Connect with us

Headline

Kadis PUPR Nisel Sebut Pernyataan Idealisman Dachi Saat Debat Tidak Berdasar

Published

on

6 views

RADARINDO.co.id-Nisel: Pernyataan Idealisman Dachi saat debat kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 11 November 2020 lalu yang menyebut, pengaspalan jalan di Kecamatan Susua, dilakukan diatas lumpur tanpa pengerasan terlebih dulu, itu tidak benar, tidak berdasar dan terkesan membangun opini yang menyesatkan masyarakat atau pembohongan publik.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, Erwinus Laia, S.Sos, MM, MH bersama konsultan supervisi dan tim teknis Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan saat menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, jalan Saonigeho Km 3 Teluk Dalam, Jumat, (13/11/2020).

Erwinus mengatakan, pihaknya dalam membangun jalan menuju Kecamatan Susua, berpedoman pada Peraturan Menteri nomor 28 Tahun 2016 tentang pedoman AHSP bidang PU dan surat edaran Direktur Bina Marga nomor 02/SE/Db/2018 tanggal 29 September 2012 tentang spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan.

Ia menjelaskan, berdasarkan pedoman AHSP dan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 dan hasil survei kondisi jalan menuju Kecamatan Susua, maka tahapan yang direncanakan penanganan untuk pembangunan jalan menuju Kecamatan Susua itu yakni, pekerjaan timbunan pilihan digunakan sebagai leveling tanah dasar atau meleveling permukaan badan jalan lama, jika permukaan tanah dasar tidak sesuai yang diinginkan.

“Atau jika daya dukung tanah dasar tidak mencapai daya dukung minimum atau berlumpur, maka digunakan timbunan pilihan untuk menggantikan tanah dasar. Adapun material yang dapat digunakan sebagai timbunan pilihan, yakni sirtu (pasir berbatu), bukho atau timbunan tanah berbatu atau material lainnya yang dapat memenuhi CBR 6%,” jelasnya.

Erwinus menyarankan agar Idealisman Dachi sebelum berbicara terkait masalah teknik, bertanya dulu kepada ahli teknik yang benar.

“Karena, pembangunan jalan menuju Kecamatan Susua itu, sudah melibatkan putra-putra Nias Selatan jurusan Sarjana Teknik yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan ini. Bahkan, mereka bahu-membahu untuk menyukseskan pembangunan jalan di Kecamatan Susua khususnya dan seluruh Kabupaten Nias Selatan pada umumnya,” ujarnya.

Ditanya soal sikap dan tindakan pihak Dinas PUPR Nisel terkait pernyataan Idealisman Dachi tersebut, Kadis PUPR Nisel, Erwinus Laia mengatakan bahwa makanya Dinas PUPR Nisel hari ini mengklarifikasi, supaya masyarakat paham, dan memahami yang sebenarnya, makanya kita sarankan kepada Saudara ID, kalau ngomong tanya dulu, jangan ngawur, ucapnya.

Kata dia, kalau tindakan selanjutnya secara kedinasan, pihaknya memaafkan, karena tujuan kita bagaimana masyarakat paham, supaya masyarakat tidak dibohongi dengan informasi – informasi yang salah, itulah tujuan kita hari ini untuk melakukan klarifikasi, pungkasnya.

Konsultan Pengawas/Supervisi, Averias Sarumaha, ST juga mengatakan, pernyataan Idealisman Dachi pada waktu debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan beberapa waktu lalu yang mengatakan, pengaspalan jalan diatas lumpur tanpa dilakukan pengerasan jalan menuju Kecamatan Susua, itu tidak benar.

Dia menjelaskan, penanganan pembangunan jalan tersebut dimulai dari penanganan simulasi, yang artinya permukaan jalan tersebut tidak merata, dan ada beberapa segmen yang dibutuhkan atau penanganan khusus.

‘Di jalan tersebut sudah ada pengerasan dan sudah dilakukan penimbunan sepanjang 3 kilometer dan sedang dilakukan pengerjaan lapen. Sebelum masuk pada tahap pengerjaan itu, pihaknya sudah melaksanakan pengujian-pengujian, seperti pengujian ketebalan dan uji kepadatan,” tandasnya.

“Sebagai supervisi, tidak serta-merta kami membiarkan hal itu terjadi, karena kami sadar bahwa kehadiran kami sebagai konsultan supervisi, menjaga kualitas. Jadi, tidak benar bahwa jalan berlumpur langsung dibangun jalan aspal diatasnya tanpa pengerasan,” tegasnya menambahkan.

Salah seorang tim teknis Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, Brucelee Fa’atulo Dakhi, ST menyebut, penggunaan batu kelapa sebagai pengerasan badan jalan sebelum pengaspalan, itu analisa lama dan saat ini tidak dipakai lagi.

“Yang dipakai saat ini adalah, sebelumnya dilakukan dulu pemadatan dengan timbunan pilihan dengan menggunakan sirtu. Setelah itu, pemasangan BSB dan baru dilakukan pemasangan lapen sesuai spesifikasi umum Bina Marga Tahun 2018,” jelasnya.

Turut hadir saat itu, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, Arsennius Halu, ST, Kabid Bina Marga, Berkat Zebua, ST, Kabid SDA, Obedy Syukur Hulu, S.A.B., M.AP, Tim Teknis, Konsultan Perencanaan dan Konsultan pengawas, tim ahli tim teknis Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan. (KR/RD/R.GOWASA)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Published

on

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

RADARINDO.co.id – Jakarta : Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah dua pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bepergian ke luar negeri. Keduanya dicegah atas dugaan kasus korupsi atau suap.

Pencekalan itu disampaikan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM) Arya Pradhana Anggakara, menyampaikan, “Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021. Atas permintaan KPK,” terangnya, Kamis (4/3/2021).

Baca juga : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi 

Ada dua orang yang dicekal. Namun, identitas dua orang itu belum disebutkan secara detail. Yang pasti, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ditjen Pajak Kemenkeu. Arya hanya bersedia menyebut inisial dua orang itu. Yakni, APA dan DR.

Selain dua ASN tersebut, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang lainnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. “Empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS,” imbuhnya. Dengan demikian, total ada enam orang yang dicekal. Masa pencegahan itu berlaku sampai 5 Agustus tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan membebastugaskan pegawai DJP yang terlibat dugaan suap. Setelah pengumuman itu, nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji hilang dari situs resmi DJP.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Angin terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Pria 59 tahun itu diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18,62 miliar. Terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya.

Perinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 14,9 miliar. Selain itu, dia tercatat memiliki tiga mobil. Yakni, Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar.

Angin juga diketahui memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,2 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,3 juta. Dia diketahui merupakan pejabat karier di DJP.

Sebelum menjabat direktur ekstensifikasi dan penilaian, Angin pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DJP. Di antaranya, kepala Kanwil DJP Jawa Barat II pada 2014 dan kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian berlanjut menjabat direktur pemeriksaan dan penagihan DJP sejak Mei 2016.

Dia diketahui merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988. Angin juga memiliki gelar master of arts in economic dari Concordia University, Kanada, pada 1996. Pada 2006, dia menyelesaikan program S-3 manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Namun, hingga kemarin, KPK belum bersedia menyebutkan apakah inisial APA yang dicekal adalah Angin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penyidikan sedang berjalan. KPK akan mengumumkan para tersangka saat mereka ditetapkan sebagai tahanan oleh penyidik.

Menurut Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, pihaknya bukan tidak ingin menyampaikan kasus tersebut secara lebih gamblang. Dia beralasan menunggu penyidik melaksanakan tugas.

“Pada waktunya KPK pasti mengumumkan kasus tersebut kepada masyarakat. Saat ini, pimpinan KPK tidak ingin mengganggu kerja-kerja yang tengah dilaksanakan penyidik. “Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan dan pencarian barang bukti,” terang dia.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pria berlatar belakang hakim ad hoc itu pun mengingatkan kembali seluruh wajib pajak. Alex meminta mereka tidak berbuat curang. Apalagi sampai melakukan suap. Sebab, penegak hukum, termasuk KPK, sudah pasti akan bergerak menindak mereka.

Dia mengimbau semua wajib pajak patuh, “Jangan sampai, kata Alex, wajib pajak melakukan suap karena ingin membayar pajak lebih rendah daripada kewajiban. ”Bayarlah pajak sesuai ketentuan,” tegasnya. (KRO/RD/ProKaltim)

Continue Reading

Ekonomi

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Published

on

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

RADARINDO.co.id – Medan : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Ketua Komisi C DPRD Sumut Benny Sihotang prihatin dengan kucuran penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu kepada PDAM tahun 2021 hanya Rp 11 miliar. Sulit bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha di bidang penyediaan air bersih.

Benny mengatakan,“Sulit membayangkan bagaimana mau ekspansi usaha dengan modal Rp 11 milar, apalagi untuk membangun jaringan air,” ucapnya. Dilansir Waspada, Selasa (2/32021).

Baca juga : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi 

Politisi Gerindra ini merespon rendahnya penyertaan modal Pemprovsu tahun 2021 kepada BUMD itu, dan terkait hasil resesnya di seluruh kecamatan di Dapil Medan B, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih.

Menurut Benny, sebagian besar warga di Medan Petisah, yang jadi lokasi resesnya berulangkali menyampaikan ingin memasang saluran penyambungan air baru, namun terpaksa ditolak harus membuka jaringan baru.

“Jaringan yang dimiliki PDAM sudah berusia puluhan tahun dan bekas peninggalan Belanda untuk membuat jaringan baru dibutuhkan investasi yang sangat besar,” ujar Benny.

Hal ini pun sudah disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat bersama PDAM dipimpin langsung Dirut Kabir Bedi dan jajarannya.

Kendati demikian, Benny berharap PDAM tetap memprioritaskan penggunaan anggaran agar sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu.
Meningkat

Di tahun 2022 mendatang, Benny memprediksi pengguna air bersih diperkirakan meningkat, karena PDAM tidak hanya melayani masyarakat Kota Medan, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota.

Walau dana ini belum memadai untuk perusahaan sebesar PDAM, anggaran tersebut setidaknya dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memasang jaringan pipa baru.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pada APBD 2021, Pemprovsu mengucurkan total penyertaan modal sebesar Rp 207 miliar yang disalurkan kepada PDAM Tirtanadi Rp 11 M, PT Bank Sumut Rp 100 miliar, PT Perkebunan Rp 80 miliar, PT Dhirga Suya Rp 10 miliar, dan PT AIJ Rp 6 miliar.

Adapun untuk PT Perkebunan sebesar Rp 80 miliar, dana tersebut diharapkan beberapa tahun ke depan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Terhadap adanya pembiaran pengelolaan kebun seperti di Tanjung Kasau, dan lain-lain, kita berharap penegak hukum mengusut manejemen yang lama,” katanya. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Headline

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Published

on

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

RADARINDO.co.id – Medan : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Pirngadi, Medan. Bobby menemukan sejumlah fasilitas tak layak di rumah sakit tersebut.

Sidak itu dilakukan setelah memimpin penertiban bangunan liar di kawasan Kesawan Medan, Kamis (4/3/2021). Saat sidak, Bobby menemukan eskalator mati hingga sampah berserakan di rumah sakit.

Baca juga : Wali Kota Medan Langsung Turun Bongkar Bangunan Tanpa IMB 

Sejumlah hal menjadi perhatian Bobby, diantaranya kinerja dokter, tenaga kesehatan dan para pegawai, hingga bagaimana pelayanan yang diterima oleh pasien

“Fasilitas juga masih banyak yang tidak berfungsi dan tidak layak. Eskalator mati, ada pintu kaca yang pecah. Kebersihan juga masih belum maksimal, masih banyak sampah berserakan,” kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengecek sejumlah hal mulai dari kinerja dokter hingga pelayanan yang diterima para pasien. Bobby juga terlihat meninjau proses pendaftaran pasien hingga mengecek jumlah tempat tidur pasien dan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat.

Dia juga bertanya kepada pasien soal intensitas dokter mengunjungi mereka tiap harinya. Selain itu, Bobby menyebut banyak fasilitas yang seharusnya dapat digunakan untuk dokter dan pasien tidak berfungsi.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Hal ini menjadi perhatian Pemko Medan ke depan, karena rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Apalagi kita masih dalam situasi pandemi, masyarakat seharusnya memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai,” ucap Bobby. (KRO/RD/DetikNews)

Continue Reading

headline