Connect with us

Headline

Kapolri Instruksikan Jajaranya Tersangka UU ITE Minta Maaf Tak Perlu Ditahan

Published

on

322 views
Kapolri Instruksikan Jajaranya Tersangka UU ITE Minta Maaf Tak Perlu Ditahan

RADARINDO.co.id – Jakarta : Kapolri instruksikan jajarannya tersangka UU ITE minta maaf tidak perlu ditahan.

Tidak perlu menahan terhadap tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Khususnya, terhadap tersangka yang telah meminta maaf serta kasus tersebut dinilai tak berpotensi memecah belah masyarakat, mengandung unsur SARA, radikalisme dan separatisme.

Instruksi itu disampaikan oleh Listyo kepada jajarannya melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Dia menekan kepada penyidik kepolisian untuk mengedepankan upaya mediasi terhadap kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE.

Baca juga : Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab? 

“Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali,” kata Listyo dalam Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 seperti dikutip Suara.com, Selasa (23/2/2021).

Surat edaran tersebut juga menjelaskan pertimbangannya, yakni lantaran perkembangan situasi nasional terkait penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Sehingga, ia pun menginstruksikan kepada jajarannya untuk mengedepankan upaya restorative justice dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE.

Sedangkan, hukum pidana merupakan langkah terakhir yang diambil dalam penegakan hukum berkaitan dengan perkara tersebut.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” jelasnya.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa? 

Berikut 11 poin pedoman penanganan perkara dan penerapan Undang-undang ITE bagi penyidik Polri dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021:

Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya:

Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat:

Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber:

Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil:

Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi:

Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada:

Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara:

Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme:

Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;
penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan:

Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” imbuh Listyo.

Sejumlah kalangan aktivis LSM dan pers menyambut baik surat edaran Kapolri ke jajaranya. Jenderal Polisi Listyo dinilai sangat bijak mengedepankan upaya mediasi. (KRO/RD/TIM)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

Published

on

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

RADARINDO.co.id-Nias : DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020. Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nias (DPRD) gelar rapat paripurna penyampaian keputusan tentang LKPJ Bupati Nias T.A 2020, bertempat dilantai II kantor DPRD kabupaten Nias, Sumatera Utara, Kamis (06/05/2021).

Pada rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM, Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan beberapa SKPD ikut mendampingi Bupati Nias.

Baca juga : Wabup Nias Wakili Bupati Nias Hadiri Rapat Forkada Sekepulauan Nias

Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan LKPJ bupati Nias akhir tahun anggaran 2020 merupakan kewajiban konstitusional dan konsekuensi logis yang harus disampaikan kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran yang meliputi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten Nias selama satu anggaran.

Dalam paparannya bupati Nias menyampaikan LKPJ ini bertujuan memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan melalui rapat paripurna DPRD kabupaten Nias dapat mengevaluasi kinerja yang telah dicapai pemerintah kabupaten Nias dalam berbagai aspek pembangunan ujarnya.

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

Ditambahkan bupati Nias bahwa, kienerja dan pencapaian pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui lembaga terhormat ini adalah lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dalam penyampaian kinerja pemerintah.

Pada penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatn masih belum sesuai dengan harapan kita beesama, sebagai hasil evaluasi Tim Pansus DPRD kabupaten Nias.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Nias Alinuru Laoli yang memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa, pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah dengan agenda penyampaian keputusan DPRD secara formal kepada kepala daerah yang berkaitan dengan LKPJ bupati Nias akhir tahun anggaran 2020.

Lebih lanjut ketua DPRD kabupaten Nias Alinuru Laoli mengatakan bahwa berdasarkan pansus dalam penyampaian pandangan masing-masing fraksi di DPRD kabupaten Nias, dan menetapkan keputusan DPRD kabupaten Nias tentang catatan dan rekomondasi DPRD kabupaten Nias terhadap LKPJ bupati Nias pada akhir tahun anggaran 2020 dan diserahkan secara resmi kepada bupati Nias. (KRO/RD/TH)

Continue Reading

Headline

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Published

on

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

RADARINDO.co.id Rantauprapat : Empat Orang pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine. Hasil pemeriksaan oleh satuan Narkoba polres Labuhanbatu yang bergabung dengan Kodim 0209/ LB,  4 dari 50 orang pemudik yang saat melintas di Jalinsum Kota Oinang Labusel, Jum’at (07/05/2021) terindikasi  tes urinya diduga mengandung methafetamine.

41 Personil gabungan yang diturunkan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan SIK, MH terdiri dari 12 Personil Sat Narkoba, Lantas, Intel dan URKES masing-masing masing 4 Personil, 12 Personil Polsek Kota Pinang dan 4 Personil Kodim yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu,MH.

Baca juga : 106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

50 Orang pengendera  yang saat  melintas dilakukan tes Urin oleh satuan Narkoba,  4 Orang positif Urinnya mengandung zat methafetamine, yaitu AJS Lk 31 Th,NNP Lk 19 Th,FS Lk 36 Th dan KP Lk 27 Th, saat ini mereka masih diambil keterangannya untuk lebih diketahui  sumber narkoba yang mereka pergunakan.

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan SIK, MH didampingi Dandim 0209/LB Letkol Asrul Kurniawan Harahap SE, M.Tr. Han bersama Unsur Muspida Labusel memantau pelaksanaan kegiatan penyekatan dan tes Urin tersebut.

Kapolres menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ini adalah merupakan tindak lanjut dari himbauan pemerintah yang melarang warga mudik dalam perayaan Idul Fitri Tahun ini, yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadi kluster Virus Corona.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

kita harus belajar dari peristiwa yang terjadi di India,  lonjakan penyebaran Corona setelah perayaan keagamaan di sungai Gangga, kami menghimbau warga Se Labuhanbatu Raya.

“Mari rayakan Idul Fitri di rumah masing masing dan kita tunda mudik demi untuk kesehatan dan keselamatan”? ungkap Kapolres.

selesai melakukan kegiatan Tes Urin, selanjutnya Rombongan Kapolres beserta  Dandim dan Muspida Labusel meninjau Pos PAM di Perbatasan Sumut-Riau. (KRO/RD/my/ik)

Continue Reading

Deli Serdang

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

Published

on

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

RADARINDO.co.id-Deli Serdang : 106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai. Hari kedua pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 tanggal 7 Mei 2021, sebanyak 106 kenderaan R2 dan R4 dari kelompok pemudik diputar balik dipos pengamanan sei, lar Polresta Deli Serdang, Jumat (7/5/2021).

Kuatnya keinginan warga masyarakat yang akan pulang kampung sangat besar, terbukti hari kedua menunjukkan peningkatan kenderaan yang berhasil diputar balik oleh anggota yang bertugas diPos Pam Sei Ular perbatasan Deli Serdang – Sergai.

Baca juga : Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Lakukan Tes Urine Para Pengendara Bus

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

Jika hari pertama pelaksanaan Ops Ketupat Toba 2021 sebayak 18 unit Mobil yang diputar balik dihari kedua terjadi lanjakan yang seknifikan sebayak 106 kenderaan yang diputar balik.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

Terpantau oleh awak media para warga masyarakat yang ingin mudik Ada yang berkendara Roda 2 dan Roda 4 baik pribadi maupun dengan Angkot.

Hal ini akan terus kami lakukan setiap hari non stop 24 jam dan diharapkan warga masyarakat dapat mematuhinya demi memutus rantai penyebaran covid-19, ungkap orang nomor satu dipolresta Deli Serdang. (KRO/RD/Hari’S)

Continue Reading

headline