Connect with us

Headline

Dijadikan Tersangka Di Tanah Sendiri Komnas HAM Surati Kapolda Sumut Pertimbangkan Status

Published

on

1,845 views
Dijadikan Tersangka Di Tanah Sendiri Komnas HAM Surati Kapolda Sumut Pertimbangkan Status

RADARINDO.co.id-Toba : Dijadikan Tersangka Di Tanah Sendiri Komnas HAM Surati Kapolda Sumut Pertimbangkan Status. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) menyurati Kepala Kepolisian Daerah Sumut terkait penetapan 12 orang dari 26 warga pemilik rumah selaku pewaris Keturunan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar yang berada di area Kaldera Toba di Dusun Sileang leang, Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba.

Sementara, oleh penyidik Polres Toba atas LP pihak BPODT dengan sangkaan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin yang berhak/kuasanya sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu nomor 51 Tahun 1960.

Dalam surat tersebut Komnas HAM RI menduga penyidik Polres Toba telah melakukan tindakan sewenang wenang karena hanya mengacu pada bukti bukti formal berupa bukti sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 01 dan No. 02/2018 atas nama BPODT serta putusan kasasi no 584K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember Tahun 2020.

Demikian informasi disampaikan sumber yang juga salah satu putra daerah setempat kepada RADARINDO.co.id Kamis (08/04/2021).

Baca juga : Pengurus Perkuburan Muslim Pasar 8 Desa Manunggal Tolak Pemakaman Jenazah Dikabarkan Covid 19

Selain itu dalam surat tersebut Komnas HAM RI juga menerangkan bahwa penetapan status tersangka terhadap warga tidak memperhatikan adanya konflik lahan antara warga dari kelompok ahli waris Pomparan Ompu Ondol Butarbutar dengan Badan Pengembangan Otorita Danau Toba (BPODT).

Dijadikan Tersangka Di Tanah Sendiri Komnas HAM Surati Kapolda Sumut Pertimbangkan Status

Dijadikan Tersangka Di Tanah Sendiri Komnas HAM Surati Kapolda Sumut Pertimbangkan Status

Mengingat saat ini perwakilan ahli waris sedang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Balige Lebih lanjut, saat ini warga juga sedang melakukan permohonan kepada Bupati Toba melalui suratnya no 197 KDS/Sigapiton/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 guna penetapan masyarakat adat dan pengukuhan tanah ulayat.

Komnas HAM juga menduga penyidik Polres Toba tidak memperhatikan fakta fakta mengenai penguasaan lahan oleh warga sebagai anggota ahli waris, dikarenakan warga telah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut sejak 1990.

Penyidik juga seharusnya mengedepankan prinsip prinsip keadilan dan kemanusiaan didalam upaya penegakan hukum atas permasalahan ini mengingat tanah yang saat ini warga yang gunakan/usahakan merupakan perladangan dan tempat tinggal warga dan diakui sebagai tanah warisan dari leluhur mereka.

Atas dasar tersebut maka Komnas HAM meminta Polres Toba untuk:
1. Mempertimbangkan kembali penetapan tersangka terhadap warga dan mengedepankan prinsip prinsip keadilan/restoratif justice dalam penanganan permasalahan tersebut mengingat sampai saat ini warga masih aktif mengusahakan tanah tersebut sebagai sumber mata pencaharian untuk keberlangsungan hidup mereka.

2. Membantu memfasilitasi upaya penyelesaian kasus ini melalui mediasi para pihak anatar BPODT,terapor dan anggota keluarga Ompu Ondol Butarbutar sdr Mangatas Togi Butarbutar dkk guna diperoleh peneyelesaian yang profesional dan berkeadilan.

3. Mengedepankan penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dan ruang dialog, serta menghindarkan penggunaan tindak kekerasan maupun intimidasi guna mencegah terjadinya konflik yang lebih luas.

4. Memberikan informasi perkembangan penanganan permasalahan tersebut kepada Komnas HAM RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat ini dengan mencantumkan nomor surat dan /atau agenda kasus 129.221.

Lihat juga : Oknum Maritim Berbendera Malaysia Gertak Nelayan Tradisional Belawan

Dalam surat tersebut Komnas HAM juga menegaskan bahwa hak hak warga negara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum dilindungi Undang undang no 39 /1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Surat tersebut ditandatangani oleh M.Choirul Anam selaku komisioner pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM RI (Sub komisi Penegakan HAM).

Sementara itu, Ketua Umum Parsadaan Pomparan Ompu Ondol Butarbutar Mangatas Togi Butarbutar kepada media mengatakan dengan keluarnya surat Komnas HAM tersebut dirinya bersama seluruh warga keturunan Ompu Ondol Butarbutar menyampaikaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Komnas HAM RI.

Ia berharap agar tindakan kesewenangan terhadap pomparan Ompu Ondol Butarbutar yang dijadikan sebagai tersangka karena bertahan mempertahankan hak tanah adatnya.

Semoga keadilan sesungguhnya masih bisa didapatkan di negara kesatuan republik Indonesia tercinta ini. Hingga berita ini dilansir, Kapolres belum dapat dimintai tanggapan atas perkara terebut. (KRO/RD/Relis)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

Published

on

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

RADARINDO.co.id-Nias : DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020. Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nias (DPRD) gelar rapat paripurna penyampaian keputusan tentang LKPJ Bupati Nias T.A 2020, bertempat dilantai II kantor DPRD kabupaten Nias, Sumatera Utara, Kamis (06/05/2021).

Pada rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM, Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan beberapa SKPD ikut mendampingi Bupati Nias.

Baca juga : Wabup Nias Wakili Bupati Nias Hadiri Rapat Forkada Sekepulauan Nias

Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan LKPJ bupati Nias akhir tahun anggaran 2020 merupakan kewajiban konstitusional dan konsekuensi logis yang harus disampaikan kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran yang meliputi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten Nias selama satu anggaran.

Dalam paparannya bupati Nias menyampaikan LKPJ ini bertujuan memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan melalui rapat paripurna DPRD kabupaten Nias dapat mengevaluasi kinerja yang telah dicapai pemerintah kabupaten Nias dalam berbagai aspek pembangunan ujarnya.

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

Ditambahkan bupati Nias bahwa, kienerja dan pencapaian pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui lembaga terhormat ini adalah lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dalam penyampaian kinerja pemerintah.

Pada penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatn masih belum sesuai dengan harapan kita beesama, sebagai hasil evaluasi Tim Pansus DPRD kabupaten Nias.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Nias Alinuru Laoli yang memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa, pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah dengan agenda penyampaian keputusan DPRD secara formal kepada kepala daerah yang berkaitan dengan LKPJ bupati Nias akhir tahun anggaran 2020.

Lebih lanjut ketua DPRD kabupaten Nias Alinuru Laoli mengatakan bahwa berdasarkan pansus dalam penyampaian pandangan masing-masing fraksi di DPRD kabupaten Nias, dan menetapkan keputusan DPRD kabupaten Nias tentang catatan dan rekomondasi DPRD kabupaten Nias terhadap LKPJ bupati Nias pada akhir tahun anggaran 2020 dan diserahkan secara resmi kepada bupati Nias. (KRO/RD/TH)

Continue Reading

Headline

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Published

on

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

RADARINDO.co.id Rantauprapat : Empat Orang pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine. Hasil pemeriksaan oleh satuan Narkoba polres Labuhanbatu yang bergabung dengan Kodim 0209/ LB,  4 dari 50 orang pemudik yang saat melintas di Jalinsum Kota Oinang Labusel, Jum’at (07/05/2021) terindikasi  tes urinya diduga mengandung methafetamine.

41 Personil gabungan yang diturunkan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan SIK, MH terdiri dari 12 Personil Sat Narkoba, Lantas, Intel dan URKES masing-masing masing 4 Personil, 12 Personil Polsek Kota Pinang dan 4 Personil Kodim yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu,MH.

Baca juga : 106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

50 Orang pengendera  yang saat  melintas dilakukan tes Urin oleh satuan Narkoba,  4 Orang positif Urinnya mengandung zat methafetamine, yaitu AJS Lk 31 Th,NNP Lk 19 Th,FS Lk 36 Th dan KP Lk 27 Th, saat ini mereka masih diambil keterangannya untuk lebih diketahui  sumber narkoba yang mereka pergunakan.

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan SIK, MH didampingi Dandim 0209/LB Letkol Asrul Kurniawan Harahap SE, M.Tr. Han bersama Unsur Muspida Labusel memantau pelaksanaan kegiatan penyekatan dan tes Urin tersebut.

Kapolres menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ini adalah merupakan tindak lanjut dari himbauan pemerintah yang melarang warga mudik dalam perayaan Idul Fitri Tahun ini, yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadi kluster Virus Corona.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

kita harus belajar dari peristiwa yang terjadi di India,  lonjakan penyebaran Corona setelah perayaan keagamaan di sungai Gangga, kami menghimbau warga Se Labuhanbatu Raya.

“Mari rayakan Idul Fitri di rumah masing masing dan kita tunda mudik demi untuk kesehatan dan keselamatan”? ungkap Kapolres.

selesai melakukan kegiatan Tes Urin, selanjutnya Rombongan Kapolres beserta  Dandim dan Muspida Labusel meninjau Pos PAM di Perbatasan Sumut-Riau. (KRO/RD/my/ik)

Continue Reading

Deli Serdang

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

Published

on

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

RADARINDO.co.id-Deli Serdang : 106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai. Hari kedua pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 tanggal 7 Mei 2021, sebanyak 106 kenderaan R2 dan R4 dari kelompok pemudik diputar balik dipos pengamanan sei, lar Polresta Deli Serdang, Jumat (7/5/2021).

Kuatnya keinginan warga masyarakat yang akan pulang kampung sangat besar, terbukti hari kedua menunjukkan peningkatan kenderaan yang berhasil diputar balik oleh anggota yang bertugas diPos Pam Sei Ular perbatasan Deli Serdang – Sergai.

Baca juga : Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Lakukan Tes Urine Para Pengendara Bus

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

Jika hari pertama pelaksanaan Ops Ketupat Toba 2021 sebayak 18 unit Mobil yang diputar balik dihari kedua terjadi lanjakan yang seknifikan sebayak 106 kenderaan yang diputar balik.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

Terpantau oleh awak media para warga masyarakat yang ingin mudik Ada yang berkendara Roda 2 dan Roda 4 baik pribadi maupun dengan Angkot.

Hal ini akan terus kami lakukan setiap hari non stop 24 jam dan diharapkan warga masyarakat dapat mematuhinya demi memutus rantai penyebaran covid-19, ungkap orang nomor satu dipolresta Deli Serdang. (KRO/RD/Hari’S)

Continue Reading

headline