Connect with us

Ekonomi

Pemko Tebing Tinggi Terima Pembangunan IPLT Dari Kementerian PUPR

Published

on

18 views

RADARINDO.co.id – Tebing Tinggi : Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM menandatangani serah terima pengelolaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tahun 2020 yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pusat, Rabu (17/02), di Ruang Kerja Lantai IV Gedung Balai Kota Tebingtinggi.

Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tebingtinggi Hj Rusmiyati Harahap, Kadis Kominfo Dedi P Siagian dan Kepala Balai Pra Sarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Kementerian PUPR Syafriel Tamsier.

Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM mengatakan bahwa di Sumatera Utara ada 3 Kabupaten/Kota yang menerima bantuan IPLT dari pemerintah pusat di antarnya kota Medan, Kabupaten Dairi dan Kota Tebingtinggi.

“Kami berterimakasih kepada Kementerian PUPR, bahwa ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada Kota Tebingtinggi, dianggap sebagai sebuah kota yang harus memberikan fasilitas layanan sanitasi yang baik kepada masyarakat. Khususnya dari Balai Pra Sarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara,” ujar Walikota.

Dengan adanya IPLT ini, Walikota berharap tidak ada lagi warga Tebing Tinggi yang membuang air besar sembarangan atau sanitasi dialirkan buang ke sungai atau ke badan air lain, maka semua harus diolah dikirimkan ke IPLT yang ada untuk diproses sesuai dengan standar kesehatan. “Diharapkan UPT yang ada di Dinas PUPR memelihara, merawat dan mengoperasionalkan sebaik-baiknya, jangan sampai ada kesan kumuh, kotor dan tidak terawat”, harapnya.

Pada kesempatan itu, Walikota juga berharap program-program pembangunan lainnya masih akan berlanjut di kota Tebingtinggi. “Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Balai Pra Sarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara Kementerian PUPR, termasuk mungkin Program Kotaku yang masih kita lanjutkan, Kota Kumuh dan program lainnya yang mungkin bisa kita bantu”, ujar Walikota.

Dan kepada Dinas PUPR Tebingtinggi selaku pengelola IPLT, Walikota berpesan, pertama pergunakan dengan sebaik-baiknya, pelihara sebaik-baiknya, dan pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. “Tolong dijaga IPLT yang sudah ada dengan sebaik-baiknya jangan sampai ada yang rusak atau hilang,” pesan walikota (KRO/RD/TT/IY)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

BI Akan Terbitkan Rupiah Digital

Published

on

BI Akan Terbitkan Rupiah Digital

RADARINDO.co.id – Jakarta : Bank Indonesia (BI) akan segera terbitkan rupiah digital. Pihak BI sedang merumuskan Central Bank Digital Currency yang merupakan mata uang digital bank sentral.

Sementara itu, Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan mata uang digital akan diterbitkan dan diedarkan dengan industri jasa keuangan lain secara wholesales dan retail.

“Kami dalam proses merumuskan yang kami sebut Central Bank Digital Currency itu kami sedang rumuskan yang nanti kemudian BI akan terbitkan,” kata Perry, Kamis (25/2), sesuai dilansir dari republika.co.id.

Baca juga : Geger, Penemuan Bayi Perempuan Dalam Kantong Plastik 

Mata uang digital diedarkan melalui bank juga fintech. Dalam konteks ini, BI juga melakukan kerja sama yang erat dengan bank-bank sentral lain. Menurut Perry, antara bank sentral saling belajar dan membahas terkait digital currency tersebut.

Perry menyampaikan hal tersebut terkait dengan stance BI terhadap mata uang digital seperti Bitcoin.

Ia menegaskan bahwa BI melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar mata uang. Merujuk pada Undang-Undang yang menyebut alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah.

“Di Indonesia hanya ada mata uang yang disebut rupiah, jadi seluruh alat pembayaran baik menggunakan koin, uang kertas, uang digital itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI,” katanya.

Baca juga : Terungkap, Stafsus Edhy Prabowo Beberkan Penyerahan Suap 

BI juga melakukannya di ranah sistem pembayaran. BI berkomunikasi erat dengan industri, termasuk bank dan fintech terkait hal ini.

“Kami dorong digitalisasi sistem pembayaran, ini dengan QRIS, sekarang semua bank pakai QRIS supaya bisa masuk kepada yang sangat ritel,” katanya.

BI juga mengatur interkoneksi digitalisasi bank yang dihubungkan dengan fintech. BI melakukan standarisasi, terkait uang elektronik, juga open API. Termasuk keberadaan bank digital yang dapat tersambung sistem BI-Fast Payment.

Baca juga : Yayasan Rumah Tahfizh Anwar Saadah Adakan Program Tahfizh Qur’an 

Sejumlah pihak berharap penerbitan rupaig digital dapat menjalin kerja sama dengan bank bank lain sebagai alat pembayaran resmi.  (KRO/RD/Togatorop)

Continue Reading

Batu Bara

Bupati Zahir Hadiri Pemantapan SDM PKH Kabupaten Batu Bara Tahun 2021

Published

on

Bupati Zahir Hadiri Pemantapan SDM PKH Kabupaten Batu Bara Tahun 2021

RADARINDO.co.id – Batu Bara : Bupati Zahir Hadiri Pemantapan SDM PKH Kabupaten Batu Bara Tahun 2021.

Bupati Batu Bara Ir H Zahir M.AP didampingi kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kadis PMD, ketua TBUPP menghadiri acara Pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 di Hotel Niagara Jalan Pembangunan No.1, Parapat, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Rabu (24/02/2021).

Acara ini berlangsung selama tiga hari, dimulai tanggal 23-25 dihadiri moderator yang mumpuni di bidang program PKH.

Baca juga : Sekda Agara Diperiksa Kejati Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Bupati Batu Bara dalam sambutannya menyampaikan, “Pada Tahun 2019 yang lalu para pendamping sosial program keluarga Harapan telah mampu membantu Pemkab Batu Bara menurunkan angka kemiskinan sebanyak 2884 Kepala Keluarga (KK) dan di tahun 2020 sebanyak 1961 KK telah terlepas dari angka kemiskinan, tentunya ini saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak dan ibu pendamping PKH,”ucapnya.

Selanjutnya, sambutan Kadis Sosial Ishak Liza S.Pd juga menyampaikan, “Melalui pertemuan ini saya berharap tenaga pendampingan PKH tidak sebatas memahami pola kerja penanganan kode etik sebagai pendamping sosial PKH sesuai Permen Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Dirjen Perlindungan dan jaminan sosial Nomor 1 Tahun 2018,” ucapnya.

Baca juga : Ulasan Peristiwa Tahun 2020 

Menurut Zahir, sejak Maret Tahun 2020 lalu, di Kabupaten Batu Bara telah terjadi musibah pandemi Covid-19 serta bencana alam seperti banjir dan angin puting beliung, untuk itu para pendamping PKH perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya sebagai Pendamping PKH sejak hari selasa yang lalu.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pendamping PKH kabupaten Batu Bara. (KRO/RD/DHASAM)

Continue Reading

Ekonomi

Anggota Komisi III Medan Usulkan Pemasangan Tiang Listrik Kenakan Retribusi  

Published

on

Anggota Komisi III Medan Usulkan Pemasangan Tiang Listrik Kenakan Retribusi

RADARINDO.co.id-MEDAN :  Anggota Komisi III DPRD usulkan pemasangan tiang listrik dikenakan retribusi. Menurut anggota Komisi III, Rendy menilai ada potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pemasangan tiang listrik oleh PT PLN di badan jalan.

Seperti diketahui, badan jalan merupakan salah satu kekayaan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Politikus Partai Nasdem ini pun menyarankan agar Pemko Medan menarik pajak atas pemasangan tiang listrik yang ada di badan jalan oleh PLN. Sebab, ada jutaan tiang PLN yang memanfaatkan aset dari Pemko Medan.

Baca juga : Anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius Tumanggor Tetap Peduli Memfasilitasi Aspirasi Warga

Mengingat, PLN merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjalankan bisnisnya dengan memungut dan memasang tarif kepada masyarakat.

Rendy menambahkan, PLN di Medan selama ini sudah banyak dibantu oleh Pemko Medan melalui aset-asetnya, seperti memberikan kemudahan dalam memasang instalasi ataupun tiang-tiang listrik di trotoar jalan, tak jarang saat ini PT PLN melakukan penggalian kabel di sejumlah ruas jalan.

Sehingga keberadaannya mengambil hak pengendara dan pejalan kaki, ataupun ada juga yang merusak estetika kota.

“Atas hal itu, Pemko Medan harusnya sudah membuat kajian untuk mengambil kebijakan menarik restribusi ataupun pajak pendirian tiang listrik. Masa urus tower saja ditarik IMB, kenapa ini tiang listrik tidak ditarik IMB nya,” ujarnya, Jumat ( 5/2/2021 ).

Baca juga : Yayasan Rumah Tahfizh Saadah Anwar Adakan Program Tahfizh Qur’an.

Melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Restribusi dan Pajak Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, dia menyarankan untuk duduk bersama dan melakukan kajian terkait pengutipan pajak atau retribusi itu.

“Sehingga tiang-tiang PT PLN, yang sudah mengambil hak pejalan kaki serta mengganggu estetika kota ini bisa dipungut pajak atau restribusinya, yang mana hasil pungutannya akan dikembalikan untuk menggantikan hak pejalan kaki dan memperindah kota ini,” ujarnya. (KRO/RD/Ptr)

Continue Reading

headline