Connect with us

Headline

Farouk Alwyni : Perlunya Penegakan HAM di Indonesia Untuk Meningkatkan Investasi

Published

on

1 views

RADARINDO.co.id – Jakarta: Baru-baru ini masyarakat dikejutkan oleh tewasnya 6 orang laskar FPI ditangan aparat kepolisian. Pihak kepolisian tentunya mempunyai dalih tersendiri bahwa ada perlawanan dari laskar FPI tersebut yang membuat mereka perlu membela diri, akhirnya dalam rangka penegakan hukum perlu membunuh laskar tersebut.

Tentunya versi polisi ini dipertanyakan oleh divisi hukum FPI yang membantah keterangan polisi dan menyatakan bahwa mereka adalah korban penyiksaan dan pembunuhan polisi secara sewenang-wenang karena laskar FPI adalah relawan tidak bersenjata.

Indonesia Police Watch (IPW) juga menganggap ada kejanggalaan dalam penembakan 6 laskar FPI (14/12/20).

Menurut IPW Polri harus menyadari bahwa terjadi pelanggaran dalam kasus kematian anggota FPI. Pelanggaran tersebut, menurut IPW personnel kepolisian melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Lepas dari pro – kontra yang ada, faktanya jelas, ada 6 Warga Negara Indonesia tewas ditangan aparat kepolisian, yang bahkan dinyatakan oleh para saksi yang memandikan jenazah mereka banyak bekas-bekas penyiksaan ditubuh para korban tersebut.

Pembuhunan 6 warga yang dianggap bukan kriminal, bukan koruptor, dan bukan teroris oleh aparat kepolisian yang berpakaian bebas (dikejar bukan menggunakan mobil resmi kepolisian) tentunya layak untuk dikritisi lebih jauh.

Permintaan untuk dibentuknya tim
pencari fakta independen telah didengungkan oleh segenap komponen masyarakat, mulai dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan banyak organisasi masyarakat lainnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) juga telah mulai melakukan investigasi kasus tersebut, dan bahkan telah memanggil Kapolda Metro Jaya pada hari Senin, 14 Desember 2020.

“Kita semua mengharapkan KOMNAS HAM dapat menjalankan pekerjaannya secara professional dan penuh integritas. Karena kekerasan yang ditimbulkan pada kasus yang berbeda juga pernah dilakukan oknum aparat kepolisian pada tanggal 21-23 Mei 2019, menyusul demo di depan KPU, dimana pihak kepolisian dianggap telah melakukan excessive force,” ujar Farouk Abdullah Alwyni Selaku Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development(CISFED) dan pemerhati HAM di Jakarta Selasa (15/12/2020).

“Amnesti Internasional Indonesia pada waktu itu membuat pernyataan bahwa Korps Brigade Mobil (Brigade Mobil) Polri telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serius terhadap warga tak berdaya saat melakukan penyisiran di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, usai kerusuhan 22 Mei. Sejauh ini kita tidak pernah mendengar para oknum polisi yang melakukan excessive force tersebut telah diadili dan diberikan hukuman yang setimpal,” imbuhnya.

“Kita perlu belajar dari apa yang terjadi dinegara-negara maju khususnya di Amerika Serikat terkait kematian George Floyd. Bahwa hilangnya nyawa manusia, khususnya masyarakat sipil, adalah sebuah hal yang tidak main-main. Kepolisian dibentuk untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan untuk melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga sipil yang belum tentu bersalah. Ketika demo-demo besar terjadi di Amerika Serikat, seorang Gubernur New York Andrew Cuomo bahkan menyatakan bahwa polisi harus menegakkan, bukan menyalahgunakan hukum. Terlebih lagi jika hal-hal yang ada lebih bersifat politis. Walau bagaimanapun dalam konteks demokrasi modern, hak politik warga perlu dijaga. Polisi harus berada dalam posisi yang netral dan tidak jadi instrument kepentingan politik tertentu di sebuah negara, apalagi bertindak sewenang-wenang terhadap sekelompok orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa,” tegas Farouk.

“Kita di Indonesia tentunya ingin melihat sebuah negara yang sejahtera dan maju, yang tidak kalah dengan negara-negara maju sekarang ini. Untuk itu perlu dibangun kesadaran kemanusiaan yang lebih baik untuk seluruh aparat kepolisian yang ada. Kita perlu membangun kesadaran “Indonesian Lives Matter”, bahwa hidup orang Indonesia itu adalah sesuatu yang berarti. Kita harus membuang jauh-jauh sikap neo-feodal dan neo-kolonial dari bangsa dan negara ini, yang meremehkan warga-warga yang dianggap lemah, yang seakan-akan tidak berarti. Karena dengan mentalitas yang seperti itu bangsa ini tidak akan pernah maju dan akan terus terbelakang dengan sifat primitif-nya,” ungkap Farouk.

Ketika Indonesia berusaha untuk menarik banyak investasi dari luar negeri, harus juga memahami kesadaran baru didunia bisnis global yang lebih perduli terhadap HAM, lingkungan, dan tata kelola yang baik (Good Governance). Dewasa ini investasi yang mempunyai dampak kemasyarakatan dan bersifat berkelanjutan mempunyai peranan yang penting.
Berdasarkan laporan dari McKinsey (2019), sustainable investing mengalami peningkatan yang luar biasa, mencapai US$ 30 triliun, peningkatan 10 kali lipat sejak tahun 2004.
ESG Investing mempunyai prinsip bahwa melakukan bisnis adalah bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga berbuat kebaikan. Pendekatan ini pada esensinya adalah pendekatan bisnis yang juga perduli dengan lingkungan, hak asasi manusia, harkat martabat kemanusiaan dan mempunyai standar tata kelola yang tinggi dalam artian tidak ingin membawa kemudharatan kepada masyarakat dan segenap pihak terkait.

“Poin penting disini adalah perduli terhadap penegakan HAM, bukan hanya urusan politik tetapi juga mulai masuk ke urusan bisnis. Dampaknya adalah jika kita sebagai sebuah negara tidak perduli terhadap HAM dan harkat martabat kemanusiaan bangsa kita sendiri pada akhirnya kita akan mengalami apa yang disebut dengan ‘market discipline’, yakni disiplin pasar. Dimana pada akhirnya kita pun akan dianggap sebagai negara yang tidak baik untuk melakukan bisnis, yang dapat berdampak terhadap arus investasi yang masuk ke Indonesia. Dan jangan sampai pada akhirnya bisnis-bisnis dan investasi-invetasi yang masuk ke Indonesia adalah bisnis-bisnis dan investasi-investasi kotor yang tidak perduli terhadap harkat martabat bangsa dan lingkungan , hanya ingin memaksimalisasi keuntungan saja tanpa melihat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan,” papar Farouk.

“Pilihan tentunya ada ditangan kita semua khususnya para elite politik. Apakah kita di Indonesia ingin menjadi negara yang menghargai bangsa sendiri dengan perduli terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, yang justru akhirnya akan baik dalam perspektif bisnis internasional dan InsyaAllah dapat berkontribusi dalam menghasilkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa, dan tentunya akan lebih dihargai dalam percaturan internasional, atau tetap menjadi negara dunia ketiga yang terbelakang, dengan pola fikir sempit, yang pada akhirnya hanya akan menjadi objek kepentingan bisnis-bisnis kotor dari luar? Tentunya kita semua tidak akan menginginkan yang kedua, oleh karena itu membangun kesadaran ‘Indonesian Lives Matter’ dan pemahaman ‘ESG Investing’ adalah sebuah hal penting bagi kita semua dalam kerangka membangun Indonesia yang lebih adil, beretika, sejahtera, dan maju,” pungkas Farouk. (KRO/RD/fri)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Besok, DPD AMPI Sumut Akan Gelar Musda ke VII

Published

on

Besok, DPD AMPI Sumut Akan Gelar Musda ke VII

RADARINDO.co.id – Medan: Besok, DPD AMPI Sumut akan gelar Musda ke VII di hotel Polonia, Medan, Jumat dan Sabtu 25 – 26 Februari 2021.

Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Sumut bakal menggelar musyawarah daerah (Musda) ke VII bakal diikuti 27 DPD Kab/Kota yang ada di Sumut.

Baca Juga : Sabu Senilai 4 Milyar Berhasil Diamankan Sat Narkoba Polresta DS

“DPD AMPI Sumut bakal menggelar Musda ke VII, dan semua peserta harus mematuhi protokol kesehatan,” ujar Ketua DPD AMPI Sumut, David Luthet Lubis kepada wartawan.

Peserta Musda dibatasi hanya 150 orang. Kita akan tetap mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, makanya peserta dibatasi, tambahnya.

“Guna menyukseskan Musda semua peserta wajib mematuhi prokes yang berlaku, akan dilakukan swap di lokasi acara”, ujarnya lagi.

Musda ke VII AMPI Sumut nantinya bakal dibuka langsung oleh Ketua Umum AMPI, Dito Aryotedjo. Sementara itu, Ketua Panitia Musda AMPI ke VII, Gabriel menyatakan kesiapan panitia dan kegiatan sudah mendekati rampung secara keseluruhannya.

Baca Juga : Kasus Nakes Pria Mandikan Jasad Wanita Covid Dihentikan

Ditempat berbeda, Ketua Satgas AMPI Sumatera Utara, Chandra Lingga kepada RADARINDO.co.id mengatakan Musda ke VII akan digelar di Medan.

“Insya Allah persiapan untuk Musda AMPI Sumut ke VII sudah rampung. Kita doa kan semoga kegiatan Musda berjalan lancar dan sukses”, ujar Ketua Satgas AMPI Sumut, Chandra Lingga, didampingi Abdi Sitorus dan Zulkifli Nasution. (KRO/RD/Juli)

Continue Reading

Deli Serdang

Sabu Senilai 4 Milyar Berhasil Diamankan Sat Narkoba Polresta DS

Published

on

Sabu Senilai 4 Milyar Berhasil Diamankan Sat Narkoba Polresta DS

RADARINDO.co.id – Deli Serdang : Sabu Senilai 4 Milyar Berhasil Diamankan Sat Narkoba Polresta DS.

Satuan Narkotika dan obat-obatan (Sat Narkoba) Polresta Deli Serdang berhasil mengungkapkan kasus narkoba seberat 5 Kg lebih sabu-sabu yang ditaksir bernilai Rp 4 miliaran. “Atas kerja keras ini kami akan memberikan reward,” kata Kapolres.

Dalam paparan pres rilisnya, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi SIK didampingi Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Ginanjar Fitriadi SIk mengemukakan hal tersebut di Aula Tribrata, Kamis (25/2/2021).

Diketahui Polresta Deli Serdang berhasil membekuk dua pria kurir narkoba jenis sabu seberat 5.142 gram dalam kemasan bungkus teh.

Baca juga : Geger, Penemuan Bayi Perempuan Dalam Kantong Plastik 

Dua tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial MN (30) dan JAS (29), keduanya warga Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Uraian singkat dikatakannya, penangkapan berawal dari informasi masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu sabu di salah satu hotel di Deli Serdang. Kemudian petugas melakukan surveilance (pengamatan) terhadap orang yang dicurigai, namun belum membuahkan hasil.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat, akan ada transaksi narkoba jenis sabu sabu di salah satu hotel di Deli Serdang. “Kemudian petugas melakukan surveilance (pengamatan) terhadap orang yang dicurigai namun belum membuahkan hasil,” jelas Yemi.

Namun beberapa hari berikutnya, petugas kembali mendapatkan informasi, pelaku akan kembali melakukan transaksi narkoba dan petugas langsung melakukan pembuntutan di wilayah hukum Polrestabes Medan, tepatnya di Jalan Pancing, Medan, Selasa (23/2/21) lalu.

Petugas mencurigai dua orang pemuda membawa ransel dan langsung mengamankan kedua tersangka, ketika dilakukan pengeledahan di dalam tas ransel, petugas menemukan 5 kg sabu sabu dalam lima bungkusan teh.

Lewat interogasi petugas, tersangka mengaku barang haram itu berasal dari seseorang yang tidak mereka kenal di Tanjung Balai.

Kedua tersangka juga mengaku sudah dua kali melakukan menjadi kurir narkoba jenis sabu dengan imbalan sebesar Rp 10 juta per kg.

Petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki tersangka MN karena melawan petugas.

Kedua tersangka di boyong ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang, guna penyelidikan berikut barang bukti lain di antaranya hand phone tersangka.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Terhadap pengungkapan kasus ini, Kapolresta akan memberikan reward kepada Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. “Ini merupakan prestasi bagus,” ujar Yemi Mandagi.

Kasus ini masih dalam pengembangan Sat Narkoba Polresta Deli Serdang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polresta Deli Serdang guna proses lanjutan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi, SIK mengatakan “ Pelaku MN dan JAS dipersangkakan Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 ayat (1) dari uu no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.”, Ungkap Kapolresta. (KRO/RD/Hari’S)

Continue Reading

Headline

Kasus Nakes Pria Mandikan Jasad Wanita Covid Dihentikan

Published

on

Kasus Nakes Pria Mandikan Jasad Wanita Covid Dihentikan

RADARINDO.co.id – Medan : Kasus Nakes Pria Mandikan Jasad Wanita Covid Dihentikan.

Polisi telah melimpahkan berkas kasus 4 Tenaga Kesehatan (Nakes) tersangka kasus memandikan jenazah wanita positif Corona di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), ke jaksa. Berkas keempat tersangka sudah lengkap (P21) dan kasusnya segera disidangkan.

“Sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar, AKP Edi Sukamto, saat dimintai konfirmasi RADARINDO.co.id, Selasa (23/2/2021).

Edi tidak menyebutkan secara detail kapan pihaknya menyerahkan berkas beserta para tersangka itu. Keempat nakes tersebut disangkakan beberapa pasal.

Selain disangkakan dengan UU tentang Praktik Kedokteran, mereka terjerat pasal penistaan agama. AKP Edi mengatakan keluarga pasien wanita Corona juga melaporkan keempat tersangka dengan pasal penistaan agama. “Korban buat LP penistaan agama,” kata AKP Edi.

Baca juga : Pimpinan PT KEI Diperiksa Polresta DS Terkait Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Hak 

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara soal kasus yang dilaporkan oleh Fauzi Munthe, petugas menjerat para tersangka dengan tindak pidana penistaan agama.

“Hasil gelar perkara di Wasidik Ditkrimum Poldasu disimpulkan perkara yang dilaporkan Fauzi Munthe adalah merupakan peristiwa tindak pidana penistaan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP atau tidak memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo Pasal 51 UU No 79 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran,” sebut Kombes Hadi saat dihubungi terpisah.

Untuk diketahui, kasus jenazah pasien Corona wanita diduga dimandikan petugas pria di RSUD Djasamen Saragih, Pematangsiantar, Sumut, ini bermula ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pematangsiantar memanggil pihak RSUD. Mereka dipanggil karena adanya jenazah pasien Corona wanita yang dimandikan oleh petugas pria di RSUD itu.

“Iya. Itulah mereka laki-laki. Karena suaminya nggak terima, menyampaikan ke kita, itulah semalam kita panggil rumah sakitnya ke kantor MUI,” kata Ketua MUI Kota Pematangsiantar, Muhammad Ali Lubis, Kamis (24/9/2020).

Ali menyebut pasien Corona itu meninggal pada Minggu (20/9). Namun dia tidak menjelaskan status pasien yang meninggal dan dikubur dengan protokol kesehatan itu.

Dalam pertemuan dengan pihak rumah sakti, MUI kemudian mempertanyakan alasan pihak RSUD menggunakan petugas pria untuk memandikan jenazah wanita. Ali mengatakan pihak RSUD mengatakan hal itu dilakukan karena tidak adanya petugas wanita untuk memandikan jenazah di RS itu.

“Kenapa dilaksanakan begitu? Katanya nggak ada bilal perempuan,” ujarnya.
Ali menjelaskan peristiwa itu tidak sesuai dengan tata cara memandikan jenazah sesuai hukum Islam. Dijelaskan Ali, jenazah wanita yang dimandikan pria merupakan dosa besar.

“Nggak boleh jenazah perempuan dimandikan laki-laki, kecuali suaminya atau mahramnya,” tutur Ali.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Atas kejadian itu, pihak RSUD disebut sudah menyampaikan permintaan maaf. Namun pihak keluarga dari jenazah membuat laporan ke polisi.

Setelah kasus mencuat, Direktur RSUD Djasamen Saragih itu pun diganti. Pihak Humas Pemko Pematangsiantar mengatakan pergantian Direktur RSUD Djasamen Saragih merupakan perintah Wali Kota Pematangsiantar.
Kemudian, petugas yang memandikan jenazah itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“Betul (empat orang menjadi tersangka),” ucap Kapolres Pematangsiantar AKBP Boy Sutan Binangga Siregar saat dimintai konfirmasi, Jumat (11/12/2020).
Dia menyebut keempatnya dijerat Pasal 79 C juncto Pasal 51 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

headline