Connect with us

Deli Serdang

Aparat Penegak Hukum Tidak Memahami UU Narkotika?

Published

on

114 views
Aparat Penegak Hukum Tidak Memahami UU Narkotika?

RADARINDO.co.id-Deli Serdang : Aparat Penegak Hukum Tidak Memahami UU Narkotika?

Kontroversi praktek penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika, ditahan atau ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi dan dijatuhi sanksi penjara atau sanksi menjalani rehabilitasi.

Kontroversi tersebut terjadi sejak berlakunya UU Narkotika No 35 tahun 2009,  berkepanjangan dan berlarut-larut sampai hari ini.

Akibatnya, pemerintah mengalami kerugian dan Indonesia mengalami darurat narkotika, yang ditandai dengan antara lain:

PERTAMA:

Banyaknya masyarakat yang menjadi penyalahguna narkotika bahkan sekarang ini tidak ada desa yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

KUDUA:

Terjadinya lapas over kapasitas berkepanjangan, Kondisi demikian adalah bentuk anomali lapas Indonesia. Artinya, ini sebuah keanehan hunian lapas yang terjadi di dunia.

KETIGA:

Terjadinya residivisme atau pengulangan perbuatan walaupun sudah pernah dilakukan dan dihukum. Karena perkara yang sama, bahkan banyak yang tiga atau empat kali keluar masuk penjara.

Kontroversi terjadi akibat aparat penegak hukum yang mengawaki tidak memahami UU narkotika.
Yang upaya paksa dan bentuk hukumannya, bersifat rehabilitatif terhadap penyalahguna dan represif terhadap pengedar sesuai tujuan dibuatnya UU narkotika.

Kontroversi tersebut diperparah dengan adanya kenyataan, bahwa hukum narkotika tidak dipelajari sebagai mata kuliah di fakultas hukum di seluruh Indonesia, Padahal, masalah narkotika mendominasi masalah hukum di indonesia.

Itu sebabnya, terjadi kontroversi atas dasar pemahaman individual dan pemahaman sektoral dalam penanggulangan masalah narkotika di Indonesia.

Bagi penegak hukum yang berlatar belakang pendidikan hukum pidana. Maka, hukuman yang cocok bagi penyalahguna narkotika adalah hukuman penjara, dengan justice for all-nya.

Bagi, penegak hukum yang memahami UU narkotika yang bersifat rehabilitatif terhadap penyalah guna dan bersifat represif terhadap pengedar, maka hukuman yang cocok bagi penyalah guna narkotika adalah menjalani rehabilitasi. Tentunya, dengan justice for health nya dan penjara hanya relevan bagi pengedar.

Kontroversi berkepanjangan tersebut merugikan keuangan negara, sia-sia memenjarakan penyalahguna karena menghasilkan masalah baru, masalah narkotika bukan tambah surut melainkan tambah besar.

Di samping itu, penyalah guna narkotika kehilangan hak untuk sembuh dan pulih dari sakit adiksi ketergantungan narkotika, malah jadi residivis.

Baca juga : Negara Lain Berlomba Tanam Ganja, Indonesia Masih Melarang

Kontroversi mestinya tidak perlu terjadi karena UU Narkotika No 35 tahun 2009, basic-nya adalah pendekatan kesehatan dan hukum pidana sehingga mengatur secara “khusus” rehabilitasi sebagai bentuk hukuman pidana.

Hakim diberi kewenangan dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti salah (pasal 103).

Kalau kita memperhatikan tujuan UU narkotika, yaitu menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi (Pasal 4d).

Maka, kewenangan hakim “dapat” menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti salah atau tidak terbukti bersalah  (103) menjadi sebuah kewajiban bagi hakim.

Kewenangan Pasal 103  tersebut, berarti hakim tidak punya pilihan selain menjatuhkan hukuman rehabilitasi.

Sayangnya, kewenangan ini diabaikan oleh hakim, Padahal, Pasal 127/2  UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika mewajibkan hakim yang memeriksa perkara penyalah gunaan narkotika untuk memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103.

Aparat  Tidak Memahami UU  Narkotika? Saya sering mendapat pertanyaan dari aparat penegak hukum narkotika, kenapa seorang kriminal (penyalah guna) kok dihukum rehabilitasi?.

Menurut dia lebih baik dipenjara biar jera, dan ada efek jeranya juga. Dilain oihak ada juga yang memberikan pernyataan, bahwa penyalah guna dihukum rehabilitasi.

Apa tidak salah? Jangan-jangan ke depan banyak yang jadi penyalah guna karena hukumannya cuma direhabilitasi.

Ada juga yang bertanya, apa rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara? Pertanyaan tersebut mencermin ketidakfaham aparat penegak hukum akan  UU narkotika yang mengatur tentang rehabilitasi.

Sebagai proses mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya, rehabilitasi sebagai proses penyembuhan dan pemulihan serta rehabilitasi bentuk hukuman bagi penyalah guna narkotika agar tidak mengulangi perbuatannya.

Rehabilitasi itu “kunci inggris”, multi fungsi, bisa digunakan untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan  peredaran narkotika gelap narkotika, dalam arti membuat dagangan para pengedar tidak laku sehingga pengedarnya bangkrut.

Sedangkan penjara itu kunci pas, hanya untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika dengan sasaran para pengedar, agar jera dan untuk memutus jaringan peredaran gelapnya.

Model penegakan hukum selama ini, penyalah guna narkotika diperlakukan seperti pengedar, dilakukan upaya paksa penahanan dan dihukum penjara.

Model tersebut tidak hanya sia sia tetapi juga menghambur hamburkan keuangan negara, belum biaya penegakan hukum dan pembangunan sumberdayanya bisa 10 kali lipat biaya makan tahanan.

Model memenjarakan penyalah guna narkotika, sangat menguras enerji pemerintah, termasuk biaya yang sangat besar.

Tetapi, hasilnya justru tidak sesuai tujuan, terjadi residivisme penyalahgunaan narkotika dan meningkatnya jumlah penyalah guna penderita sakit ketergantungan narkotika.

Di samping itu memenjarakan penyalah guna narkotika juga bertentangan dengan  UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang tujuannya menjamin penyalah guna dan pecandu, mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menata Ulang Praktek Penegakan Hukum
Pemerintah harus menata ulang praktek salah kaprah proses penegakan hukum.

Kalau tidak pemerintah akan menghasilkan generasi residivis atau generasi sakit kecanduan narkotika yang merupakan akar permasalahan narkotika di Indonesia.

Model penegakan hukum terhadap penyalah guna yang tujuannya memenjarakan, membuat penegak hukum semangat dan sibuk tetapi tidak sesuai tujuan, bahkan menurut Shapiro seorang peneliti masalah narkotika berpendapat bahwa memenjarakan penyalah guna sama dengan menghambur hamburkan anggaran dan sumberdaya penegakan hukum.

Oleh karena itu pemerintah perlu menata ulang model penegakan hukum narkotika agar sesuai dengan tujuan UU narkotika, point-point yang perlu di taati :

1. Penegak hukum wajib
mengacu pada tujuan UU
narkotika. Penyidikan
dan penuntutan terhadap
perkara penyalah guna
narkotika tidak
dilakukan secara
subsidiaritas dengan
perkara pengedar.

2. Penyalah guna narkotika
untuk diri sendiri hanya
diatur dalam satu Pasal
secara khusus yaitu
Pasal  127 ayat 1.

3. Atas dasar pasal 4 d  UU
narkotika, penegak
hukum mulai dari
penyidik, penuntut umum
dan hakim dalam
memeriksa penyalah
guna berkewajiban
menempatkan penyalah
guna kedalam lembaga
rehabilitasi milik
pemerintah selama
proses pemeriksaan
pada semua tingkatan
untuk mendapatkan
penyembuhan dan
pemulihan (Pasal 13 PP
25 tahun 2011).

4. Dalam memeriksa
perkara penyalah guna
(127/2) hakim berkewajiban menggunakan
Kewenangan Pasal 103.
Yaitu, kewenangan dapat
menjatuhkan hukuman
rehabilitasi baik terbukti
salah  maupun tidak
terbukti salah.

5.Tempat menjalani
hukuman rehabilitasi
adalah rumah sakit atau
lembaga rehabilitasi
milik pemerintah yang
ditunjuk oleh Menkes
(Pasal 56) yang tersebar
diseluruh Indonesia.

Lihat juga : Belasan Ruko di Kota Pinang Hangus Di Lalap Sijago Merah

Saran saya kepada pemerintah, agar membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang penyidikan dan penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika.

Dan, Ketua Mahkamah Agung membuat petunjuk implementasi justice for health bagi penyalah guna narkotika.

Semoga tujuan UU narkotika dapat terwujud. Yang menyatakan mencegah, melindungi, menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalah gunaan narkotika.

Juga UU narkotika bisa menjamin penyalah guna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial serta memberantas peredarannya di manapun, pesan moral kepada kita semua, lebih baik menghindari daripada mengibati !!

Salam, dan tetap semangat, taatilah hukum & Tegakkan Keadilan !!. (KRO/Tulisan: Advokad Dr Timbang Pangaribuan SH, MH/Hari’S)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *