Connect with us

Ekonomi

Penyertaan BUMA Pasca Berakhirnya Kontrak Chevron Jadi Momentum Kebangkitan Riau

Published

on

41 views

RADARINDO.co.id-Riau : Akan berakhirnya kontak migas Chevron di blok rokan Provinsi Riau pada bulan Agustus 2021 dapat menjadi atensi yang tinggi dari masyarakat Riau.

Dengan berakhirnya kontrak migas Chevron di blok rokan Riau merupakan sebuah momentum bagi masyarakat Riau untuk dapat bangkit melalui imbal hasil dari sumber daya alam yang besar sehingga mampu menjadi Provinsi yang lebih maju.

Untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat kedepan dan tercapainya peningkatan dibidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dengan memberikan kesempatan seluas luasnya terhadap putra daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Maka masyarakat meminta kepada pemerintah pusat agar pengelolaan migas blok rokan dapat turut dikelola oleh masyarakat Riau melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA -red).

Demikian dituturkan KH T Zulfikar sebagai ketua umum Persatuan Mubaliq Mubaliqah Indonesia, Rabu (17/02/2021) sesuai siara pers yang disampai DPP IMO.

Untuk dapat mengelola blok rokan kedepan, saat ini tengah dipersiapkan BUMA agar bisa mendapatkan 39% saham yang akan dilepas oleh Pertamina pasca berakhirnya kontrak chevron pada Agustus 2021.

Upaya tersebut dilakukan agar kiranya Provinsi Riau mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan menuntaskan berbagai pembangunan dan infrastruktur di berbagai daerah sehingga permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan dapat segera diatasi, ungkap KH. T. Zulfikar.

“Adapun, kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang menjadi perjuangan masyarakat untuk dapat membuat satu terobosan agar dapat menjawab berbagai kondisi yang ada pada masyarakat Riau”, ujarnya lagi.

Bahwa keinginan masyarakat untuk kepemilikan saham tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden RI, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri ESDM namun demikian hal ini juga telah mendapat dukungan dan menjadi keputusan politik dari panja migas komisi VII DPR RI.

Salah satu poinnya merestui masyarakat Riau mendapatkan kepemilikan saham dari blok rokan tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah kerja blok rokan merupakan bagian dari tanah ulayat Riau sehinga kiranya pantas dan patut negara dapat memberikan kesempatan serta kepemilikan saham kepada masyarkat melalui BUMA, terang KH T Zulfikar.

Kini saatnya setelah hampir 100 tahun dikelola oleh asing maka melalui BUMA masyarakat dapat meraih, memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam Riau untuk kemaslahatan yang lebih besar yang dapat mengangkat marwah Riau sebagai Bangsa Melayu, ujarnya mengakhiri. (KRO/RD/IMO)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Published

on

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

RADARINDO.co.id – Medan : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Ketua Komisi C DPRD Sumut Benny Sihotang prihatin dengan kucuran penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu kepada PDAM tahun 2021 hanya Rp 11 miliar. Sulit bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha di bidang penyediaan air bersih.

Benny mengatakan,“Sulit membayangkan bagaimana mau ekspansi usaha dengan modal Rp 11 milar, apalagi untuk membangun jaringan air,” ucapnya. Dilansir Waspada, Selasa (2/32021).

Baca juga : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi 

Politisi Gerindra ini merespon rendahnya penyertaan modal Pemprovsu tahun 2021 kepada BUMD itu, dan terkait hasil resesnya di seluruh kecamatan di Dapil Medan B, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih.

Menurut Benny, sebagian besar warga di Medan Petisah, yang jadi lokasi resesnya berulangkali menyampaikan ingin memasang saluran penyambungan air baru, namun terpaksa ditolak harus membuka jaringan baru.

“Jaringan yang dimiliki PDAM sudah berusia puluhan tahun dan bekas peninggalan Belanda untuk membuat jaringan baru dibutuhkan investasi yang sangat besar,” ujar Benny.

Hal ini pun sudah disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat bersama PDAM dipimpin langsung Dirut Kabir Bedi dan jajarannya.

Kendati demikian, Benny berharap PDAM tetap memprioritaskan penggunaan anggaran agar sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu.
Meningkat

Di tahun 2022 mendatang, Benny memprediksi pengguna air bersih diperkirakan meningkat, karena PDAM tidak hanya melayani masyarakat Kota Medan, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota.

Walau dana ini belum memadai untuk perusahaan sebesar PDAM, anggaran tersebut setidaknya dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memasang jaringan pipa baru.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pada APBD 2021, Pemprovsu mengucurkan total penyertaan modal sebesar Rp 207 miliar yang disalurkan kepada PDAM Tirtanadi Rp 11 M, PT Bank Sumut Rp 100 miliar, PT Perkebunan Rp 80 miliar, PT Dhirga Suya Rp 10 miliar, dan PT AIJ Rp 6 miliar.

Adapun untuk PT Perkebunan sebesar Rp 80 miliar, dana tersebut diharapkan beberapa tahun ke depan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Terhadap adanya pembiaran pengelolaan kebun seperti di Tanjung Kasau, dan lain-lain, kita berharap penegak hukum mengusut manejemen yang lama,” katanya. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Ekonomi

Perwakilan BKKBN Sumut Gelar Rakorda

Published

on

Perwakilan BKKBN Sumut Gelar Rakorda

RADARINDO.co.id – Medan : Perwakilan BKKBN Sumut Gelar Rakorda

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara, menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Rabu(4/3) di Hotel Santika Dyandra.

Acara dihadir Gubsu diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Asset dan SDA,Dr.H.Agus Tripriyono. Plt Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Sahidal Kastri, M.Pd, Wakil Ketua Perkadis Drs. Seruan Sembiring, M.Si serta undangan.

Dalam pidato, Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Pembangunan Asset dan SDA,Dr.H.Agus Tripriyono memaparkan bahwa, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020, BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/prioritas nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024.

Baca juga : Bobby Nasution : Jangan Ada Penyelewengan Dengan Anggaran 

Yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia (sdm) berkualitas dan berdaya salng, serta mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya adalah membangun kepedulian dan keikutsertaan masyarakat dalam memberhasilkan kependudukan Keluarga Berencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan keluarga.

“Tantangan kita saat ini adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk di Sumatera Utara, menurut bps pada tahun 2019 jumlah penduduk Sumut sebanyak 14,5 juta jiwa dan pada tahun 2025 diproyeksikan bertambah menjadi, 15,5 juta jiwa,” kata Gubsu.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan semakin dibutuhkannya ruang dan lahan luas. Untuk itu kita butuh perencanaan yang matang dalam menentukan arah kebijakan.

“Saya berharap grand design pembangunan kependudukan yang sudah ada sejak tahun 2014 pada tingkat provinsi Sumatera Utara dapat pula dijabarkan oleh seluruh OPD Kependudukan dan KB Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Dengan adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tersebut memberi arah kebiiakan sehingga tujuan yang ingin dicapai semakin realistis untuk diwujudkan,”sebutnya.

Agar pelayanan KB berkualitas dan merata pada semua tempat pelayanan kesehatan, berikan informed choice (pilihan) kontrasepsi kepada pasangan usia subur (pus) dengan menyediakan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan pilihan dan kesehatan peserta KB.

Hal lain disampaikan, terkait pengelola bangga kencana harus mengembangkan kebijakan dan strategi pemetaan terhadap berbagai program di daerah berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.
“BKKBN harus memiliki peta wilayah mana yang perlu penguatan dan wilayah mana yang perlu pengembangan dan sebagainya,”ungkapnya.

Plt Kepala BKKBN Perwakilan Sumut, Drs. Sahidal Kastri, M.Pd, mengatakan, secara umum gambaran pencapaian Program Bangga Kencana sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan Kerjasama Puslitbang KB – KS BKKBN dengan Lembaga Demografi FEB Universitas Indonesia pada Tahun 2020.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Beberapa pencapaian yang belum maksimal diantaranya Angka kelahiran Total (total fertility rate/TFR) 15-49 tahun baru mencapai 3,07 per Wanita Usia Subur(WUS) dan belum mencapai target yang diharapkan 2,20 per WUS.

Begitu juga dengan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) hanya mencapai 16,90 persen dari target 8,64 persen. Indikator Peningkatan angka prevalensi kontrasepsi modern, baru mencapai 49,6 persen dari target sebesar 56,67 persen.

Untuk indikator menurunnya angka kelahiran remaja baru mencapai 25,4 dari target sebesar 22,0. Indikator Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga hanya mencapai 48,20 dari target sebesar 56,69 dan indicator Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan hanya mencapai 21,4 dari target sebesar 22,90.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja Proyek Prioritas Nasional pada indikator Pemenuhan ketersediaan alokon di Faskes telah mencapai 1.157 dari target sebesar 1.157 faskes atau telah mencapai 100 persen. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Ekonomi

Komisi 4 DPRD Minta Walikota Medan Copot Kadis Perhubungan

Published

on

Komisi 4 DPRD Minta Walikota Medan Copot Kadis Perhubungan

RADARINDO.co.id-Medan : Komisi 4 DPRD Medan minta Walikota Medan, Bobby Nasution segera mencopot Kadis Perhubungan Kota Medan.

Alasan minta percopotan tersebut karena kinerja oknum Kadis dinilai tidak mampu mampu mengawasi bidang transfortasi darat.

Apalagi baru 2 bulan beroperasi Bus BTS sudah “hancur”. Saat ini kondisi bus Trans Metro Deli dengan sistem By The Service (BTS) sudah sangat memprihatinkan.

Baca juga : Istri Mantan Sekda P. Siantar Ditemukan Tewas Bersimbah Darah 

Padahal anggaran yang diberikan untuk transportasi umum itu sangat besar, namun perawatannya sangat mengecewakan.

Jika dipertahankan, dapat mengakibat berdampak buruk bagi Walikota dan Walikota Medan yang baru terpilih.

Kondisi BTS saat ini sangat memprihatikan. Bahkan sampai ada yang bus yang gardannya copot, pintu-pintunya ada yang diikat pakai kawat.

Demikian dikatakan anggota Komisi 4 DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution kepada RADARINDO.co.id Senin (01/03/2021) siang.

Kader Partai Gerindra Kota Medan ini juga menambahkan, banyaknya kondisi kendaraan yang memprihatinkan, pool yang ditetapkan kementerian sudah tidak sesuai lagi.

Akibat kondisi bus dan operasinalnya kurang bagus, sudah banyak keluhan dari masyarakat saat ini.

Sejumlah warga masyarakat termasuk kalangan aktivis LSM di Medan telah menyampaikan keluhan dan kinerja oknum Kadishub.

Perlu saya tegaskan, bahwa proyek ini menelan anggaran yang sangat besar, namun kondisi di lapangan tidak sesuai. Kinerja Kadis Dinas Perhubungan perlu kita evaluasi, ujarnya lagi dengan nada tegas.

Dishub Medan dengan hadirnya bus BTS harus mengawasi pengoperasiannya, sehingga bisa melayani dengan baik warga kota dalam bidang transportasi darat.

Selain itu, ujar Dedy Nasution, banyak keluhan dari masyarakat, termasuk para driver jam kerja driver sudah melebihi 8 jam. Padahal kontraknya hanya 8 jam.

Penerimaan driver dilakukan tanpa adanya bimbingan teknis (bimtek), pemberian uang saku driver juga diberhentikan, pool tidak sesuai standar dan lainnya.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Dishub selaku pemberi trayek tidak melakukan pengawasan dan banyak sekali ditemukan pelanggaran SOP BTS di lapangan”, katanya.

Kurangnya pengawasan Dishub merupakan bentuk buruknya kinerja Kadis. Sebaiknya Kadishub Medan dicopot saja, tegas Dedy Nasution.

Lebihlanjut Dedy Nasution menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Komisi 4 DPRD Medan akan memberikan rekomendasi kepada pihak penyidik.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Medan Iswar yang dihubungi via selularnya, Jumat (26/2/2021), mengatakan untuk pengawasan bus BTS itu langsung dari pemerintah pusat. Sedangkan Pemko Medan ataupun Dinas Perhubungan lebih kepada pengguna atau penerima manfaat.

Hingga berita ini dilansir, Kadihub Medan, Iswar belum diberhasil dikonfirmasi. Meski telah mencoba beberapa kalu mengirim pesan via WA namun, diblokir. (KRO/RD/Tim)

Continue Reading

headline