Connect with us

Headline

DPRD Medan Cecar Kadis Kebersihan dan Pertamanan Soal TPU dan Sampah

Published

on

31 views
DPRD Medan Cecar Kadis Kebersihan dan Pertamanan Soal TPU dan Sampah

RADARINDO.co.id, MEDAN  : DPRD Medan cecar kinerja Kadis Kebersihan dan Pertamanan soal TPU dan sampah.

Kadis DKP, Husni soal pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen di Simalingkar B dan buruknya penanganan sampah. Dewan menuding, mahalnya biaya pemakaman karena adanya pembiaran.

Seperti yang dilontarkan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak saat melakukan kunjungan kerja ke kantor DKP, Senin (1/2/2021).

Dimana biaya pemakaman di TPU Simalingkar B sangat mahal yang terus dikeluhkan para keluarga yang meninggal.

“Kita terus mendapat pengaduan dari konstituen kita ketika keluarganya meninggal mengeluhkan tingginya biaya penguburan yang diharuskan membayar minimal Rp3 juta hingga Rp15 juta. Ini kan sangat memberatkan keluarga kemalangan,” cetus Paul dengan nada kesal.

Baca juga : Pelayanan Publik di Kota Medan Zona Hijau 

Dikatakan Paul, praktik ini sudah lama terjadi hingga akhir akhir ini masih saja berlangsung bahkan sudah bolak balik disampaikan namun tidak ada tindakan tegas dari Kepala Dinas.

“Ini kesan “dipelihara”, kenapa ada pembiaran. Seharusnya Kinerja Kadis itu tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada warganya. Bukan memberatkan dan menindas,” ujar Paul.

Paul mendesak agar DKP membuat pengumuman berupa spanduk atau plank di lokasi terkait besaran biaya pemakaman sesuai Perda.

Sehingga masyarakat yang kemalangan tidak resah dan mengetahui berapa biaya yang harus dibayar. Begitu juga pihak Kepala Dinas harus tegas menindak pelaku pungli.

“Selaku Kepala Dinas jangan duduk dikantor. Kita berharap turun ke lapangan jika ada laporan yang memberatkan masyarakat. Masalah ini kita tunggu penanganan serius dari Kadis,” tandas Paul.

Sorotan tajam yang dilontarkan Paul terkait buruknya kinerja Kepala Dinas KP, Husni bukan itu saja, namun Paul MA Simanjuntak menyoroti dugaan kebocoran penggunaan anggaran perawatan mobil truk sampah dan penggunaan minyak.

“Biaya perawan mobil truk sebesar Rp15 Miliar untuk Tahun 2021 sungguh besar sekali. Kita sangat meragukan penggunaan anggaran ini,” tandasnya.

Begitu juga penggunaan minyak truk yang diduga sarat penyimpangan ikut menjadi sorotan.

“Saya akan ikuti dan tetap perhatikan realisasi penggunaan anggaran ini. Tahun sebelumnya, penggunaan nomenklatur ini banyak menjadi sorotan,” imbuh Paul.

Sorotan yang sama juga disampaikan anggota Komisi IV Edwin Sugesti Nasution, dikatakan, pengangkutan sampah dari lingkungan warga sangat lambat hingga berhari hari.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

“Seharusnya Kadis musti tahu skala prioritas. Penanganan sampah harus diutamakan ketimbang pengadaan taman. Sehingga anggaran penambahan becak sampah dapat ditambah dan mengurangi anggaran pengadaan taman,” pungkasnya.

Begitu juga dengan anggota Komisi IV Sukamto mepertanyakan perolehan realisasi PAD dari retribusi sampah. Sukamto menuding banyak kebocoran dan pengelolaan tidak maksimal.

“Banyak potensi PAD dari retribus sampah di komplek perumahan yang tidak maksimal masuk PAD. Ini harus menjadi perhatian DKP,” pinta Sukamto.

Menanggapi kritikan dewan, Kepala D KP M Husni terkait mahalnya biaya makam di TPU menyebutkan akan menjadi perhatiannya.

“Memang biaya pemakaman sesuai Perda hanya Rp200 ribu,” paparnya.

Sedangkan, penggunaan anggaran Rp15 Miliar akan diupayakan maksimal. Besarnya anggaran biaya perawatan untuk truk sampah dengan alasan umur truk sudah tua.

Kunjungan Komisi IV DPRD Medan dipimpin Ketua Komisi Paul Mei Anton Simanjutkan didampingi Wakil Ketua D Eka Suranta Meliala, Sukamto, Edwin Sugesti, David Roni Ganda Sinaga, Dedy Akhsyari Nasution, Antonius Tumanggor, Renville Napitupulu, M Rizky Nugraha dan Syaiful Ramadhan. (KRO/RD/Ptr)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Published

on

Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

RADARINDO.co.id – Jakarta : Diduga Kasus Suap, Dua Pejabat DJP Dicekal Keluar Negeri

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah dua pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bepergian ke luar negeri. Keduanya dicegah atas dugaan kasus korupsi atau suap.

Pencekalan itu disampaikan Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM) Arya Pradhana Anggakara, menyampaikan, “Pencegahan dilakukan sejak 8 Februari 2021. Atas permintaan KPK,” terangnya, Kamis (4/3/2021).

Baca juga : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi 

Ada dua orang yang dicekal. Namun, identitas dua orang itu belum disebutkan secara detail. Yang pasti, mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Ditjen Pajak Kemenkeu. Arya hanya bersedia menyebut inisial dua orang itu. Yakni, APA dan DR.

Selain dua ASN tersebut, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah empat orang lainnya bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. “Empat orang lainnya adalah RAR, AIM, VL, dan AS,” imbuhnya. Dengan demikian, total ada enam orang yang dicekal. Masa pencegahan itu berlaku sampai 5 Agustus tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan membebastugaskan pegawai DJP yang terlibat dugaan suap. Setelah pengumuman itu, nama Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Angin Prayitno Aji hilang dari situs resmi DJP.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Angin terakhir melaporkan harta kekayaan pada Februari 2020 untuk tahun pelaporan 2019. Pria 59 tahun itu diketahui memiliki harta sebanyak Rp 18,62 miliar. Terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta bergerak lainnya.

Perinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan senilai Rp 14,9 miliar. Selain itu, dia tercatat memiliki tiga mobil. Yakni, Volkswagen Golf, Honda Freed, dan Chevrolet Captiva Jeep. Kemudian, harta bergerak lainnya senilai Rp 1,09 miliar.

Angin juga diketahui memiliki kas dan setara kas sejumlah Rp 2,2 miliar dan harta lainnya sejumlah Rp 23,3 juta. Dia diketahui merupakan pejabat karier di DJP.

Sebelum menjabat direktur ekstensifikasi dan penilaian, Angin pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DJP. Di antaranya, kepala Kanwil DJP Jawa Barat II pada 2014 dan kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat pada 2016. Kemudian berlanjut menjabat direktur pemeriksaan dan penagihan DJP sejak Mei 2016.

Dia diketahui merupakan lulusan sarjana ekonomi jurusan perusahaan dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, pada 1988. Angin juga memiliki gelar master of arts in economic dari Concordia University, Kanada, pada 1996. Pada 2006, dia menyelesaikan program S-3 manajemen bisnis di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Namun, hingga kemarin, KPK belum bersedia menyebutkan apakah inisial APA yang dicekal adalah Angin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan penyidikan sedang berjalan. KPK akan mengumumkan para tersangka saat mereka ditetapkan sebagai tahanan oleh penyidik.

Menurut Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, pihaknya bukan tidak ingin menyampaikan kasus tersebut secara lebih gamblang. Dia beralasan menunggu penyidik melaksanakan tugas.

“Pada waktunya KPK pasti mengumumkan kasus tersebut kepada masyarakat. Saat ini, pimpinan KPK tidak ingin mengganggu kerja-kerja yang tengah dilaksanakan penyidik. “Supaya teman-teman penyidik tidak terganggu dengan kegiatan pemeriksaan dan pencarian barang bukti,” terang dia.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pria berlatar belakang hakim ad hoc itu pun mengingatkan kembali seluruh wajib pajak. Alex meminta mereka tidak berbuat curang. Apalagi sampai melakukan suap. Sebab, penegak hukum, termasuk KPK, sudah pasti akan bergerak menindak mereka.

Dia mengimbau semua wajib pajak patuh, “Jangan sampai, kata Alex, wajib pajak melakukan suap karena ingin membayar pajak lebih rendah daripada kewajiban. ”Bayarlah pajak sesuai ketentuan,” tegasnya. (KRO/RD/ProKaltim)

Continue Reading

Ekonomi

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Published

on

Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

RADARINDO.co.id – Medan : Hanya Rp11 Miliar, DPRD Prihatin Penyertaan Modal PDAM Tirtanadi

Ketua Komisi C DPRD Sumut Benny Sihotang prihatin dengan kucuran penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu kepada PDAM tahun 2021 hanya Rp 11 miliar. Sulit bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha di bidang penyediaan air bersih.

Benny mengatakan,“Sulit membayangkan bagaimana mau ekspansi usaha dengan modal Rp 11 milar, apalagi untuk membangun jaringan air,” ucapnya. Dilansir Waspada, Selasa (2/32021).

Baca juga : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi 

Politisi Gerindra ini merespon rendahnya penyertaan modal Pemprovsu tahun 2021 kepada BUMD itu, dan terkait hasil resesnya di seluruh kecamatan di Dapil Medan B, yang mengeluhkan sulitnya memperoleh air bersih.

Menurut Benny, sebagian besar warga di Medan Petisah, yang jadi lokasi resesnya berulangkali menyampaikan ingin memasang saluran penyambungan air baru, namun terpaksa ditolak harus membuka jaringan baru.

“Jaringan yang dimiliki PDAM sudah berusia puluhan tahun dan bekas peninggalan Belanda untuk membuat jaringan baru dibutuhkan investasi yang sangat besar,” ujar Benny.

Hal ini pun sudah disampaikan Benny dalam rapat dengar pendapat bersama PDAM dipimpin langsung Dirut Kabir Bedi dan jajarannya.

Kendati demikian, Benny berharap PDAM tetap memprioritaskan penggunaan anggaran agar sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan Pemprovsu.
Meningkat

Di tahun 2022 mendatang, Benny memprediksi pengguna air bersih diperkirakan meningkat, karena PDAM tidak hanya melayani masyarakat Kota Medan, tetapi juga di sejumlah kabupaten/kota.

Walau dana ini belum memadai untuk perusahaan sebesar PDAM, anggaran tersebut setidaknya dapat memenuhi keinginan masyarakat untuk memasang jaringan pipa baru.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Pada APBD 2021, Pemprovsu mengucurkan total penyertaan modal sebesar Rp 207 miliar yang disalurkan kepada PDAM Tirtanadi Rp 11 M, PT Bank Sumut Rp 100 miliar, PT Perkebunan Rp 80 miliar, PT Dhirga Suya Rp 10 miliar, dan PT AIJ Rp 6 miliar.

Adapun untuk PT Perkebunan sebesar Rp 80 miliar, dana tersebut diharapkan beberapa tahun ke depan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Terhadap adanya pembiaran pengelolaan kebun seperti di Tanjung Kasau, dan lain-lain, kita berharap penegak hukum mengusut manejemen yang lama,” katanya. (KRO/RD/wsp)

Continue Reading

Headline

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Published

on

Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

RADARINDO.co.id – Medan : Wali Kota Medan Temui Fasilitas Tidak Berfungsi Saat Sidak ke RS Pringadi

Wali Kota Medan Bobby Nasution melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Pirngadi, Medan. Bobby menemukan sejumlah fasilitas tak layak di rumah sakit tersebut.

Sidak itu dilakukan setelah memimpin penertiban bangunan liar di kawasan Kesawan Medan, Kamis (4/3/2021). Saat sidak, Bobby menemukan eskalator mati hingga sampah berserakan di rumah sakit.

Baca juga : Wali Kota Medan Langsung Turun Bongkar Bangunan Tanpa IMB 

Sejumlah hal menjadi perhatian Bobby, diantaranya kinerja dokter, tenaga kesehatan dan para pegawai, hingga bagaimana pelayanan yang diterima oleh pasien

“Fasilitas juga masih banyak yang tidak berfungsi dan tidak layak. Eskalator mati, ada pintu kaca yang pecah. Kebersihan juga masih belum maksimal, masih banyak sampah berserakan,” kata Bobby Nasution.

Bobby Nasution mengecek sejumlah hal mulai dari kinerja dokter hingga pelayanan yang diterima para pasien. Bobby juga terlihat meninjau proses pendaftaran pasien hingga mengecek jumlah tempat tidur pasien dan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat.

Dia juga bertanya kepada pasien soal intensitas dokter mengunjungi mereka tiap harinya. Selain itu, Bobby menyebut banyak fasilitas yang seharusnya dapat digunakan untuk dokter dan pasien tidak berfungsi.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

“Hal ini menjadi perhatian Pemko Medan ke depan, karena rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Apalagi kita masih dalam situasi pandemi, masyarakat seharusnya memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai,” ucap Bobby. (KRO/RD/DetikNews)

Continue Reading

headline