Connect with us

Headline

DPP Apindo Minta Pemerintah Daerah Ikuti Kebijakan Nasional

Published

on

5 views

RADARINDO.co.id-Banten: Dinamika sidang pleno dewan pengupahan di delapan kabupaten/kota se Banten menjadi perhatian serius Apindo dewan pìmpinan Provinsi.

Pasalnya hal tersebut akan menjadi rekomendasi Bupati dan/atau Walikota kepada Gubernur yang paling lambat harus sudah disampaikan pada tanggal 9 November 2020 pukul 15.00 wib.

“Rekomendasi UMK dari Bupati dan atau Walikota akan menjadi agenda dewan pengupahan provinsi yang melalui berita acaranya nanti akan menghantarkan rekomendasi tersebut kepada Gubernur,” ujar ketua Apindo Banten Edy Mursalim, jumat (06/11/20) sore.

Edy juga menuturkan, bahwasanya dari beberapa berita acara hasil pleno kabupaten/kota se-Banten ada hal yang unik dalam berita acara dewan pengupahan Kota Tangerang Selatan, yakni muncul usulan kenaikan dari Unsur Pemerintah sebesar 3.33 % kedalam berita acara pleno Depeko Tangsel.

Hal ini tentunnya menjadi perhatian khusus untuk Apindo dan dunia usaha, karena lazimnya usulan tersebut hanya mengakomodir angka yang menjadi ekspektasi unsur pekerja dan pengusaha saja.

“Adapun unsur pemerintah dan unsur akademisi hanya memberikan masukan dan pandangannya dalam rapat pleno tersebut”, ungkap Edy Mursalim.

Melihat kondisi tersebut, ketua Apindo Banten meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mempedomani surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/11/HK.04/X/2020 agar melakukan penyesuaian penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Hal yang sama disampaikan Tommy Rachmatullah Sekretaris Apindo Banten juga menyampaikan bahwa Gubernur Banten melalui surat No. 078/1972-DTKT/2020 tentang rekomendasi upah minimum kabupaten/kota UMK Tahun 2021.

Telah meminta Bupati dan/atau Walikota untuk menyampaikan rekomendasi usulan besaran upah minimun Kabupaten atau Kota tahun 2021 sebagai berikut.

Bahwa rekomendasi usulan besaran upah minimum kabupaten/kota yang disampaikan oleh Bupati dan/atau walikota mengacu kepada satu nilai tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/11/HK.04/X/2020 tentang penetapan upah minimum Tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19 tanggal 26 Oktober 2020 diantaranya:

– Melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan upah minimum tahun 2020.

– Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dan rekomendasi usulan dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya pada 9 November 2020 pukul 15.00 wib. Adapun, dalam suratnya Gubernur juga menyampaikam prihal sangsi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis masional diantaranya:

– Pasal 68 UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diatur bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenakan sangsi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota

– Dalam hal teguran tertulis disampaikan dua kali berturut-turut dan tidak dilaksanakan maka Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan

Selanjutnya, apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah selesai menjalani masa pemberhentian sementara tetap tidak melaksaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah

Bahwa dalam Undang Undamg No 23 Tahun 2014 juga diatur bahwa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-udangan dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan pasal 78 ayat 2, pasal 80 dan pasal 81.

Atas penyampaian Pemerintah tersebut, kiranya Apindo meminta agar Bupati dan Walikota dapat mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan strategis nasional di masa pandemi COVID-19 yakni “Usulan UMK Tahun 2021 sama dengan Nilai UMK Tahun 2020”, tutup Tommy. (KRO/RD/Rilis Imo)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aceh

Bus dan L-300 Tabrak Kawanan Kerbau, 7 Penumpang Luka-luka

Published

on

Bus dan L-300 Tabrak Kawanan Kerbau, 7 Penumpang Luka-luka

RADARINDO.co.id – Sigli : Bus dan L-300 Tabrak Kawanan Kerbau, 7 Penumpang Luka-luka. Bus penumpang L-300 BL 1029 PB menabrak lembu hingga bus Sanura BL 1029 alami kecelakaan di kaki Seulawah, di kawasan Simpang Butong, Gampong Butong, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Pidie.

Insiden kecelakaan tersebut, terjadi setelah menabrak satu kerbau jantan yang berkeliaran di ruas jalan nasional Banda Aceh- Medan, Jumat (26/2/2021) sekitar pukul 23.00 WIB.

Baca juga : Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara 

Kapolres Pidie, AKBP Zulhir Destrian SIK MH, melalui Kasat Lantas, AKP Dede Kurniawan SIK, kepada Serambinews.com, Sabtu (27/2/2021) mengatakan, L-300 dan Bus Sanura mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Banda Aceh menuju Medan.

L-300 yang melaju itu membawa dua penumpang, masing-masing Samidah Basrah (58) pensiunan PNS warga Gampong Prumnas Rawa, Kecamana Kota Sigli dan Fauzi (40) PNS warga Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya.

Mopen L-300 itu dikemudikan Musriadi (46), warga Gampong Trieng Gadeng, Pidie Jaya.
Namun, saat L-300 tiba di Simpang Butong, tiba-tiba kawanan kerbau yang berkeliaran berlarian di ruas jalan.

Namun, dari arah belakang Bus Sanura yang dengan kecepatan tinggi kondisi sudah dekat yang menyebabkan sang sopir hilang kendali.

Sehingga membanting setir ke kanan jalan yang menyebabkan bus terbalik dalam saluran.
Kecuali itu, Bus Sanura juga menabrak bagian belakang L300.

Akibat insiden itu, satu penumpang L300 bernama Samidah Basarah dan sang sopir L300 Musriadi mengalami luka berat.

Sementara itu, penumpang Bus Hanura masing-masing Suhari (62) dan Faktiah (24) ibu rumah tangga warga Kebun Lada Binje Sumatera Utara mengalami luka ringan.
Juga Zulkifli (59) pesiunan PNS, warga Gampong Cadel, Kota Banda Aceh mengalami luka ringan.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Begitu juga sang sopir Musliadu (43) warga Gampong Paloh Tengeh, Kecamatan Keumala, Pidie yang selamat dalam insiden tersebut.

Penumpang yang mengalami luka berat, sempat dirawat di RSUD Tgk Chik Di Tiro.

“Kita minta kepada warga supaya tidak dilepas, sehingga berkeliaran di ruas jalan yang sangat mengganggu pengguna jalan. Sebab, akibat hewan ternak yang berkeliaran di jalan, menyebabkan sering terjadi kecelakaan,” ujar AKP Dede. (KRO/RD/SerambiNews)

Continue Reading

Headline

Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara

Published

on

Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara

RADARINDO.co.id – Jakarta : Produksi Miras Dilegalkan, MUI Papua Barat Angkat Bicara. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat M Cholil Nafis mengemukakan bahwa kearifan lokal tidak bisa dijadikan sebagai dalih untuk melegalkan minuman keras (miras).

“Tidak bisa atas nama kearifan lokal atau sudah lama ada, maka dipertahankan,” kata Cholil kepada wartawan di Jakarta, Senin, menanggapi kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri minuman keras beralkohol di beberapa provinsi.

Baca juga : Istri Mantan Sekda P. Siantar Ditemukan Tewas Bersimbah Darah 

“Saya secara pribadi menolak terhadap investasi miras meskipun dilokalisir menjadi empat provinsi saja,” katanya.

Cholil berpendapat pembukaan industri miras akan memberikan keuntungan kepada segelintir orang namun akan menimbulkan kerugian besar bagi masa depan rakyat.

“Karena kita larang saja masih beredar, kita cegah masih lolos, bagaimana dengan dilegalkan apalagi sampai eceran dengan dalih empat provinsi, tapi, kan, nyebar ke provinsi lain, karena hasil investasi tak sebanding dengan rusaknya bangsa ini,” katanya.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas juga mengkritik kebijakan pemerintah membolehkan industri minuman keras.

“Kebijakan ini tampak sekali bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi,” kata dia.
Ia memandang kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri miras lebih mengedepankan kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021, industri minuman beralkohol dan minuman keras beralkohol merupakan bidang usaha yang bisa diusahakan oleh semua penanam modal yang memenuhi persyaratan.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Dalam lampiran peraturan Presiden yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu disebutkan, penanaman modal baru untuk industri minuman keras mengandung alkohol dan minuman mengandung alkohol bisa dilakukan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Headline

Wali Kota Medan : Wujudkan Program Kerja dan Peningkatan Pelayanan Dengan Kolaborasi

Published

on

Wali Kota Medan : Wujudkan Program Kerja dan Peningkatan Pelayanan Dengan Kolaborasi

RADARINDO.co.id – Medan : Wali Kota Medan : Wujudkan Program Kerja dan Peningkatan Pelayanan Dengan Kolaborasi. Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM menekankan, pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan program kerja dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi yang dibangun antar organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan, maka setiap pekerjaan rumah dapat terselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan hasil kerja dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.

“Tugas kita adalah bekerja sama, berkolaborasi. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar semua pekerjaan menemukan jalan keluar dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ingat, mulai hari ini, kita hilangkan ego sentris,” kata Wali Kota dalam Rapat Koordinasi Bersama Camat se-Kota Medan di Balai Kota Medan, Sabtu (27/2) sore.

Baca juga : Diduga Edarkan Sabu, Oknum Polres Pidie Berpangkat Aipda Terancam Dipecat 

Selain Camat se-Kota Medan, rapat juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Asisten Administrasi Umum Renward Parapat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) sekaligus Plt Asisten Pemerintahan Khairul Syahnan.

Pimpinan OPD terkait juga turut hadir di antaranya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta Dinas Pendidikan.

Dalam pertemuan , Bobby ingatkan setiap camat untuk lebih fokus terhadap kondisi dan situasi serta pembenahan di wilayahnya.

Hal yang menjadi perhatian khusus adalah masalah kebersihan, kesehatan serta pendataan UMKM di setiap kecamatan. Untuk masalah kebersihan, camat harus melakukan monitoring wilayahnya dan berkoordinasi dengan DKP. Lalu, sambung Wali Kota, camat harus cepat tanggap dan sigap dalam penanganan Covid-19 terkait data masyarakat yang terpapar agar segera dilakukan penanganan.

“Semuanya harus memiliki target kerja, sehingga kita memiliki kualitas diri dan kita paham program mana saja yang belum terealisasi. Kembali lagi, kolaborasi harus dibangun. Jika ada di antara pimpinan OPD dan camat yang tidak mau bekerja sama, laporkan ke kami agar kami tindak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE berharap kepada seluruh OPD dan camat untuk merubah sistem kerja menjadi lebih baik. Kemudian, jangan ada batas antar OPD dan kecamatan dan menambahkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh pimpinan OPD dan camat. Pertama, untuk DKP agar memperhatikan kondisi pohon serta melakukan pemangkasan dahan secara berkala.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Sesuai instruksi Bapak Wali Kota tadi, camat berkoordinasi dengan puskesmas dan gugus tugas kecamatan terkait data. Lalu, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan kecamatan terkait bagaimana agar masyarakat mengetahui cara mendapatkan vaksin gratis.

Camat jangan sampai vakum, lakukan imajinasi, inovasi dan terpenting kolaborasi apa yang menjadi program Bapak Wali Kota. Tugas kita bersama adalah mewujudkannya,” pungkas Wakil Wali Kota seraya berpesan kepada seluruh OPD dan kecamatan untuk mengetahui apa saja visi dan misi yang harus direalisasi. (KRO/RD/MedanPos)

Continue Reading

headline