Connect with us

Headline

DPRD Jember Segel Kantor Dinas Pemkab, Ini Penyebabnya

Published

on

27 views

RADARINDO.co.id-Jember : Memanas, kali ini anggota DPRD Komisi C Jember menyegel semua kantor dinas pemkab yang pimpinan atau pelaksana tugasnya diangkat oleh Bupati Faida pada 8 Januari 2021.

Mereka menyegel kantor kepala dinas tersebut karena ada dua status kepala dinas pada instansi tersebut.

Pertama, kepala dinas yang ditunjuk berdasarkan Kedudukan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (KSOTK) 2016. Kedua, kepala dinas yang ditunjuk oleh Bupati Jember Faida berdasarkan KSOTK 2021.

Menurut David Handoko seto, penetapan pelaksana tugas di sejumlah organisasi perangkat daerah yang tak prosedural membuat sistem pemerintahan tidak berjalan.

“Kemarin kami menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Sosial. Kami sudah jenuh melihat bupati yang selalu membuat kebijakan yang menyebabkan dualisme dalam organisasi perangkat,” kata Ketua Komisi C David Handoko Seto, Rabu (27/01/2021).

Sementara itu, Pelaksana tugas versi Bupati Faida adalah pejabat baru yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Kedudukan Susunan Organisasi Tata Kerja (KSOTK) 2021.

Sementara pejabat sebelumnya adalah pejabat yang berdasarkan pengembalian jabatan sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri dengan mengacu pada KSOTK 2016.

KSOTK 2021 yang menunjuk Plt Kepala Dinas oleh bupati Faida dianggap tidak berlaku. Menurutnya, sudah ada surat dari Gubernur Jawa Timur bahwa pengangkatan pejabat tersebut cacat prosedur dan tidak sah.

DPRD Jember menilai Bupati Faida tak berhak melakukan mutasi dan pergantian pejabat hingga bupati dan wakil bupati terpilih dilantik, sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Kami melihat pemerintahan tidak berjalan normal. Kasihan pelayanan terhadap masyarakat terganggu,” kata David Handoko seto kepada Wartawan RADARINDO.co.id.

Berdasarkan surat edaran Mendagri nomor 820/6923/SJ, bupati dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dengan dilantiknya bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020.

Sebelumya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengirimkan surat pada Bupati Jember Faida tentang penunjukan Plt Sekda, pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Jember yang diteken Khofifah 15 Januari 2020.

Hingga berita ini dilansir, Bupati Farida serta Kepala Dinas Pemkab Jember, belum berhasil dimintai tanggapan.(KRO/RD/Betris/Asmani)