Connect with us

Headline

Ketua DPW MIO Sumut : Peran Pers Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum

Published

on

34 views
Ketua DPW MIO Sumut : Peran Pers Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum

RADARINDO.co.id-Medan : Ketua DPW MIO Sumut : Peran Pers Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh.

Memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemerdekaan pers menurut UU RI No.40 ini adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Baca juga : Anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor Ucapkan Selamat Hardiknas

Undang-Undang 40 tahun 1999 menyampaikan bahwa Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketua DPW MIO Sumut : Peran Pers Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum

Ketua DPW MIO Sumut : Peran Pers Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum

Antara lain, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain bahwa oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Pers nasional berfungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, dan juga sebagai lembaga ekonomi.

Pada pasal keempat menyampaikan hak Pers Nasional, yaitu kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Kemudian, pasal kelima berbicara tentang kewajiban pers nasional seperti, berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, Pers wajib melayani hak jawab, dan Pers wajib melayani hak tolak.

Adapun peran pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pada UU RI Nomor 40 Tahun 1999 menjelaskan secara detail terkait tentang Wartawan, Perusahaan Pers, Dewan Pers, Pers Asing, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Lihat juga : Ketua MPW PP Sumut Kunjungi Kediaman H.Edimin

Demikian dikatakan Ketua DPW Media Independen Online Indonesia (MIO) Sumatera Utara, Backtiar kepada RADARINDO.co.id terkait peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, 3 Mei 2021.

“Peran Pers Nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakan nilai dasar demokrasi. Mendorong terwujudnya penegakan Supremasi Hukum (Low Enforcement), Hak Azasi Manusia serta menghormati Kebhinekaan”, ujar Ketua MIO Sumut, Bachtiar didampingi H Rizal Mavi, Surya Kalfin, Hendra dan sejumlah pengurus PWOIN Sumut di Jln Armada, Medan (03/05/2021) siang.

Lebihlanjut dikatakanya, Pers merupakan salah satu pilar penegakan hukum di tanah air. Untuk itu, pekerja pers “ditantang” harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkuantitas.

Bahwa kecintaan profesi harus ditempatkan diposisi terhormat. Pers melaksanakan control sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi dan nepotisme, maupun penyimpangan lainya. (KRO/RD/Jumadi)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Headline

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

Published

on

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

RADARINDO.co.id-Nias : DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020. Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Nias (DPRD) gelar rapat paripurna penyampaian keputusan tentang LKPJ Bupati Nias T.A 2020, bertempat dilantai II kantor DPRD kabupaten Nias, Sumatera Utara, Kamis (06/05/2021).

Pada rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM, Kapolres Nias, Dandim 0213/Nias, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan beberapa SKPD ikut mendampingi Bupati Nias.

Baca juga : Wabup Nias Wakili Bupati Nias Hadiri Rapat Forkada Sekepulauan Nias

Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM menyampaikan LKPJ bupati Nias akhir tahun anggaran 2020 merupakan kewajiban konstitusional dan konsekuensi logis yang harus disampaikan kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran yang meliputi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten Nias selama satu anggaran.

Dalam paparannya bupati Nias menyampaikan LKPJ ini bertujuan memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip akuntabilitas pemerintah daerah, sehingga masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan melalui rapat paripurna DPRD kabupaten Nias dapat mengevaluasi kinerja yang telah dicapai pemerintah kabupaten Nias dalam berbagai aspek pembangunan ujarnya.

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

DPRD Nias Gelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pengambilan Keputusan LKPJ Bupati Nias TA 2020

Ditambahkan bupati Nias bahwa, kienerja dan pencapaian pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui lembaga terhormat ini adalah lembaga DPRD sebagai wakil rakyat dalam penyampaian kinerja pemerintah.

Pada penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatn masih belum sesuai dengan harapan kita beesama, sebagai hasil evaluasi Tim Pansus DPRD kabupaten Nias.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

Sementara itu Ketua DPRD kabupaten Nias Alinuru Laoli yang memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan bahwa, pelaksanaan rapat paripurna istimewa DPRD kabupaten Nias sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah dengan agenda penyampaian keputusan DPRD secara formal kepada kepala daerah yang berkaitan dengan LKPJ bupati Nias akhir tahun anggaran 2020.

Lebih lanjut ketua DPRD kabupaten Nias Alinuru Laoli mengatakan bahwa berdasarkan pansus dalam penyampaian pandangan masing-masing fraksi di DPRD kabupaten Nias, dan menetapkan keputusan DPRD kabupaten Nias tentang catatan dan rekomondasi DPRD kabupaten Nias terhadap LKPJ bupati Nias pada akhir tahun anggaran 2020 dan diserahkan secara resmi kepada bupati Nias. (KRO/RD/TH)

Continue Reading

Headline

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Published

on

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

RADARINDO.co.id Rantauprapat : Empat Orang pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine. Hasil pemeriksaan oleh satuan Narkoba polres Labuhanbatu yang bergabung dengan Kodim 0209/ LB,  4 dari 50 orang pemudik yang saat melintas di Jalinsum Kota Oinang Labusel, Jum’at (07/05/2021) terindikasi  tes urinya diduga mengandung methafetamine.

41 Personil gabungan yang diturunkan Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan SIK, MH terdiri dari 12 Personil Sat Narkoba, Lantas, Intel dan URKES masing-masing masing 4 Personil, 12 Personil Polsek Kota Pinang dan 4 Personil Kodim yang dipimpin Kasat Narkoba AKP Martualesi Sitepu,MH.

Baca juga : 106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

50 Orang pengendera  yang saat  melintas dilakukan tes Urin oleh satuan Narkoba,  4 Orang positif Urinnya mengandung zat methafetamine, yaitu AJS Lk 31 Th,NNP Lk 19 Th,FS Lk 36 Th dan KP Lk 27 Th, saat ini mereka masih diambil keterangannya untuk lebih diketahui  sumber narkoba yang mereka pergunakan.

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Empat Orang Pemudik Hasil Test Urinya  Diduga Mengandung Zat Methafetamine

Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan SIK, MH didampingi Dandim 0209/LB Letkol Asrul Kurniawan Harahap SE, M.Tr. Han bersama Unsur Muspida Labusel memantau pelaksanaan kegiatan penyekatan dan tes Urin tersebut.

Kapolres menyampaikan, kegiatan yang dilakukan ini adalah merupakan tindak lanjut dari himbauan pemerintah yang melarang warga mudik dalam perayaan Idul Fitri Tahun ini, yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadi kluster Virus Corona.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

kita harus belajar dari peristiwa yang terjadi di India,  lonjakan penyebaran Corona setelah perayaan keagamaan di sungai Gangga, kami menghimbau warga Se Labuhanbatu Raya.

“Mari rayakan Idul Fitri di rumah masing masing dan kita tunda mudik demi untuk kesehatan dan keselamatan”? ungkap Kapolres.

selesai melakukan kegiatan Tes Urin, selanjutnya Rombongan Kapolres beserta  Dandim dan Muspida Labusel meninjau Pos PAM di Perbatasan Sumut-Riau. (KRO/RD/my/ik)

Continue Reading

Deli Serdang

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

Published

on

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

RADARINDO.co.id-Deli Serdang : 106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai. Hari kedua pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 tanggal 7 Mei 2021, sebanyak 106 kenderaan R2 dan R4 dari kelompok pemudik diputar balik dipos pengamanan sei, lar Polresta Deli Serdang, Jumat (7/5/2021).

Kuatnya keinginan warga masyarakat yang akan pulang kampung sangat besar, terbukti hari kedua menunjukkan peningkatan kenderaan yang berhasil diputar balik oleh anggota yang bertugas diPos Pam Sei Ular perbatasan Deli Serdang – Sergai.

Baca juga : Sat Narkoba Polresta Deli Serdang Lakukan Tes Urine Para Pengendara Bus

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

106 Kenderaan Diputar Balik Saat Melintasi Perbatasan Deli Serdang-Sergai

Jika hari pertama pelaksanaan Ops Ketupat Toba 2021 sebayak 18 unit Mobil yang diputar balik dihari kedua terjadi lanjakan yang seknifikan sebayak 106 kenderaan yang diputar balik.

Lihat juga : Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Pertanda Apa?

Terpantau oleh awak media para warga masyarakat yang ingin mudik Ada yang berkendara Roda 2 dan Roda 4 baik pribadi maupun dengan Angkot.

Hal ini akan terus kami lakukan setiap hari non stop 24 jam dan diharapkan warga masyarakat dapat mematuhinya demi memutus rantai penyebaran covid-19, ungkap orang nomor satu dipolresta Deli Serdang. (KRO/RD/Hari’S)

Continue Reading

headline