Connect with us

Banda Aceh

Kejati Aceh Sita Uang Tunai Rp36,2 Miliar Tersangka Perkara Korupsi

Published

on

5 views

RADARINDO.co.id – Banda Aceh : Kejaksaan Tinggi Aceh mengakui ada 20 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani penyidik sepanjang tahun 2020.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menangani sebanyak 20 perkara tindak pidana korupsi.
Sebanyak 15 perkara diantaranya masih dalam tahap penyelidikan dan 5 perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan sejumlah tersangka.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Muhammad Yusuf, dalam acara coffee morning dengan Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) di kantin kantor Kejati setempat, Senin (11/1).

Sebanyak 5 perkara dalam tahap penyidikan adalah kasus dugaan korupsi Keramba Jaring Apung, perkara Jalan Muara Situlen-Gelombang, perkara Jembatan Kuala Gigieng di Pidie, perkara pada Pelindo Aceh, dan perkara pengadaan tanah di Aceh Tamiang.

Perkembangan dalam penyidikan kelima perkara tersebut, yang diantaranya sudah diterapkan tersangkanya.

Perkara kasus dugaan korupsi pekerjaan Jalan Muara Situlen-Gelombang di Aceh Tenggara (Agara) tahun 2018 dengan pagu Rp11,6 miliar, saat ini sedang menunggu penghitungan ahli dan menunggu ditindaklanjuti penghitungan kerugian negara dari BPKP Aceh.

Perkara Muara Situlen, penyidik sudah menghitung estimasi kerugian negara sebesar Rp2 miliar. Masih ada kemungkinan bertambah setelah nanti ada kepastian dari auditor BPKP, ungkap Kajati.

Terkait kasus Jalan Muara Situlen, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh juga sudah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka tersebut J sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merupakan mantan Kepala UPTD Dinas PUPR Aceh), SA sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), KS dan KR masing-masing selaku rekanan. Sedangkan 1 tersangka lagi sudah meninggal dunia.

Sementara itu, Aspidsus, R Raharjo Yusuf Wibisono menambahkan, para tersangka ditetapkan beberapa waktu lalu. Mereka disangkakan melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Modus operandi yang dilakukan para tersangka dengan cara mengalihkan anggaran yang seharusnya diplotkan untuk jalan provinsi (Jalan Muara Situlen) ke jalan kabupaten (Jalan Kuta Tingkem).

Anggaran untuk pekerjaan Jalan Muara Situlen Rp10 miliar lebih. Sedangkan anggaran pekerjaan Jalan Kuta Tingkem Rp2 miliar lebih yang bersumber dari APBA 2018.

Pada saat pelaksanaan anggaran itu di balik oleh rekanan. Kasus itu mulai dilakukan penyelidikan sejak tahun 2020, penyidik Kejati sudah memeriksa puluhan saksi.

“Kita sudah periksa saksi, antara 25 sampai 30 saksi. Estimasi kerugian dari penyidik Rp 2 miliar,” ungkap Raharjo sesuai dilansir dari harian analisa.

Lebihlanjut dikatakan, perkara dugaan korupsi Keramba Jaring Apung di Sabang, sedang menunggu audit kerugian negara dari BPK.

Namun dalam kasus ini, jaksa telah menetapkan 1 orang tersangka berinisial D dan menyita sejumlah barang bukti termasuk uang tunai senilai Rp36,2 miliar.

Untuk perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Kuala Gigieng di Kabupaten Pidie sedang dalam tahap perhitungan ahli fisik dari Universitas Syiah Kuala (USK) bersama penyidik yang turun ke lapangan melakukan pengecekan lapangan.

Hasilnya nanti akan diserahkan kepada BPKP Perwakilan Aceh untuk dilakukan penghitungan kerugian negaranya, tambah Raharjo.

Sedangkan pada perkara dugaan tindak pidana korupsi Pelindo Aceh hingga saat ini masih dalam tahap pengumpulan keterangan para saksi dan pengumpulan alat bukti.

Tetapi untuk saksi yang berada di Banda Aceh sudah dilakukan pemeriksaan. Perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Kabupaten Aceh Tamiang, Kejati Aceh mengambil alih perkara yang ditangani oleh Kejari Aceh Tamiang.

Kejati Aceh mengaku awal tahun ini mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya, ujar Raharjo dengan nada optimis.

Salah seorang aktivis LSM Fajar di Banda Aceh mendukung kinerja penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh mengungkap kasus dugaan korupsi. (KRO/RD/ans)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Banda Aceh

Sekda Agara Diperiksa Kejati Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Published

on

Sekda Agara Diperiksa Kejati Dalam Kasus Dugaan Korupsi

RADARINDO.co.id – Banda Aceh : Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tenggara dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Jalan Muara Situlen-Gelombang dengan nilai mencapai Rp11 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi, di Banda Aceh, mengatakan, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan untuk melengkapi keterangan perkara yang sedang ditangani, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga : Kapolri Instruksikan Jajaranya Tersangka UU ITE Minta Maaf Tak Perlu Ditahan

“Sekdakab Aceh Muhammad Ridwan diperiksa Selasa mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen di Aceh Tenggara ke Gelombang di Kota Subulussalam,” kata Munawal.

Sebelumnya, penyidik Kejati Aceh menetapkan empat tersangka dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen di Aceh Tenggara menghubungkan Gelombang di Kota Subulussalam, dengan nilai mencapai Rp11 miliar lebih.

“Para tersangka di antaranya kuasa pengguna anggaran, pejabat pejabat pelaksana teknis kegiatan, serta rekanan atau kontraktor pelaksana,” kata R Raharjo Yusuf Wibisono.

Adapun empat tersangka tersebut yakni berinisial J selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), SA selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta KS dan KS yang merupakan rekanan atau kontraktor pelaksana.

Baca Juga : Ombudsman Sumut Kunjungi Kantor Disdukcapil dan DPM-PTSP

Adapun pembangunan jalan yang diduga korupsi tersebut yakni jalan menghubungkan Muara Situlen di Kabupaten Aceh Tenggara dengan Gelombang di Kota Subulussalam. Pembangunan jalan tersebut dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

“Penyidik sudah memeriksa dan memintai keterangan 30 orang. Sebenarnya ada lima tersangka, namun seorang di antaranya meninggalkan dunia. Para tersangka belum ditahan,” kata R Raharjo Yusuf Wibisono.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh itu menyebutkan perbuatan yang dilakukan para tersangka, yakni dengan mengalihkan alokasi anggaran dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten.

“Selain itu, pengerjaan pembangunan jalan juga tidak sesuai spesifikasi. Perkiraan kerugian negara sekitar Rp2 miliar. Jumlah kerugian negara ini bisa saja bertambah. Saat ini, jumlah kerugian negara sedang dihitung BPKP,” kata R Raharjo Yusuf Wibisono. (KRO/RD/ans)

Continue Reading

Banda Aceh

Duta Besar dan Atase Militer Rusia Tiba di Sabang

Published

on

Dubes dan Atase Militer Rusia Tiba di Sabang

RADARINDO.co.id – Sabang : Duta Besar dan Atase Militer Rusia Tiba di Sabang.

Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva dan Atase Meliter Captain (NAVY) Sergei Zhevnovatyy beserta rombongan tiba di Pelabuhan Balohan, Kota Sabang, Aceh, Sabtu (20/2/2021).

Kedatangan Dubes Fenderas Rusia untuk Indonesia ke Sabang disambut langsung oleh Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain beserta Waka BPKS T Zanuarsyah, Direktur Promosi Maya Safira beserta Kabag Humas BPKS M. Rizal dan sejumlah staf.

Baca juga : Bupati Ashari Tambunan Ajak Seluruh Masyarakat Deli Serdang Mantapkan Komitmen Bersama Pengelolaan Sampah 

Kabag Humas BPKS, M. Rizal, mengatakan kunjungan rombongan Dubes Federasi Rusia di Sabang untuk silaturahmi ke Pemerintah Kota Sabang dan BPKS. “Sekaligus melakukan kunjungan ke makam salah seorang pelaut asal Rusia yang dikebumikan di komplek pemakaman Merbabu Kota Sabang,” katanya.

Rombongan dari Kedutaan Federasi Rusia tersebut juga mengunjungi Museum Sabang. Mereka akan berada di Sabang sampai, Senin (22/2/2021).

Baca juga : Koran Radar Group 

Wali Kota Sabang Nazaruddin juga dijadwalkan akan menjamu rombangan Dubes Federasi Rusia tersebut di pendopo Wali Kota.(KRO/RD/ans)

Continue Reading

Banda Aceh

Gubernur Aceh Ajak DDA Berperan Dalam Memperkuat Syariat Islam

Published

on

Gubernur Aceh Ajak DDA Berperan Dalam Memperkuat Syariat Islam

RADARINDO.co.id – Banda Aceh : Gubernur Aceh Ajak DDA Berperan Dalam Memperkuat Syariat Islam.

 Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan program Aceh Meuadab, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, perlu adanya dukungan semua pihak termasuk organisasi-organisasi Islam di Aceh.

“Untuk itu, Dewan Dakwah Aceh sebagai salah satu organisasi Islam, kami ajak dapat mengambil peran terutama dalam penguatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” ujar Gubernur Aceh.

Nova Iriansyah, yang diwakili Kadis Pendidikan Dayah Aceh, Zahrol Fajri pada pelantikan pengurus Dewan Dakwah Aceh masa khidmah 2021-2026, di Anjong Monmata Banda Aceh, Sabtu (20/02/2021).

Baca juga : Pemkab Samosir Menggelar Musrembang Kecamatan Naiggolan 

Zahrol Fajri mengatakan, arah pembangunan Aceh Meuadab adalah melahirkan generasi Aceh yang memiliki kualifikasi terbaik lahir dan batin, berkarakter, memiliki mental juang tinggi dengan semangat pantang menyerah dan ber-akhlaqul karimah. Tentu semangat ini sangat penting dimiliki oleh generasi muda Aceh saat ini, dan diharapkan tidak mudah pudar karena pengaruh perubahan zaman, “ujarnya.

“Dalam rangka menyukseskan program Pemerintah Aceh ini, kami mendorong agar Dewan Dakwah terus melakukan studi dan perencanaan dakwah dengan baik dan benar,” ungkap Zahrol Fajri.

“Jangan hanya berdasarkan feeling dan perasaan yang sangat subjektif. Karena lemahnya dalam membuat studi dan perencanaan, membuat aktivitas dakwah terkesan stagnan dan dipastikan tidak mampu menjawab berbagai problematika keummatan saat ini dan di masa yang akan datang, “katanya.

Selanjutnya, Gubernur mengharapkan peran yang besar kepada Dewan Dakwah dapat berkiprah secara maksimal dalam kegiatan dakwah di Aceh. “Apalagi kami melihat bahwa Dewan Dakwah menjadi wadah berkumpulnya para cendikiawan dan intelektual muslim. Kami yakin, dengan kecerdasan ilmu yang dimiliki dapat digunakan untuk tujuan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat di Aceh.”jelasnya.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Muhammad AR, mengatakan, dalam tujuh tahun terakhir pihaknya sangat fokus dalam upaya menjaga daerah perbatasan Aceh dari pendangkalan akidah dan pemurtadan serta pembinaan muallaf.

Baca juga : Koran Radar Group 

Salah satunya, kata dia, dengan mendirikan Akademi Dakwah Indonesia (ADI) Aceh yang para mahasiswanya juga berasal dari daerah perbatasan itu, diantaranya dari Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Simeulue.

“Mereka belajar di ADI Aceh selama satu tahun, kemudian melanjutkan kuliahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohd Natsir di Bekasi, Jawa Barat. Dan setelah sarjana, mareka kita tempatkan kembali ke daerah perbatasan Aceh itu untuk mengawal dan menjaga daerah tersebut. Dan ini sangat diharapkan dukungan penuh dari semua pihak,” kata Muhamammad AR.

Ketua panitia, Enzuz Tinianus, menyampaikan Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh Masa Khitmah 2021-2026, dilantik oleh Wakil Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Pusat, ustaz H. Amlir Syaifa Yasin.
Turut hadir Wakil Sekretaris Umum Dewan Dakwah Pusat, H. Ade Salamun, Kadis Syariat Islam Aceh, EMK Alidar, Kakanwil Kemenag Aceh, H Iqbal dan undangan lainnya.

Kepengurusan Dewan Dakwah Aceh terdiri dari Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh diketuai oleh Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, dan sekretaris Said Azhar. Sementara susunan lengkap Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh 2021-2026, yakni;
Pengurus Harian, Ketua, Muhammad AR, Wakil Ketua I, Bismi Syamaun, Wakil Ketua II, Enzus Tinianus, Wakil Ketua III, Abizal Muhammad Yati, Wakil Ketua IV, Rahmadon Tosari Fauzi, Sekretaris Zulfikar, Wakil Sekretaris I, Hanisullah, Wakil Sekretaris II, Murdani Amiruddin Tijue, Wakil Sekretaris III, Reza Adlani, Bendahara, Ridwan Nurdin, Wakil Bendahara I, Taufiqurrahman, Wakil Bendahara II, Arnisah Phonna serta dilengkapi dengan 16 bidang dan tiga badan khusus. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

headline