Connect with us

Ekonomi

Pemkab Samosir Menggelar Musrembang Kecamatan Naiggolan

Published

on

81 views
Pemkab Samosir Menggelar Musrembang Kecamatan Naiggolan

RADARINDO.co.id-Samosir : Pemeritah Kabupaten (Pemkab) menggelar Musrembang Kecamatan Nainggolan tahun anggaran 2021.

Musrembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musremnang bertempat di Aula HKBP Kecamatan Nainggolan, Kamis (18/02/2021).

Dalam laporannya, Camat Nainggolan Drs. Barisan P. Simanullang, MM menyampaikan bahwa usulan yang di sampaikan merupakan usulan dan setiap desa yang sudah dibahas dalam remnuk desa sebelumnya.

Camat Nainggolan berharap bebagai ueulan yang akan disampaikan dapat terealisasi di tahun 2022 demi kemajuan Kabupaten Samosir secara umum dan Kecamatan Nainggolan secarakhusus.

Baca juga : Rencana Hibah Eks Akbid Pemko Tebing Tinggi Untuk UINSU Jadi Bola Liar

Kecamatan Nainggolan yang terdiri dari 13 Desa dan 2 Kelurahan menyampaikan usulan pembangunan sebanyak 151 usulan.

Musrembang Kecamatan Nainggolan dibuka secara resmi oleh Bupati Samosir yang diwakili oleh Asisten II Saul Situmorang. Dalam sambutanya menyampaikan segala usulan yang telah disampaikan akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Namun secara umum usulan tersebut tidak seluruhnya akan terlaksana dikarenakan keterbasan dana APBD Kabupaten Samosir.

Pemeritah Daerah akan memilih skala super prioritas dari setiap usulan dengan tepat sasaran untuk meningkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan keterbatasan dana yang ada, Pemerintah Kabupaten Samosir akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil dana pembangunan dari pusat.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Dalam kesempatan ini Bupati Samosir menyampaikan bhwa di tahun 2020 banyak penurunan ekonomi yang terjadi baik dari tingkat Nasional, Provisi, dan Kabupaten akibat pademi Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia oleh karena itu Pemkab Samosir akan memastikan segala usulan skala prioritas yang telah di usulakan dari setiap desa yang ada di kecamatan Nainggolan untuk dapat terealisasi di Tahun 2022.

Kepala Bappeda Rudi Siahaan dalam paparannya menyampaikan bahwa usulan Rencana pembangunan Sudah di masukan ke aplikasi SIPD dan Setiap peringkatnya daerah dalam menyiapkan Anggaran Tahun 2022 akan menyesuaikan dengan usulan musrembang.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan musrembang Kecamatan Nainggolan yang kemudaan diserahkan kepada Kepala Bappeda. (KRO/RD/P.Simbolon)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Batu Bara

Bupati Zahir Hadiri Pemantapan SDM PKH Kabupaten Batu Bara Tahun 2021

Published

on

Bupati Zahir Hadiri Pemantapan SDM PKH Kabupaten Batu Bara Tahun 2021

RADARINDO.co.id – Batu Bara : Bupati Zahir Hadiri Pemantapan SDM PKH Kabupaten Batu Bara Tahun 2021.

Bupati Batu Bara Ir H Zahir M.AP didampingi kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kadis PMD, ketua TBUPP menghadiri acara Pemantapan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 di Hotel Niagara Jalan Pembangunan No.1, Parapat, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Rabu (24/02/2021).

Acara ini berlangsung selama tiga hari, dimulai tanggal 23-25 dihadiri moderator yang mumpuni di bidang program PKH.

Baca juga : Sekda Agara Diperiksa Kejati Dalam Kasus Dugaan Korupsi

Bupati Batu Bara dalam sambutannya menyampaikan, “Pada Tahun 2019 yang lalu para pendamping sosial program keluarga Harapan telah mampu membantu Pemkab Batu Bara menurunkan angka kemiskinan sebanyak 2884 Kepala Keluarga (KK) dan di tahun 2020 sebanyak 1961 KK telah terlepas dari angka kemiskinan, tentunya ini saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Bapak dan ibu pendamping PKH,”ucapnya.

Selanjutnya, sambutan Kadis Sosial Ishak Liza S.Pd juga menyampaikan, “Melalui pertemuan ini saya berharap tenaga pendampingan PKH tidak sebatas memahami pola kerja penanganan kode etik sebagai pendamping sosial PKH sesuai Permen Sosial RI Nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Dirjen Perlindungan dan jaminan sosial Nomor 1 Tahun 2018,” ucapnya.

Baca juga : Ulasan Peristiwa Tahun 2020 

Menurut Zahir, sejak Maret Tahun 2020 lalu, di Kabupaten Batu Bara telah terjadi musibah pandemi Covid-19 serta bencana alam seperti banjir dan angin puting beliung, untuk itu para pendamping PKH perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya sebagai Pendamping PKH sejak hari selasa yang lalu.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pendamping PKH kabupaten Batu Bara. (KRO/RD/DHASAM)

Continue Reading

Ekonomi

Anggota Komisi III Medan Usulkan Pemasangan Tiang Listrik Kenakan Retribusi  

Published

on

Anggota Komisi III Medan Usulkan Pemasangan Tiang Listrik Kenakan Retribusi

RADARINDO.co.id-MEDAN :  Anggota Komisi III DPRD usulkan pemasangan tiang listrik dikenakan retribusi. Menurut anggota Komisi III, Rendy menilai ada potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pemasangan tiang listrik oleh PT PLN di badan jalan.

Seperti diketahui, badan jalan merupakan salah satu kekayaan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Politikus Partai Nasdem ini pun menyarankan agar Pemko Medan menarik pajak atas pemasangan tiang listrik yang ada di badan jalan oleh PLN. Sebab, ada jutaan tiang PLN yang memanfaatkan aset dari Pemko Medan.

Baca juga : Anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius Tumanggor Tetap Peduli Memfasilitasi Aspirasi Warga

Mengingat, PLN merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menjalankan bisnisnya dengan memungut dan memasang tarif kepada masyarakat.

Rendy menambahkan, PLN di Medan selama ini sudah banyak dibantu oleh Pemko Medan melalui aset-asetnya, seperti memberikan kemudahan dalam memasang instalasi ataupun tiang-tiang listrik di trotoar jalan, tak jarang saat ini PT PLN melakukan penggalian kabel di sejumlah ruas jalan.

Sehingga keberadaannya mengambil hak pengendara dan pejalan kaki, ataupun ada juga yang merusak estetika kota.

“Atas hal itu, Pemko Medan harusnya sudah membuat kajian untuk mengambil kebijakan menarik restribusi ataupun pajak pendirian tiang listrik. Masa urus tower saja ditarik IMB, kenapa ini tiang listrik tidak ditarik IMB nya,” ujarnya, Jumat ( 5/2/2021 ).

Baca juga : Yayasan Rumah Tahfizh Saadah Anwar Adakan Program Tahfizh Qur’an.

Melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Restribusi dan Pajak Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, dia menyarankan untuk duduk bersama dan melakukan kajian terkait pengutipan pajak atau retribusi itu.

“Sehingga tiang-tiang PT PLN, yang sudah mengambil hak pejalan kaki serta mengganggu estetika kota ini bisa dipungut pajak atau restribusinya, yang mana hasil pungutannya akan dikembalikan untuk menggantikan hak pejalan kaki dan memperindah kota ini,” ujarnya. (KRO/RD/Ptr)

Continue Reading

Ekonomi

Penyertaan BUMA Pasca Berakhirnya Kontrak Chevron Jadi Momentum Kebangkitan Riau

Published

on

RADARINDO.co.id-Riau : Akan berakhirnya kontak migas Chevron di blok rokan Provinsi Riau pada bulan Agustus 2021 dapat menjadi atensi yang tinggi dari masyarakat Riau.

Dengan berakhirnya kontrak migas Chevron di blok rokan Riau merupakan sebuah momentum bagi masyarakat Riau untuk dapat bangkit melalui imbal hasil dari sumber daya alam yang besar sehingga mampu menjadi Provinsi yang lebih maju.

Untuk memberikan kontribusi yang lebih kepada masyarakat kedepan dan tercapainya peningkatan dibidang infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dengan memberikan kesempatan seluas luasnya terhadap putra daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Maka masyarakat meminta kepada pemerintah pusat agar pengelolaan migas blok rokan dapat turut dikelola oleh masyarakat Riau melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA -red).

Demikian dituturkan KH T Zulfikar sebagai ketua umum Persatuan Mubaliq Mubaliqah Indonesia, Rabu (17/02/2021) sesuai siara pers yang disampai DPP IMO.

Untuk dapat mengelola blok rokan kedepan, saat ini tengah dipersiapkan BUMA agar bisa mendapatkan 39% saham yang akan dilepas oleh Pertamina pasca berakhirnya kontrak chevron pada Agustus 2021.

Upaya tersebut dilakukan agar kiranya Provinsi Riau mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dengan menuntaskan berbagai pembangunan dan infrastruktur di berbagai daerah sehingga permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan dapat segera diatasi, ungkap KH. T. Zulfikar.

“Adapun, kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang menjadi perjuangan masyarakat untuk dapat membuat satu terobosan agar dapat menjawab berbagai kondisi yang ada pada masyarakat Riau”, ujarnya lagi.

Bahwa keinginan masyarakat untuk kepemilikan saham tersebut juga telah disampaikan kepada Presiden RI, Menko Maritim dan Investasi serta Menteri ESDM namun demikian hal ini juga telah mendapat dukungan dan menjadi keputusan politik dari panja migas komisi VII DPR RI.

Salah satu poinnya merestui masyarakat Riau mendapatkan kepemilikan saham dari blok rokan tersebut.

Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah kerja blok rokan merupakan bagian dari tanah ulayat Riau sehinga kiranya pantas dan patut negara dapat memberikan kesempatan serta kepemilikan saham kepada masyarkat melalui BUMA, terang KH T Zulfikar.

Kini saatnya setelah hampir 100 tahun dikelola oleh asing maka melalui BUMA masyarakat dapat meraih, memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya alam Riau untuk kemaslahatan yang lebih besar yang dapat mengangkat marwah Riau sebagai Bangsa Melayu, ujarnya mengakhiri. (KRO/RD/IMO)

Continue Reading

headline