Connect with us

Deli Serdang

Putusan Hakim PTUN Medan Sidang Gugatan Sertifikat HGU PTPN 2 No. 111 Dinilai Tak Berdasarkan Materi Pokok Perkara

Published

on

394 views
Putusan Hakim PTUN Medan Sidang Gugatan Sertifikat HGU PTPN 2 No. 111 Dinilai Tak Berdasarkan Materi Pokok Perkara

RADARINDO.Co.id – Deli Serdang : Persidangan dalam perkara gugatan masyarakat Pasar 4 hingga Pasar 11 Kecamatan Labuhan Deli terkait penerbitan Sertifikat HGU PTPN II No. 111 oleh BPN Kabupaten Deli Serdang, telah memasuki babak akhir di Pengadilan Tingkat Pertama TUN Medan.

Dimana Putusan Majelis Hakim PTUN Medan yang menyidangkan perkara tersebut adalah menolak gugatan para penggugat. Putusan Majelis Hakim PTUN Medan yang dipimpin Hakim Pengki Nurpanji, SH dengan Effriandy, SH dan Andi Fahmi Azis, SH sebagai Hakim Anggota tersebut dibacakan dalam persidangan melalui sistem e-court PTUN Medan yang berlangsung Rabu, 21 April 2021, dinilai tidak berdasarkan materi pokok perkara.

Baca juga : Universitas Abdurrab Riau Sosialisasi Limbah Kardus Jadi Bahan Campuran Batako

Dalam copy-an surat amar putusan majelis hakim yang diterima RADARINDO.co.id pada pokoknya mengatakan para penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.

Karena dikatakan bahwa penggugat Kliwon dan kawan- kawan serta penggugat Saruhum Sinaga dan kawan-kawan, tidak dirugikan atas penerbitan objek perkara (Sertifikat HGU No. 111).

Menanggapi putusan tersebut, seorang Praktisi Hukum, Ferry Sijabat, SH sangat menyesalkannya. Menurutnya putusan hakim PTUN Medan itu bernuansa politis dan tidak berdasarkan materi pokok perkara.

“Sungguh sangat disayangkan amar putusan ini. Saya menilai ada nuansa politis dibalik putusan ini”, ujar Ferry kepada RADARINDO.co.id pada Sabtu (17/07/2021) malam di kantor FLAM dan ATBLD di Pasar 4 Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.

Materi gugatan para penggugat, ujar Ferry lagi, adalah penerbitan Sertifikat HGU PTPN II No. 111 oleh BPN Deli Serdang yang tidak sah.

Bukan soal berkepentingan atau tidak berkepentingannya para penggugat. Sehingga wajar kalau putusan majelis hakim ini saya anggap tidak berdasarkan materi pokok perkara, cetus Praktisi Hukum yang sering menang dalam berperkara itu.

Ferry Sijabat, SH yang adalah salah seorang anggota pengacara dari Kantor Pengacara Ramses Kartago, SH dan rekan yang menangani gugatan masyarakat di tingkat PTUN Medan ini selanjutnya memaparkan bahwa mestinya PTUN Medan mengabulkan gugatan masyarakat.

Sebab keterangan Saksi Ahli Pertanahan yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta persidangan lainnya, semua mengarah kepada ketidakabsahan penerbitan Sertifikat HGU PTPN 2 No. 111, ujarnya.

Baca juga : Joko Widodo Arahkan BINDA Provinsi Gelar Vaksinasi Massal Door to door

Seperti misalnya keterangan Saksi Ahli Pertanahan Prof. Dayat Limbong SH dari Universitas Nomensen yang salah satu kesaksiannya saat di persidangan mengatakan bahwa sebelum penerbitan sebuah Sertifikat, objeknya harus clear and clean.

Sementara objek Sertifikat No. 111 yang diterbitkan BPN Deli Serdang pada tahun 2003 itu sedang dihuni oleh ribuan masyarakat.

Atas putusan Majelis Hakim PTUN Medan, masyarakat Pasar 4 hingga Pasar 11 Kecamatan Labuhan Deli mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan.

Hingga berita ini dilansir, Direktur PTPN II Tanjung Morawa belum bisa dimintai tanggapan.(KRO/RD/Ganden)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *