Hari Tua (SHT) atau pensiun berhak mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan.

Baca juga : Momentum Ramadhan, DPC PKN Medan Santuni Anak Yatim

PTPN II Tak Bayar SHT Pensiunan Berhak Mendapat Fasilitas Rumah Dinas

PTPN II Tak Bayar SHT Pensiunan Berhak Mendapat Fasilitas Rumah Dinas

“Klien kami (LBH Medan-red) terdahulu adalah karyawan aktif PTPN II, maka diberikan izin untuk menempati rumah dinas perusahaan, sesuai dengan PKB pada PTPN II bahwa karyawan yang diberhentikan dengan hormat atau pensiun berhak mendapatkan fasilitas membeli rumah dinas dari perusahaan atau memperoleh Santunan Hari Tua (SHT) dalam bentuk uang tunai. Namun SHT tidak diberikan apabila pensiunan tidak meninggalkan rumah dinas, maka dengan demikian klien kami berhak menempati rumah dinas perusahaan,” jelas Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, M. Alinafiah Matondang, SH,M.Hum kepada wartawan.

Bukan hanya itu saja, jelas M. Alinafiah Matondang bahwa sesuai hasil kerja Panitia B Plus atas permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, terdapat areal HGU PTPN II yang tidak diperpanjang (eks HGU) seluas 5.873 hektar yang diperuntukannya terdiri dari salah satunya permohonan pensiunan seluas 558, 35 hektar, dan hal ini dapat dibuktikan salah satunya sesuai dengan informasi publik yang terdapat pada website interatif BPN: https://bhumi.atrbpn.go.id.

“Bahwa diketahui peta situasi sebagaimana berita acara peninjauan Lapangan dan pengambilan Titik Koordinat pada tanggal 31 Maret 2021 lalu, diterbitkan oleh BPN Deli Serdang adalah merupakan Bidang Tanah Kosong (bukan HGU) seluas 68809.85 meter persegi sehingga apa yang menjadi dasar Somasi terakhir PTPN II terhadap klien kami tidak beralasan hukum yang benar,” ungkap M. Alinafiah Matondang lagi.

Ali juga membeberkan kepada sejumlah wartawan bahwa terdapat klaim General Manger Citraland Helvetia yang bernama Taufik Hidayat bahwa sesuai pemberitan di beberapa media online pada tanggal 30 Maret 2021 dengan judul “Citraland Kota Deli Megapolitan Segera Hadir” yang mengatakan “… status tanah Citraland Helvetia Kota Deli Megapolitan HGU yang sudah menjadi HGB” atas kalimat ini, menimbulkan ketidakpastian subjek hukum yang berhak atas tanah dan rumah dinas yang hingga saat ini ditempati para pensiunan.

“Tentunya kalimat yang disampaikan oleh General Manger Citraland Helvetia yang bernama Taufik Hidayat menimbulkan ketidakpastian subjek hukum yang berhak atas tanah dan rumah dinas yang hingga saat ini ditempati klien kami. Maka untuk itu, sebagai kepastian hukum bagi klien, adalah patut dan wajar apabila pihak PTPN II memberikan fotocopy salinan dokumen sertifikat HGU No.111 serta Peta Pendaftaran No.59/1997 kepada klien kami,” sebut Ali dengan menunjukkan bukti berita dan peta dari website interatif BPN: https://bhumi.atrbpn.go.id.

Lihat juga : Belasan Ruko di Kota Pinang Hangus Di Lalap Sijago Merah

Atas hal tersebut, Ali mengungkapkan lagi bahwa atas patut dan wajar dan berdasarkan hukum yang benar, sebagai itikad baik PTPN II dan kepastian hukum terhadap nasib para pensiunan, maka Ali menyampaikan tanggapan surat somasi yang dilayangkan tidak memenuhi peringatan terakhir yang disampaikan PTPN II.

“Jelas Somasi ini bahwa patut dan wajar berdasarkan hukum yang benar, sebagai itikad baik PTPN II dan kepastian hukum terhadap nasib klien kami. bahwa kami menyampaikan tanggapan surat somasi yang dilayangkan tidak memenuhi peringatan terakhir yang disampaikan PTPN II melalui kuasa hukumnya,” beber Ali kepada Wartawan.

Dalam kesempatan ini, LBH Medan mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Karmi (82) istri pensiunan dan orang tua dari Masidi, Kamis (6/5/2021) yang ikut perjuang untuk mendapatkan hal-hal mereka.

“Innalilahi wa inna ilahi rojiun, kami LBH Medan mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya nenek Karmi, walau kondisinya yang sakit nenek Karmi tetap ikut berjuang untuk mencari keadilan bersama kursi rodanya. Namun Allah SWT memanggilnya, semoga Nenek Karmi khusul khotimah dan menempatkan surganya Allah SWT,” sebut Ali yang menghadiri rumah kediamannya di Jalan Karya Dusun I Helvetia, Labuhan Deli, Deli Serdang.

Terkait tanggapan tersebut diatas, hingga saat ini Direktur Utama Holding PTPN III Moch Abdul Ghani maupun Direktur PTPN II Irwan Peranginangin belum mau memberikan tanggapan atas pernyataan Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan. (KRO/RD/Wal)

Continue Reading

Headline

Momentum Ramadhan, DPC PKN Medan Santuni Anak Yatim

Published

on

Momentum Ramadhan, DPC PKN Medan Santuni Anak Yatim

RADARINDO.co.id-Medan : Momentum Ramadhan, DPC PKN Medan Santuni Anak Yatim. Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Karya Nasional (DPC PKN) Kota Medan menggelar silaturahmi, menyantuni anak yatim sekaligus berbuka puasa bersama di Avros Park, Kota Medan, Kamis (6/5/2021).

Ketua Panitia Pelaksana Edison Tamba mengatakan, momentum Ramadhan menjadi waktu yang sangat baik untuk saling bersilaturahmi antar sesama kader dan pengurus PKN Kota Medan.

“Semoga PKN Kota Medan dan umumnya PKN Sumatera Utara semakin solid dan keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat ridho dari Allah SWT,” kata Edison Tamba.

Baca juga : Walikota P.Sidimpuan Beri Santunan kepada Anak Yatim dan Fakir Miskin

Pria yang akrab disapa Edoy ini turut mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support semua pihak, hingga acara bisa berlangsung sukses.

Momentum Ramadhan, DPC PKN Medan Santuni Anak Yatim

Momentum Ramadhan, DPC PKN Medan Santuni Anak Yatim

“Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD PKN Sumut dan Ketua DPC PKN Kota Medan,” sebutnya.

Kegiatan ini juga diisi pembacaan ayat suci Al-Quran dan tausyiah oleh Ustaz Daka Simanjuntak.

Pada kesempatan ini Pengurus DPC dan Pengurus DPD PKN Sumatera Utara berbagi kasih kepada anak-anak yatim piatu. Serta ditambah dengan pembagian bingkisan kain sarung.

Tampak hadir dalam kegiatan ini Ketua Harian DPP PKN Arya Agustinus Purba, Ketua DPP Satuan Putri Karya (SPK) Eladira Koto, Ketua DPD PKN Sumut Maruli Aner Siagian, Sekretaris DPD PKN Sumut Ir. Lamsar Saragih, Ketua Harian PKN Sumut Rendi Siagian, SH serta jajaran pengurus PKN Sumut.

Sedangkan dari DPC PKN Kota Medan hadir pengurus lengkap yakni Ketua Sutomo Tarigan, Sekretaris Budi Dharma SH, Ketua Harian Bobby O Zulkarnain, Bendahara Ronny Tandean serta jajaran pengurus lainnya. Hadir juga dari PAC-PAC PKN se Kota Medan serta dari DPC Deliserdang dan undangan lainnya.

Lihat juga : Belasan Ruko di Kota Pinang Hangus Di Lalap Sijago Merah 

Bersamaan dengan acara ini turut disyukuri bertambahnya usia Budi Dharma yang merupakan Sekretaris DPC PKN Kota Medan dengan memotong kue ulang tahun.

Kemudian para pengurus dan kader PKN turut memberikan ucapan selamat kepada Budi Dharma.

Sejumlah pihak menyambut baik kegiatan di momentum Ramadhan yang diadakan DPC PKN Medan. Tidak hanya menyambung silaturahmi tapi berbuat dan peduli terhadap anak anak yatim piatu. (KRO/RD/Ed)

Continue Reading

headline