Connect with us

Headline

Mantan Bendahara BNN Sumut Lakukan 36 Pembayaran Fikti Berakhir Menyedihkan

Published

on

5 views

RADARINDO.co.id – Medan: Mantan Bendahara BNN Sumut kesandung kasus. Ia dituding melakukan 36 pembayarn diduga fiktif.

Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut akhirnya menahan Syarifa pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Ia dahulu pernah menjabat sebagai bendahara pengeluaran.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Komisaris Besar Polisi Jhon Carles Nababan melalui Kasubdit III Tipikor, Komisaris Polisi Wira Prayatna membenarkan bahwa mereka telah menahan Syarifah.

Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya ditemukan kerugian negara sekitar Rp750 juta. Polisi juga menemukan 36 pembayaran fiktif yang diduga dilakukan mantan Bendahara Pengeluaran terkait pembayaran atas kegiatan yang sudah dilaksanakan (overlapping) dan sudah dibayarkan.

Bendahara pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran fiktif dengan cara membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) atas kegiatan yang sudah dilaksanakan (pengajuan DRPP ganda) sebesar Rp756.530.060.

Awal mula terungkapnya kasus itu di Bulan Maret 2018, Riend Afrianita selaku pengadministrasi umum sub bagian perencanaan bagian umum BNNP Sumut diperintahkan oleh Kepala Bagian Umum BNNP Sumut yang bernama Karjono Sp untuk mengumpulkan pertanggungjawaban keuangan Tahun Anggaran 2017.

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut pada 14 Januari 2021, diduga telah terjadi kerugian negara.

Barang bukti yang diamankan 30 eksemplar dokumen pertanggungjawaban keuangan (rill),14 eksemplar dokumen pertanggungjawaban keuangan yang double input, Tiga eksemplar dokumen pertanggungjawaban keuangan (SPM nihil). Serta satu jilid buku kas umum BNNP Sumut tahun anggaran 2017.

Tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1ᵉ KUHPidana. Ancaman maksimal hukumannya di atas 20 tahun penjara.

(KRO/RD/ans)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *