Connect with us

Headline

Dampak Longsor Medan-Berastagi Lumpuhkan Parawisata

Published

on

4 views

RADARINDO.co.id – Tanah Karo : Dampak peristiwa longsor yang melumpuhkan arus Lalulintas ruas Jln. Jamin Ginting, Kamis (4/12) dan Jumat (5/12) kemarin, menyebabkan pihak di hotel di Berastagi mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat tamu-tamu hotel menunda untuk menginap.

Selain pihak hotel, perkoper sayur-mayur juga mengalami kerugian besar, sebab sayur yang telah dibeli sebelumnya mengalami kerusakan karena bermalam di tengah jalan. Sinulingga salah satu perkoper sayur mayur ke Medan mengaku rugi akibat longsor karena barangnya dagangannya terpaksa menginap di jalan dan keesokan harinya dibawa ke Medan terpaksa menjual murah, singkatnya.

Direksi Hotel Grand Orri Berastagi, Drs. Sipken Ginting, Minggu (6/12) mengatakan, pihaknya mengalami kerugian puluhan juta saat itu, karena rombongan tamu hotelnya dari Binjai terpaksa menunda mengunakan fasilitas kamar hotel akibat peristiwa longsor kemarin, melansir dari waspada.

Kendatipun demikian, pihak hotel Grand Orri tetap optimis, karena wisatawan dari luar daerah akan tetap ramai datang ke Berastagi sebab ruas jalan Nasional ini telah normal kembali. GM Hotel Sinabung Hills, F. Pasaribu mengatakan, dampak terganggunya arus Lalulintas Medan-Berastagi kemarin menyebabkan hotelnya juga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Terutama di saat weekend kata Pasaribu. Kamar hotelnya yang seharusnya terisi 90 persen, tetapi yang terisi hanya 40 persen saja. Berarti 50 persen kamar tidak terisi, jelasnya.

GM Hotel Internasional Sibayak Berastagi Achmad Zulham menambahkan, paska terjadi bencana alam longsor di ruas jalan Medan-Berastagi, tamu-tamu ataupun grup yang sebelumnya telah memesan kamar hotel, kemudian menundanya untuk menginap, karena perjalanan mereka terganggu ke Berastagi.

Hal yang sama juga terjadi di Taman Simalem Resort kata Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) Sumut itu. “Banyak tamu yang seharusnya menginap di sana hari Jumat (4/12), tapi mereka mengkensel akibat longsor itu”, ujarnya.

Namun saat ini ruas jalan sudah kembali normal, sehingga tamu atau wisatawan yang hendak berdarmawisata ke pegunungan Berastagi tidak perlu khawatir lagi, karena jalan telah dibersihkan dari material longsor. Demikian Achmad Zulham. (KRO/RD/wspda)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Published

on

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

RADARINDO.co.id – Jakarta : Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah dua pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bepergian ke luar negeri. Keduanya dicegah atas dugaan kasus korupsi atau suap.

Pencekalan itu disampaikan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM) Arya Pradhana Anggakara, menyampaikan, “Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021. Atas permintaan KPK,” terangnya, Kamis (4/3/2021).

Baca juga : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi 

Ada dua orang yang dicekal. Namun, identitas dua orang itu belum disebutkan secara detail. Yang pasti, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ditjen Pajak Kemenkeu. Arya hanya bersedia menyebut inisial dua orang itu. Yakni, APA dan DR.

Selain dua ASN tersebut, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang lainnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. “Empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS,” imbuhnya. Dengan demikian, total ada enam orang yang dicekal. Masa pencegahan itu berlaku sampai 5 Agustus tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan membebastugaskan pegawai DJP yang terlibat dugaan suap. Setelah pengumuman itu, nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji hilang dari situs resmi DJP.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Angin terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Pria 59 tahun itu diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18,62 miliar. Terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya.

Perinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 14,9 miliar. Selain itu, dia tercatat memiliki tiga mobil. Yakni, Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar.

Angin juga diketahui memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,2 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,3 juta. Dia diketahui merupakan pejabat karier di DJP.

Sebelum menjabat direktur ekstensifikasi dan penilaian, Angin pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DJP. Di antaranya, kepala Kanwil DJP Jawa Barat II pada 2014 dan kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian berlanjut menjabat direktur pemeriksaan dan penagihan DJP sejak Mei 2016.

Dia diketahui merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988. Angin juga memiliki gelar master of arts in economic dari Concordia University, Kanada, pada 1996. Pada 2006, dia menyelesaikan program S-3 manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Namun, hingga kemarin, KPK belum bersedia menyebutkan apakah inisial APA yang dicekal adalah Angin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penyidikan sedang berjalan. KPK akan mengumumkan para tersangka saat mereka ditetapkan sebagai tahanan oleh penyidik.

Menurut Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, pihaknya bukan tidak ingin menyampaikan kasus tersebut secara lebih gamblang. Dia beralasan menunggu penyidik melaksanakan tugas.

“Pada waktunya KPK pasti mengumumkan kasus tersebut kepada masyarakat. Saat ini, pimpinan KPK tidak ingin mengganggu kerja-kerja yang tengah dilaksanakan penyidik. “Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan dan pencarian barang bukti,” terang dia.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pria berlatar belakang hakim ad hoc itu pun mengingatkan kembali seluruh wajib pajak. Alex meminta mereka tidak berbuat curang. Apalagi sampai melakukan suap. Sebab, penegak hukum, termasuk KPK, sudah pasti akan bergerak menindak mereka.

Dia mengimbau semua wajib pajak patuh, “Jangan sampai, kata Alex, wajib pajak melakukan suap karena ingin membayar pajak lebih rendah daripada kewajiban. ”Bayarlah pajak sesuai ketentuan,” tegasnya. (KRO/RD/ProKaltim)

Continue Reading

Ekonomi

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Published

on

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

RADARINDO.co.id – Medan : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Ketua Komisi C DPRD Sumut Benny Sihotang prihatin dengan kucuran penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu kepada PDAM tahun 2021 hanya Rp 11 miliar. Sulit bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha di bidang penyediaan air bersih.

Benny mengatakan,“Sulit membayangkan bagaimana mau ekspansi usaha dengan modal Rp 11 milar, apalagi untuk membangun jaringan air,” ucapnya. Dilansir Waspada, Selasa (2/32021).

Baca juga : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi 

Politisi Gerindra ini merespon rendahnya penyertaan modal Pemprovsu tahun 2021 kepada BUMD itu, dan terkait hasil resesnya di seluruh kecamatan di Dapil Medan B, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih.

Menurut Benny, sebagian besar warga di Medan Petisah, yang jadi lokasi resesnya berulangkali menyampaikan ingin memasang saluran penyambungan air baru, namun terpaksa ditolak harus membuka jaringan baru.

“Jaringan yang dimiliki PDAM sudah berusia puluhan tahun dan bekas peninggalan Belanda untuk membuat jaringan baru dibutuhkan investasi yang sangat besar,” ujar Benny.

Hal ini pun sudah disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat bersama PDAM dipimpin langsung Dirut Kabir Bedi dan jajarannya.

Kendati demikian, Benny berharap PDAM tetap memprioritaskan penggunaan anggaran agar sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu.
Meningkat

Di tahun 2022 mendatang, Benny memprediksi pengguna air bersih diperkirakan meningkat, karena PDAM tidak hanya melayani masyarakat Kota Medan, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota.

Walau dana ini belum memadai untuk perusahaan sebesar PDAM, anggaran tersebut setidaknya dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memasang jaringan pipa baru.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pada APBD 2021, Pemprovsu mengucurkan total penyertaan modal sebesar Rp 207 miliar yang disalurkan kepada PDAM Tirtanadi Rp 11 M, PT Bank Sumut Rp 100 miliar, PT Perkebunan Rp 80 miliar, PT Dhirga Suya Rp 10 miliar, dan PT AIJ Rp 6 miliar.

Adapun untuk PT Perkebunan sebesar Rp 80 miliar, dana tersebut diharapkan beberapa tahun ke depan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Terhadap adanya pembiaran pengelolaan kebun seperti di Tanjung Kasau, dan lain-lain, kita berharap penegak hukum mengusut manejemen yang lama,” katanya. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Headline

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Published

on

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

RADARINDO.co.id – Medan : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Pirngadi, Medan. Bobby menemukan sejumlah fasilitas tak layak di rumah sakit tersebut.

Sidak itu dilakukan setelah memimpin penertiban bangunan liar di kawasan Kesawan Medan, Kamis (4/3/2021). Saat sidak, Bobby menemukan eskalator mati hingga sampah berserakan di rumah sakit.

Baca juga : Wali Kota Medan Langsung Turun Bongkar Bangunan Tanpa IMB 

Sejumlah hal menjadi perhatian Bobby, diantaranya kinerja dokter, tenaga kesehatan dan para pegawai, hingga bagaimana pelayanan yang diterima oleh pasien

“Fasilitas juga masih banyak yang tidak berfungsi dan tidak layak. Eskalator mati, ada pintu kaca yang pecah. Kebersihan juga masih belum maksimal, masih banyak sampah berserakan,” kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengecek sejumlah hal mulai dari kinerja dokter hingga pelayanan yang diterima para pasien. Bobby juga terlihat meninjau proses pendaftaran pasien hingga mengecek jumlah tempat tidur pasien dan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat.

Dia juga bertanya kepada pasien soal intensitas dokter mengunjungi mereka tiap harinya. Selain itu, Bobby menyebut banyak fasilitas yang seharusnya dapat digunakan untuk dokter dan pasien tidak berfungsi.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Hal ini menjadi perhatian Pemko Medan ke depan, karena rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Apalagi kita masih dalam situasi pandemi, masyarakat seharusnya memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai,” ucap Bobby. (KRO/RD/DetikNews)

Continue Reading

headline