RADARINDO.co.id – Tanjungbalai : Walikota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi, yakni di Kelurahan Muara Sentosa, kemudian lanjut ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) di Jalan Gaharu, Rabu (07/1/2026).
Didampingi Plt Kepala BKPSDM Ahmad Suangkupon dan Kepala Inspektorat Indra Halomoan, Walikota disambut Plt Kadis Perkim, Muhammad Fadly Lubis beserta jajaran.
Baca juga: Polri Ungkap Kasus TPPU dari Judol, Uang dan Aset Senilai Rp96 Miliar Disita
Dalam sidak kali ini, Walikota meninjau langsung aktivitas di front office layanan . Dalam arahannya, Mahyaruddin Salim menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur yang bertugas di bagian pelayanan.
Pada kesempatan itu, Walikota juga mengecek dan meninjau setiap ruangan yang ada, serta mengumpulkan seluruh ASN juga Non ASN yang bertugas di Dinas Perkim Kota Tanjungbalai.
Walikota Mahyaruddin menekankan agar tetap bekerja sesuai jam dinas yang telah ditetapkan. Menurutnya, Dinas Perkim sebagai salah satu dinas pelayanan publik, harus didukung dengan kinerja yang optimal.
“Untuk itu, saya minta seluruh jajaran Dinas Perkim bekerja optimal dan profesional, demi mendukung iklim kerja yang sehat di Kota Tanjungbalai,” tukasnya.
Selain menekankan terkait disiplin ASN, Walikota juga menyampaikan agar seluruh ASN dan Non ASN di Dinas Perkim melaksanakan tugas jauh lebih baik, berdasarkan data yang akurat di lapangan, serta membuat laporan hasilnya.
“Dinas Perkim menjadi salah satu ujung tombak dalam penataan kawasan permukiman, melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) agar terus berlanjut disesuaikan dengan Visi Tanjungbalai EMAS,” ujar Walikota.
Baca juga: Oknum Kades Cinta Rakyat Diduga Jual Aset Desa, Ini Kata Inspektorat Deli Serdang
Sidak singkat ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjaga kedisiplinan ASN dan memperkuat pelayanan publik sebagai ujung tombak reformasi birokrasi, sekaligus guna melakukan pengecekan program-program yang akan segera dilaksanakan di tahun 2026. (KRO/RD/HAM)
