RADARINDO.co.id-Medan : Aparat Penegak Hukum Ditantang Usut Dinas Kebudayaan Medan.
Aparat Penegak Hukum Ditantang Usut Dinas Kebudayaan Medan. Aparat Penegak Hukum (APH) ditantang mengusut realisasi kegiatan APBD Dinas Kebudayaan Kota Medan yang diduga merugikan keuangan daerah.
Sebelumnya, isu miring yang berkembang di masyarakat pengelolaan kegiatan tahun anggaran 2019 terindikasi tidak sesuai dengan spesifikasi kegiatan.
Bahkan kalangan aktivis mahasiswa di Medan sempat menyoroti. Mereka mereka mendesak agar pihak penyidik segera mengambil langkah hukum sesuai diatur dalam undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baca juga : Polsek Medan Labuhan Grebek Lokasi Judi Tembak Ikan, Bandarnya Kapan Ditangkap
Demikian dikatakan salag satu sumber yang layak dipercaya yang tidak mau disebutkan namanya kepada RADARINDO.co.id belum lama ini.
Sayangnya, Kepala Dinas Kebudayaan kota Medan, masih enggan membalas konfirmasi berita RADARINDO.co.id meski sebelumnya telah beberapa kali mengirim pesan WA oknum Kadis.
Berdasarkan keterangan sumber mengatakan, pembuatan film dokumenter sejarah kota Medan. Pembelian springbed di ruangan Kadis. Event sepi acara keagamaan diduga asal jadi sebesar miliaran rupiah, diduga merugikan keuangan daerah.
Kemudian terdapat anggaran untuk makan, minum, pemeliharaan dan ATK. Serta pengadaan barang habis pakai diduga fikfif.
Lihat juga : DPD PKS Labusel Lakukan Penggalangan Dana Untuk Palestina
Pengangkatan tenaga honor sejak tahun 2018 Sekda Medan telah melarang pengangkatan/ pergantian pegawai honor. Ternyata tahun 2019 dan 2020 muncul nama pegawai baru.
Oknum Kadis dituding melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku. Termasuk pemberian dana hibah mencapai miliaran rupiah.
Beredar kabar, Walikota Medan Bobby Nasution telah mendengar isu miring tersebut. Sayangnya, Bobby belum mau memberikan tanggapan atas dugaan penyalahgunaan tersebut. (KRO/RD/Tim)
 ditantang mengusut realisasi kegiatan APBD...){kind=link}