Bantuan Dana Hibah Provinsi Sumut “Bocor” Miliaran Rupiah Digerogoti Tikus Berdasi

97

RADARINDO.co.id-Medan: Akhirnya, sejumlah masyarakat angkat bicara terkait realisasi dana hibah Provinsi Sumatera Utara TA2019 sampai 2023. Realisasi kegiatan diduga “Bocor” miliaran rupiah, Digerogoti tikus berdasi setiap tahun.

Menurut keterangan sumber dana itu juga mengalir ke Kesbangpol Provsu sejak tahun 2019 sampai 2023. Anehnya, ada oknum orang dalam diduga membuat proposal “siluman” yang mengatasi namakan salah satu organisasi yang legalitas nya diragukan.

Baca juga : Apresiasi Kinerja Karyawan, PalmCo Regional 1 Serahkan MVP Award Tahun 2023


Tidak hanya itu, sumber secara tertulis menyampaikan ke RADARINDO.CO.ID belum lama ini, proposal di Kesbangpol sudah dikuasai oknum tertentu yang mengaku oknum Intel dan Parpol tertentu.

“Siapa saja yang disetujui proposal pasti dibayar BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Saya curiga kegiatan tersebut diduga rekayasa dan tidak sesuai RAB dalam perjanjian. Bahkan, ada juga yang belum sampaikan LPJ,” ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu, Ari salah seorang bagian verifikasi data Kesbangpol ketika di konfirmasi hanya menjawab “terima kasih”. Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ismail Sinaga belum bersedia menjelaskan meski sudah beberapa kali di konfirmasi via WA.

Sebelumnya sumber menjelaskan dugaan penyalahgunaan dana bantuan Hibah di sejumlah SKPD/Instansi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) TA2020 diantaranya:

  1. Anggaran Belanja bantuan hibah untuk lembaga badan organisasi sebesar Rp190.020.000.000 dengan realisasi sebesar Rp160.585.000.000.
  2. Bantuan hibah untuk partai politik Rp7.591.268.400 dengan realisasi sebesar Rp7.591.268.000.
  3. Hibah kepada Pemerintah daerah Rp5 miliar dengan realisasi Rp 5 miliar.
  4. Bantuan hibah dana BOS pendidikan sebesar Rp2.576.249.903.522 dengan realisasi sebesar Rp2.893.582.800.000.

Atau total anggaran sebesar Rp Rp2.778.861.171.922 dengan realisasi sebesar Rp3.066.759.068.400.

Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, penerima hibah bertangung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari. Maka batas waktu paling lambat tiga bulan setelah dana hibah diterima atau 31 Maret 2020. Hasil reviu terhadap rekapitulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah s.d. 31 Maret
2020 pada Bendahara Hibah TA 2020.

Baca juga : Ruas tol Kuala Tanjung Hingga Kisaran Diresmikan

Disebutkan terdapat 613 penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya sebesar Rp40.585.000.000. Penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban karena dana hibah baru diterima pada akhir tahun. Sejak tanggal 1 sampai dengan 27 April 2021 terdapat 243 penerima hibah yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya sebesar Rp18.500.000.000. Sehingga terdapat 243 penerima hibah yang terlambat menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp18.500.000.000.

Berdasarkan keterangan sumber sampai dengan akhir pemeriksaan terdapat 370 penerima hibah yang
belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya sebesar
Rp22.085.000.000.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bansos yang Bersumber dari APBD yakni:

  1. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan OPD/satker terkait.
  2. Pasal 19:
    a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab
    secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah, meliputi Laporan penggunaan hibah. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa uang, atau
    salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Ayat (3) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima hibah bertanggung jawab
secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah,
meliputi:
(1) Laporan penggunaan hibah.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD.

(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan
bukti serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur
melalui kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku PPKD dan tembusan kepada OPD/satker terkait paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan;
d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disebabkan, antara lain:

(1) Pencairan dana dilakukan pada akhir tahun anggaran

(2) Pelaksanaan kegiatan membutuhkan waktu lebih dari satu bulan.

e) Ayat (5) yang menyatakan bahwa penyampaian laporan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melebihi
ketentuan pada ayat (3) dengan batas waktu paling lambat tiga bulan setelah dana hibah diterima.

c. Bultek 13 Bab IV tentang Belanja Hibah Point 4.1 paragraf 2 yang menyatakan
bahwa “dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertangungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam
naskah perjanjian hibah.

Penyaluran dan realisasi bantuan dana hibah yang disebutkan diatas sedang terjadi permasalahan yang serius yang mengakibatkan:

  1. Realisasi belanja hibah sebesar Rp18.500.000.000, tidak tepat sasaran kepada
    penggunaannya.
  2. Realisasi belanja hibah sebesar Rp22.085.000.000, tidak diyakini kewajaran
    penggunaannya.
    serta tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpotensi rugikan uang negara.
  3. Diduga terjadi monopoli dana bantuan hibah salah satunya di Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara. Konon pencairan dana tersebut dibagi dua antara penerima dan pemberi bantuan melalui oknum bidang organisasi. Tidak hanya itu, ada oknum Intel Polisi dan parpol katanya sudah menguasai proposal setiap tahun.
  4. Dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dan 2023 diduga ajang korupsi oleh oknum pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Negara disinyalir bobol miliaran rupiah karena terjadinya kongkalikong.
  5. Tidak hanya bantuan hibah di Kesbangpol tapi untuk BOS Pendidikan, Kepala Daerah juga harus diusut Secara jelas dan transfaran. Kepala BPKAD menyatakan dikabarkan telah menyurati SKPD/Instansi terkait dengan Surat Kepala BPKAD Nomor 970/1959/BPKAD/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Percepatan Penyampaian LPJ Hibah Berupa Uang TA 2020 dan BPKAD akan menyurati SKPD/Instansi terkait setiap bulannya untuk meminta Gubernur Sumut agar memerintahkan PPKD lebih optimal dalam menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari penerima. Menagih laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp22.085.000.000.

Berdasarkan informasi bahwa dana hibah Provinsi Sumatera Utara sejak tahun anggaran 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 mengalami kebocoran ratusan miliar per tahun. Hal ini diduga akibat penyerahan dana hibah yang tak tepat sasaran dan diduga terjadi kongkalikong besar. Oleh karena itu, KPK diminta segera mengusut dengan menerapkan sistem pembuktian secara terbalik.

Artinya, semua para pihak penerima dana hibah harus diperiksa tanpa terkecuali BPKAD Provsu, Kesbangpol, Disdik, Kepala Daerah.

“Saya sudah lama mencium indikasi busuk ini. Oleh karena itu, penyidik KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara pembuktian terbalik. Diduga banyak mafia proposal yang bisa bobol dana hibah miliaran rupiah setiap tahun,” ujar sumber secara tertulis belum lama menyampaikan kepada KORAN RADAR GROUP RADARINDO.CO.ID.

Terkait realisasi dana Hibah TA2021, berdasarkan data yang disampaikan sumber terkait dugaan penyalahgunaan jabatan atas realisasi kegiatan dana hibah tahun 2019 sampai saat 2023 yang terindikasi tidak sesuai fakta sebesarnya sehingga berpotensi rugikan uang negara, melawan hukum dan memperkaya diri.

Realisasi belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021
adalah sebesar Rp3.285.226.861.027,66 atau mencapai 96,26% dari total anggaran belanja P.APBD sebesar Rp3.413.035.623.506. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp218.467.792.627,66 atau 7,12% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020.
Untuk Belanja Hibah Dana BOS Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
menganggarkan pada P.APBD TA2021 sebesar Rp2.783.674.794.500 dan realisasi sebesar Rp2.709.451.786.000, selisih sebesar Rp74.223.008.500.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah mengubah tata cara pencatatan dan penyaluran dana BOS. Sebelumnya penyaluran dana BOS melalui Rekening Kas Umum Daerah-RKUD (Pemerintah Provinsi) ke Sekolah penerima, berubah menjadi dari Rekening Kas Umum Negara-RKUN (Pemerintah Pusat) langsung ke Rekening Sekolah.

Untuk Belanja Hibah Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp7.591.268.400, atau
100% kepada partai politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.454.580.257, dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 yang
sebelumnya tidak ada realisasi.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021
adalah sebesar Rp3.285.226.861.027,66 dari total anggaran
belanja P.APBD sebesar Rp3.413.035.623.506 diantaranya untuk:

  1. Belanja Hibah kepada
    Pemerintah Pusat, anggaran tahun 2021 sebesar Rp16.756.600.000, Realisasi sebesar Rp11.140.600.000, dan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp0.
  2. Belanja Hibah kepada
    Pemerintah Daerah Lainnya, anggaran tahun 2021 sebesar Rp14.375.048.262, Realisasi sebesar Rp14.334.868.060,61, dan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.000.000.000.
  3. Belanja Hibah kepada
    Badan/Lembaga/Organisasi, anggaran tahun 2021 sebesar Rp590.637.912.344, Realisasi sebesar Rp542.708.338.567,05 dan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp160.585.000.000.
  4. Belanja Hibah Dana BOS
    Pendidikan, anggaran tahun 2021 sebesar Rp2.783.674.794.500, Realisasi sebesar Rp2.709.451.786.000, dan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp2.893.582.800.000.
  5. Belanja Hibah Kepada Partai Politik, anggaran tahun 2021 sebesar Rp7.591.268.400, Realisasi sebesar Rp7.591.268.400 dan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp7.591.268.400.
  6. Total Anggaran tahun 2021 sebesar Rp3.413.035.623.506, Realisasi sebesar Rp3.285.226.861.027,66 dan Realisasi tahun 2020 sebesar Rp3.066.759.068.400.

Hingga berita ini dilansir, Kepala BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kesbangpol belum bersedia menyebutkan nama para penerima bantuan dana hibah. Apa sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ. Belum sebutkan nama -nama para penerima bantuan dana hibah tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 serta alamat dan berapa jumlah bantuan yang diterima serta apa kegiatan mereka. (KRO/RD/TIM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini