Connect with us

Headline

PN Medan Terbitkan Pengumuman Lelang Rumah Tanpa Diketahui Pemilik

Published

on

55 views
PN Medan Terbitkan Pengumuman Lelang Rumah Tanpa Diketahui Pemilik

RADARINDO.co.id-Medan : PN Medan Terbitkan Pengumuman Lelang Rumah Tanpa Diketahui Pemilik. PN Medan menerbitkan pengumuman lelang rumah tanpa diketahui pemilik Hj Dyah Chan. Hal ini tentu saja membuat terkejut dan kecewa karena menjadi korban dugaan rekayasa.

Berdasarkan keterangan sumber, bahwa lelang eksekusi kedua yang diterbitkan oleh Pengadilan Negei Medan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ternyata membantu mengungkap pelaku pencurian dan atau penggelapan surat tanah warga Helvetia Medan.

Padahal surat asli tanah/rumah No.34/LEG/MH/IV/2021 tidak pernah diperjual belikan, disewakan maupun digadaikan kepada pihak manapun.

Sebagai mana dilansir melalui internet, Ketua PN Medan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang No. 04/Ref/Eks/2019/I/Pdt.Eks/2019/22/Pdt.G/2013/PN.BNJ/PN, Medan tanggal 3 Juni 2021, membuka lelang penawaran tertutup sampai batas akhir tanggal 17 Juni 2021.

Objek yang di lelang adalah sebidang tanah seluas 166,50 m2 beserta rumah di atasnya yang beralamat di Jl. Sejahtera No. 11 Medan Senilai Rp821,300,000 milik HJ. Dyah Chan.

Sesuai surat pernyataan pelepasan penguasaan atas tanah No. 34/LEG/MH/IV/2002 tanggal 5 april 2002 diterbitkan Camat Medan Helvetia.

Baca juga : Lapangan Sepak Bola Marelan Dieksekusi PN Medan

Tanah/rumah tersebut sampai saat ini masih di huni oleh pemiliknya. HJ Dyah Chan saat di konfirmasi wartawan di kediamannya Jln Sejahtera No. 11, Kelurahan Helvetia Timur, Rabu (9/6) menjelaskan tidak ada pemberitahuan tentang tanah/rumah yang di huninya telah di lelang, eksekusi kedua tersebut.

Hilangnya surat tanah/rumahnya tersebut masih dalam proses penyidikan pihak POLRESTABES Medan, bahkan salah satu pelakunya sudah di tetapkan sebagai tersangka, sesuai SP2HP No. B/7478/XII/RES.1.11/2018/Reskrim tanggal 28 Desember 2020.

Sedangkan kasus pencurian/penggelapan surat tanah No. 34/LEG/MH/IV/2021 yang diduga dilakukan tersangka telah dilaporkan ke POLRESTABES sejak tahun 2014 dengan No. STTLP/2130/K/VIII/2014/Reskrim.

Selama 8 tahun penantian proses pelaporan , tersangka H.K sempat mengakui bahwa surat tanah/rumah No. 34/LEG/MH/IV/2021 tersebut telah digadaikan ke pihak lain kemudian diambil temannya (Oknum PNS Kab.Langkat) berinisial YH dan kemudian tanpa sepengetahuan pemiliknya (Hj. Dyah Chan) dijadikan objek sita jaminan yang kemudian dimohonkan eksekusi lelangnya.

Dijelaskan Hj. Dyah Chan, melalui pengacaranya Kantor Hukum Marwan S.H dan rekan telah melayangkan surat keberatan ke Pengadilan Negeri Medan dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

“Saya bersyukur pada Allah SWT, keadilan telah ditunjukan dan diberikan untuk diri yang terdzolimi,” Ujarnya, seraya menambahkan dengan adanya pengumuman lelang ini, maka sudah terang para pelakunya.

Selain HK (Tersangka) ternyata ada pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana pencurian / penggelapan surat tanah/rumah milik saya.

Sekretaris Polri Watch Sumatera Utara Siddik Surbakti, mengomentari dari perjalanan lamanya perkara ini selama delapan tahun sejak 2014-2021, terindikasi adanya skenario jahat dengan memunculkan gugatan kepada pihak satu dan lainnya.

Kejadian ini sangat miris, dengan mudah pemilik tanah/rumah yang sah menjadi korban dari hukum yang tidak berkeadilan.

“Keputusan hukum tidak rasional”. Surat tanah /rumah di curi kemudian ditetapkan sebagai objek lelang. Diduga keras, terjadinya tanah/rumah milik HJ. Dyah Chan ini dijadikan objek lelang, tidak terlepas pelaku lebih dari satu orang dan bekerja sama dengan mafia hukum.

Lihat juga : Kemenag Dan MUI Labusel Gelar Pengajian Bersama Warga Binaan Rutan Kelas III

Jika benar dugaan (Ir. YH (PNS) Pemkab Langkat) terlibat dalam perkara ini, maka seharusnya di usut dan di laporkan kepada atasannya, sebab sudah melakukan pendzoliman melalui permainan hukum dan mendudukan YH sebagai tersangka sebab menguasai surat rumah/tanah milik orang lain tanpa hak dan sepatutnya di proses hukum oleh institusi yang berwenang, cetusnya.

Lebihlanjut sumber mengatakan, bahwa pengumuman lelang tersebut terkesan dipaksakan. Apalagi lelang tidak diketahui pemilik. Serta pemilik sudah menyampaikan surat keberatan lelang, seminggu lalu.

Ditempat yang berbeda, Ketua Republik Corruption Watch (RCW) Medan, Ratno SH, MM mengomentari panjangnya proses perkara ini, patut diduga terindikasi terjadi gratifikasi.

“Kita akan kawal agar terungkap tabir permainan hukum yang sudah mengorbankan hak orang lain,” ujaf Ketua RCW Medan, Ratno SH, MM kepada wartawan.

Hingga berita ini dilansir, Ketua PN Medan bersama Kepala Kantor PKNL Medan belum dapat dikonfirmasi.(KRO/RD/Rif)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *