Connect with us

Headline

Sekda Pemko Medan Terima Kunker BPJS Kesehatan

Published

on

10 views

RADARINDO.co.id – Medan: Sekda Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman, MM menerima Kunjungan Kerja (kunker) BPJS Kesehatan Kota Medan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balai Kota Medan, Selasa (22/12).

Kunker yang dilakukan terkait monitoring dan evaluasi pembayaran iuran pekerja penerima upah (PPU) pemerintah daerah dan aparat desa.

Hadir dalam kunker tersebut Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, Kepala Seksi Wilayah IV Direktorat Pelaksanan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Wasja, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Medan, Drs. Sari Quratul Ainy AAK beserta sejumlah jajaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setdako Medan, T. Ahmad Sofyan, Kadis Kesehatan, Edwin Effendy serta Kadis Pendidikan, Adlan, Sekda menyambut baik kunker yang dilakukan.

Diharapkan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan mampu memberikan hasil maksimal, terutama pembayaran iuran PPU terkait naiknya iuran BPJS menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019.

“Pemko Medan siap dengan perubahan kebijakan dari pemerintah soal kenaikan tarif BPJS tersebut. Selama ini, skema pembayaran iuran BPJS sebesar 5% dengan perincian 3% dibayarkan pemberi kerja dan 2% dibayarkan peserta PPU. Akan tetapi menyusul terbitnya Perpres No.75/2019 tersebut,” jelasnya.

Lebihlanjut dikatakan, terjadi perubahan, dimana skema pembayaran menjadi 4% yang harus dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta PPU.

Selain itu, imbuhnya, perubahan itu juga menyebabkan terjadinya kenaikan iuran pembayaran BPJS kesehatan.

Namun dengan peraturan yang baru, selain gaji pokok, semua tambahan penghasilan juga ikut dimasukkan tetapi maksimalnya kan Rp12 juta dikalikan 1%.

Sedangkan yang 4% lagi ditanggung pemberi kerja dalam hal ini Pemko Medan.
Meski terjadi kenaikan lanjut Sekda lagi, tidak ada masalah-masalah.

Sebab, sebesar-besarnya iuran BPJS yang wajib dibayarkan si penerima kerja dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja harian lepas (PHL) hanya Rp120.000.

Sedangkan untuk penerima bantuan iuran (PBI), terangnya, juga terjadi perubahan dari yang sebelum Rp23.500 menjadi Rp25.500.

Sementara itu menurut Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, keikutsertaannya dalam kunker ini untuk memfasilitasi, melakukan koordinasi serta rekonsoliasi ke berbagai daerah, termasuk Kota Medan.

Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam pembayaran iuran BPJS menyusul adanya kenaikan tersebut, termasuk pembayaran mulai Januari 2021.

Sementara itu Kepala BPJS Cabang Kota Medan, Drs Sari Quratul Ainy AAK mengungkapkan, selama ini komitmen Pemko Medan dalam pembayaran iuran BPJS sudah sangat baik sekali, sehingga BPJS sangat mengapresiasinya.

(KRO/RD/wsp)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *