Connect with us

BUMN

BRI Sosialisasikan Nasabah Segera Ganti ATM Strip Magnetik Dengan Berbasis Chip

Published

on

83 views
BRI Sosialisasikan Nasabah Segera Ganti ATM Strip Magnetik Dengan Berbasis Chip

RADARINDO.co.id – Jakarta : Bank Rakyat Indonesia (BRI) melakukan sosialisasikan kepada nasabah yang masih memiliki kartu debit atau ATM yang masih menggunakan strip magnetik untuk segera diganti dengan kartu berbasis chip.

 

Semua kartu ATM sudah wajib menggunakan chip mulai akhir 2021. Pergantian kartu berbasis strip magnit menjadi cip sesuai ketentuan BI berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015.

Total kartu ATM BRI yang sudah migrasi ke chip mencapai 81,06% dari total jumlah kartu ATM perseroan, saat ini. Masih terdapat sekitar 18% lagi dari jumlah ATM bank ini yang masih menggunakan strip magnetik.

Baca juga : Oknum PPK PTJT Dituding “Dalang” Manipulasi Jabatan PNS di Sumut

Demikian dikatakan Aestika Oryza Gunarto, Sekretaris Perusahaan BRI. Ia yakin migrasi kartu tersebut bisa tercapai sesuai waktunya sejalan dengan langkah yang dilakukan perseroan.

“Kami optimistis dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah,” katanya kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).

BRI juga mengedukasi nasabah untuk melakukan transaksi tunai tanpa kartu dengan menggunakan Aplikasi BRImo, yang dapat dilakukan di 92% ATM dan CRM BRI.

Baca juga : Yayasan Rumah tahfizh Anwar Saadah Adakan Program Hafizh Qur’an 

Adapun total jumlah ATM dan CRM bank ini mencapai 20.600 dan tersebar di seluruh Indonesia. Penggantian kartu debit berbasis strip magnetik menjadi cip sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 tentang Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan / atau Kartu Debit yang diterbitkan di Indonesia.

Sejumlah pihak dan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyambut baik sosialisasi tersebut.
(KRO/RD/TOGATOROP)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BUMN

PTPN III Serahkan Dana CSR

Published

on

PTPN III Serahkan Dana CSR

RADARINDO.co.id-Medan : PTPN III Serahkan Dana CSR

Manajemen PTPN III (Persero) melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) secara reguler dan rutin setiap tahun menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berada di sekitar Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Binjai sebagai bentuk kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan di Kantor PTPN III (Persero) Jln Sei Batang Hari No. 2.

Pada kesempatan ini, PTPN III Medan menyalurkan bantuan CSR TW-I Tahun 2021 dalam bentuk donasi tunai kepada 20 objek dengan total bantuan senilai Rp544.204.809.

Baca juga : BPN dan DPRD DS Kunker Pastikan Titik Koordinat HGU atau Eks HGU PTPN II Terkesan Ecek Ecek

PTPN III diwakilkan SEVP Business Support Bapak Suhendri menyerahkan langsung secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan.

Suhendri mengatakan BUMN Untuk Indonesia, PTPN III hadir untuk masyarakat tentunya tidak terlepas dari kinerja perusahaan, semakin baik kinerja PTPN III maka semakin banyak bantuan yang dapat kami salurkan, melalui acara ini kami berharap doa dan dukungan yang terbaik kepada kami agar PTPN III tetap amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam mengelola perusahaan dan lingkungan sekitar.

“Sebagai bentuk komitmen kami dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Suap, serangkaian proses penyaluran harus dilakukan oleh Tim CSR PTPN III dan proses penyaluran bantuan ini tidak dibenarkan petugas/karyawan PTPN-III untuk meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Pengurus Objek, sehingga bantuan yang diterima tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat” tutup Suhendri.

Khodijah selaku perwakilan objek penerima bantuan mengatakan “Secara pribadi, saya sangat gembira saat mendapat kabar akan disurvei oleh Petugas PTPN III dan setelah survey selesai saya berharap dalam hati serta berdoa kepada Allah SWT semoga proposal dapat dibantu PTPN III.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

“Terima kasih kepada PTPN III yang telah menyalurkan bantuan CSR kepada Pengurus dari berbagai Objek yang tersebar di 3 Kabupaten/kota Sumatera Utara. Bantuan ini tentunya sangat diharapkan oleh Pengurus dari berbagai Objek yang akan digunakan sesuai kebutuhannya. Semoga PTPN-III semakin jaya dan dapat selalu berperan aktif dalam menyalurkan bantuan secara berkesinambungan kepada sosial masyarakat” tutup Khadijah.

Penyerahan bantuan secara simbolis diakhiri dengan foto bersama dan Pengurus Objek menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan serta Pakta Integritas. (KRO/RD/tim)

Continue Reading

BUMN

BPN dan DPRD DS Kunker Pastikan Titik Koordinat HGU atau Eks HGU PTPN II Terkesan Ecek Ecek

Published

on

BPN dan DPRD DS Kunker Pastikan Titik Koordinat HGU atau Eks HGU PTPN II Terkesan Ecek Ecek

RADARINDO.co.id-Deli Serdang : BPN dan DPRD DS Kunker Pastikan Titik Koordinat HGU atau Eks HGU PTPN II Terkesan Ecek Ecek.

Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deli Serdang melakukan kunjungan kerja (Kunker), Rabu (31/3/2021) ke Dusun I Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Deli Serdang.

Dalam memastikan titik koordinat Hak Guna Usaha (HGU) atau Eks HGU Kebun Helvetia yang di klaim oleh PTPN II sebagai aset dan pensiunan untuk mempertahankan lahan dan rumahnya.

Kunker yang dihadiri oleh Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, SH, Ketua Komisi I, Amri Obos bersama Bongotan dan Rakhmadsyah yang dihadiri oleh LBH Medan, Khairiyah Ramadhani, SH dan Bagus Satrio, SH serta Jajaran PTPN II dan Muspika Kecamatan Labuhan Deli.

Baca juga : Kesaksian Ahli Pertanahan di PTUN Medan : Penerbitan Sertifikat HGU PTPN II No. 111 Cacat Hukum

BPN Deli Serdang yang hanya dihadiri oleh seorang ahli ukur melakukan pengukuran di tujuh titik di lahan yang diduga akan dibangun Kota Deli Megapolitan.

Yang didalamnya lahan tersebut ada delapan rumah pensiunan PTPN II yang ingin mempertahankan rumah dari penggusuran oleh PTPN II.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Deli Serdang, Amri Obos dalam keterangannya mengungkapkan bahwa hasil kunjungan kerja atau rapat lapangan ini, hasilnya akan diserahkan kepada BPN Deli Serdang.

“Terima kasih untuk kita semua, bahwa telah menyaksikan pengecekan titik koordinat lahan HGU atau eks HGU. Dan selanjutnya kita serahkan ke BPN untuk menyerahkan secara tertulis,” ucap Amri Obos.

BPN dan DPRD DS Kunker Pastikan Titik Koordinat HGU atau Eks HGU PTPN II Terkesan Ecek Ecek

BPN dan DPRD DS Kunker Pastikan Titik Koordinat HGU atau Eks HGU PTPN II Terkesan Ecek Ecek

Ketua Devisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Muhammad Alinapiah Matondang SH, M,Hum saat dikonfirmasi wartawan melalui telpon mengungkapkan bahwa Kunker yang dilakukan oleh DPRD Deli Serdang terkesan ecek ecek dan diduga dilakukan hanya untuk kepentingan PTPN II.

“Hal ini disebabkan kehadiran BPN Deli Serdang tidak disertai membawa data dan dokumen HGU No. 111 guna kepastian hukum dalam memastikan lahan yang tempati oleh pensiunan HGU atau Eks HGU. Sebelumnya juga pada RDP di DPRD Deli Serdang, BPN Deli Serdang tidak bawa data terkait HGU 111 milik PTPN II dengan alasan tidak tahu lokasi tepat perumahan pensiunan,” jelas Ali.

Ali juga meminta kepada DPRD Deli Serdang untuk netral jangan sampai kunker ini dijadikan legitimasi untuk kepentingan penerbitan izin HGB pembangunan Kota Deli Megapolitan.

Rapat lapangan yang dilakukan ini adalah sah-sah saja yang dilakukan BPN Deli Serdang yang disaksikan oleh DPRD Deli Serdang, PTPN II dan Jajaran Muspika Kecamatan Labuhan Deli.

Namun hal ini tidak mengoyahkan semangat bagi para pensiunan untuk tetap bertahan dan tidak meninggalkan rumah yang mereka tempati hingga puluhan tahun apapun hasil kunker DPRD Deli Serdang nantinya.

“Klien kami (Masidi, dkk-red) tidak akan tergoyahkan atas hasil yang akan dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang nantinya, walaupun secara resmi BPN menyerahkan secara tertulis,” jelas Ali panggilan sehari-hari di LBH Medan ini.

Kembali lagi Ali memastikan bahwa sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan Risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh Negara.

Lihat juga : Kapolsekta Medan Area Kunjungi “Komplek Tangguh” Perumahan Menteng Indah

“Dengan demikian para pensiunan berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah tanah eks PTPN II ini dari Negara yang diantaranya pada lokasi perumahan pensiunan Emplasmen Kebun Helvetia Dusun 1 Desa Helvetia, Labuhan Deli yang selama berpuluh tahun di tempati oleh Masidi, dkk,” sebut Ali untuk meyakinkan masyarakat.

Bahkan Ali juga menduga upaya pengalihan tanah yang dikuasai Negara secara langsung ini (eks HGU PTPN II) berhasil dialihkan menjadi HGB Kota Deli Megapolitan maka LBH meminta juga DPRD Deli Serdang untuk meminta Bupati Deli Sersang membatalkan izin prinsip Kota Deli Magapolitan.

“Besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat adat atau yang membutuhkan lainnya namun hanya dimiliki oleh segelintir investor untuk menumpuk kekayaan. sebanyak banyaknya, makannya DPRD Deli Serdang minta agar Bupati membatalkan Izin Prinsip Kota Megapolitan,” ungkap Ali.

Sebagai data yang didapat, Ali menginformasikan kepada masyarakat bahwa pengeluaran tanah seluas 5.873,06 Ha berdasarkan risalah Panitia B Plus tersebut adalah yaitu untuk pertama, tuntutan Rakyat (terdapat dasar hak yang kuat) seluas 1.377,12 Ha, kedua kepada Garapan Rakyat (penguasaan secara fisik) seluas 546,12 Ha, ketiga Perumahan Pensiunan Karyawan seluas 558,35 Ha.

Selanjutnya keempat kepada terkena RUTRWK (ada dikuasai rakyat/PTPN II) seluas 2.641,47 Ha, kelima Penghargaan masyarakat Adat Etnis Melayu seluas 450,00 Ha dan terakhir keenam kepada Pengembangan Kampus USU (sudah hak pakai) seluas 300,00 Ha.

Hingga berita ini dilansir, Direktur PTPN II belum berhasil di konfirmasi karena sedang ada pelantikan anak perusahaan. (KRO/RD/Walino)

Continue Reading

BUMN

PTPN II Dituding “Zolimi” Karyawan Sendiri SHT Pensiunan Belum Dibayar

Published

on

PTPN II Dituding "Zolimi" Karyawan Sendiri SHT Pensiunan Belum Dibayar

RADARINDO.co.id-Medan : PTPN II Dituding “Zolimi” Karyawan Sendiri SHT Pensiunan Belum Dibayar.

Dana Santunan Hari Tua atau SHT bagi pensiunan ada yang belum dibayar.

Kritikan pedas yang dilontarkan mantan wakil rakyat itu, tentu membuat merah kuping Direktur Utama PTPN III Holding, termasuk Direktur PTPN II dan Komisaris.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan agar dilakukan audit keuangan PTPN II. Apalagi program pembangunan rumah yang dijalankan pun ikut disoroti.

Baca juga : Pelantikan Pengurus DPW FKPPN Periode 2021 – 2023 Berlangsung Sukses

Demikian dikatakan Ketua Umum DPN FKPPN, HN Serta Ginting saat melakukan pelantikan pengurus DPW FKPPN periode 2021-2023, di Medan Club, Selasa (23/03/2021).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN), Drs HN Serta Ginting mengukuhkan dan melantik pengurus DPW FKPPN Sumut, Aceh, Riau, dan Papua Barat periode 2021-2023 di Medan berlangsung sukses.

Acara pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Tampak hadir pada acara Mantan Gubsu, Dr HT Erry Nuradi, Kolonel Infantri Pangdam I/BB, S Dolok Saribu yang mewakili Pangdam I/BB, Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga dan Muhammad Gandhi Faisal Siregar.

Sementara itu, Ketua DPW FKPPN Sumatera Utara, Josian Tarigan dalam sambutannya mewakili pengurus DPW menegaskan bahwa wadah organisasi FKPPN merupakan organisasi yang sudah diakui oleh pemerintah.

Dikatakan didirikannya FKPPN untuk menyalurkan aspirasi para purna karya perkebunan, hingga memperjuangkan hak-hak para purna karya perkebunan.

Ia juga mengatakan apresiasi kepada PTPN III yang telah membayarkan tunjangan Santunan Hari Tua (SHT) bagi para pensiunannya.

“Namun sayangnya, sebaliknya hingga kini di tubuh PTPN 2 belum juga membayarkan SHT para karyawan pensiunannya”, ungkap beliau.

Bahkan terkesan tidak mau menerima para pensiunan untuk membahas dan menyelesaikan SHT. Jangan mentang mentang kami ini sudah pensiunan, lalu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pimpinan PTPN 2 saat ini, ujarnya lagi.

“Justru sebaliknya kami para pensiunan ini siap mengumpulkan tanda tangan para pensiunan untuk disampaikan ke Meneg BUMN untuk menyampaikan bahwa jajaran direksi PTPN II sama sekali tidak peduli dengan para karyawan pensiunannya,” katanya.

Mantan Gubsu HT Erry Nuradi dalam sambutannya mengakui wadah FKPPN ini sangat strategis dan bisa menjadi kekuatan besar untuk bangsa dan negara.

PTPN II Dituding "Zolimi" Karyawan Sendiri SHT Pensiunan Belum Dibayar.   Dana Santunan Hari Tua atau SHT bagi pensiunan ada yang belum dibayar.

PTPN II Dituding “Zolimi” Karyawan Sendiri SHT Pensiunan Belum Dibayar.
Dana Santunan Hari Tua atau SHT bagi pensiunan ada yang belum dibayar.

Ditempat yang sama, anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga dalam sambutannya mengatakan, sebagai anggota dewan yang merupakan wakil rakyat maka siap selalu menerima setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat khususnya FKPPN.

Ketua Umum DPN FKPPN, HN Serta Ginting dengan tegas menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap sikap para pejabat PTPN 2 saat ini yang kesannya menzolimi para karyawan pensiunannya.

Lihat juga : Belasan Ruko di Kota Pinang Hangus Di Lalap Sijago Merah 

“Pejabat PTPN II kesanya menzolimi para karyawanya sendiri”, ujarnya dengan nada tegas.

Anehnya, katanya lagi, di saat PTPN II membagi bagi bantuan untuk masyarakat umum, tapi untuk karyawannya sendiri sama sekali tidak ada sedikitpun perhatiannya dari pihak PTPN II.

“Ada apa ini, ada apa, kenapa karyawanya sendiri sama sekali kurang perhatianya. Ini patut dipertanyakan”, katanya lagi.

Serta Ginting juga dalam sambutannya menyoroti program pembangunan rumah yang dijalankan PTPN II. Namun hingga saat tak satu rumah pun terelalisasi. Sehingga dia berharap pihak penegak hukum agar mengaudit keuangan PTPN II.

Sementara itu, salah seorang pensiunan PTPN II yang tidak mau disebutkan namanya terharu dengan pernyataan Ketua Umum DPN FKPPN, HN Serta Ginting.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum itu benar. Saya sudah bertahun tahun tapi uang SHT sampai saat ini belum dibayar. Kemana uangnya itu”, ujar pria berusia 67 tahun dengan nada sedih.

Sejumlah pensiunan karyawan PTPN II yang tidak mau disebutkan nama namanya itu mengaku senang mendapat dukungan moral dari Ketua Umum DPN FKPPN.

“Apa yang disampaikan Ketua Serta Ginting adalah saya alami sendiri. Saya sudah bertahun tahun pensiun tapi uang SHT pun belum pernah saya terima. Kalau ditanya perusahaan belum punya”, kata pria dengan kondisi fisik yang mulai menurun.

Terus, katanya lagi, sampai kapan kami begini. Kami ini hanya karyawan pelaksana. Setiap kali ditanya uang perusahaan belum ada.

“Mestinya Meneg BUMN, Dirut PTPN III Holding maupun komisaris jangan bungkam. Mereka kan digaji negara kok diam. Tolonglah perhatikan nasib kami mantan karyawan PTPN II,” katanya tegas.

Hingga berita ini dilansir, Direktur PTPN II Tanjung Morawa, Iwan Peranging angin dan Komisaris Utama Amri Siregar belum dapat dimintai tanggapan terkait pernyataan HN Serta Ginting (KRO/RD/HD)

Continue Reading

headline