Connect with us

Ekonomi

Kredit Macet Property di Tebing Tinggi Rp5,7 Miliar Berpotensi Rugikan Negara

Published

on

243 views
Kredit Macet Property di Tebing Tinggi Rp5,7 Miliar Berpotensi Rugikan Negara

RADARINDO.co.id-Medan : Kredit Macet Property di Tebing Tinggi Rp5,7 Miliar Berpotensi Rugikan Negara. Kredit diduga macet oleh bos property di Tebing Tinggi kembali menguap ke permukaan. Sejumlah pihak memprediksi kasus tersebut bakal menyeret sejumlah oknum pejabat di BTN dan BPN.

Penanganan kasus kredit sebesar Rp5,7 miliar di BPN tersebut kabarnya masih jalan di tempat, tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan keterangan sumber, tidak dilakukan analisa kredit Bank yang sepatutnya.

Lahan seluas 2 Ha milik pengusaha proferti asal Tebing Tinggi Viv yang direncakan akan dibangun property kabarnya tertunda.

Pasalnya, kondisi lahan tidak layak dibangun disebabkan karena kondisi curam kedalam hampir 12 meter. Sehingga dibutuhkan material tanah untuk menimbun lokasi dengan biaya diperkirakan Rp20 miliar.

Baca juga : Setujui Kredit di Bank Sumut Tanpa Analisa Berujung Macet Rp31,6 Miliar Bos Property di Tahan Jaksa

“Setahu saya tidak layak mendapat kredit karena kondisi lahan masih curam kedalaman hampir 10 meter sampai 12 meter. Sehingga butuh penimbunan material”, ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya belum lama ini.

Sebelumnya sumber menjelaskan bahwa bos property awalnya mengajukan kredit ke Bukopin sebesar Rp10,7 miliar, namun ditolak.

“Karena tim penilaian kredit menganggap tidak layak. Kemudian, kredit dipindahkan ke BTN yang kemudian menyetujui kredit sebesar Rp5,7 miliar”, tegasnya lagi.

Lebihlanjut sumber menegaskan, dugaan kredit fiktif yang dilakukan Viv untuk membangun rumah komersil dengan jaminan SHGB di Lubuk Raya yakni SHGB nomor 87 sampai 154.

Sumber mengatakan adanya pemecahan SHGB dan pemasangan hak tanggungan bank diduga dapat merugikan keuangan negara.

Berdasarkan keterangan sumber, bahwa lahirnya SHM yang disetujui oknum Kakan BPN Tebing Tinggi pada saat itu diduga tidak sesuai prosedur, sehingga berpotensi cacat hukum.

Artinya, SHGB yang menjadi jaminan kredit ke BTN diduga catat hukum. Hal ini karena mekanisme penerbitan SHGB tidak sesuai SOP, bahkan berpotensi melawan hukum.

Oknum Kakan BPN berinisial SGT bersama pengusaha proferti berinisial Viv diduga ada “main mata” pengajuan awal di Bukopin Rp10,7 Miliar.

Berdasarkan keterangan sumber, jaminan SHM oknum pengusaha berinisial Vi di Tebing Tinggi layak ditinjau kembali agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Apalagi, peruntukan kredit pembangunan proferti diduga belum terealisasi sehingga berpotensi terjadinya kredit macet diatas lahan yang belum layak didirikan bangunan karena rawa dengan kedalam hampir 10 meter sampai 12 meter.

“Penerbitkan STHM diatas lahan rawa dengan kedalaman 20 meter tersebut diduga tanpa melakukan prosedur”, ujar sumber.

Artinya, lahirnya STHM terindikasi tanpa melakukan pengukuran diatas lahan sebanyak 68 bidang tanah atas nama pemilik proferti. Sehingga SHGB tersebut seharusnya tidak layak dijadikan jaminan ke bank.

Kepala bank seharusnya mengedepankan prinsip kehati -hatian agar tidak berdampak buruk bagi pihak pemberi kredit.

Mantan Kakan BPN berinisial SGT juga sebaliknya tidak serta merta menerbitkan SHGB tanpa mendapat persetujuan paraf di salah satu bagian.

Tidak heran, kredit yang awalnya dengan pengajuan kredit sebesar Rp10,7 Miliar ternyata dibatalkan kemudian dialihkan ke BPN sebesar Rp5,7 Miliar.

Lihat juga : PAW Antarkan M. Hasir Jadi Anggota DPRD Labusel

Aparat Penegak Hukum harus bijak dan tegas menjalankan perintah undang undang. Sehinggal kasus yang sama tidak terjadi terulang kembali.

Sumber menyebutkan, drama pembobolan sebesar Rp5,7 Miliar terindikasi melibatkan sejumlah oknum mantan Kakan di BPN yang bekerjasama dengan pengusaha property.

Aparat penegak hukum diminta serius mengusut kredit diduga macet di BTN Rp5,7 Miliar, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tidak hanya itu, ujar sumber, sebabmusabab lahir SHGB juga agar ditelusuri. Jika proses penerbitan tidak sesuai SOP berarti catat hukum. (KRO/RD/tim)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *