RADARINDO.co.id-Pakpak Bharat : Bupati Pakpakbharat Ikuti Rapat Koordinasi Pemberantasan Bersama KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), menggelar kegiatan koordinasi bersama empat kabupaten, Kamis (10/6), di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe.
Koordinasi yang diikuti oleh Pemkab Pakpak Bharat, Kabupaten Karo, Dairi serta Langkat, ini membahas seputar pemberantasan korupsi yang terintegrasi dengan beberapa pemerintah daerah dalam mencegah tindakan yang dapat berpotensi mengarah ke indikasi korupsi.
Baca juga : Bupati Pakpak Bharat Warning Pimpinan OPD Komitmen Cegah Korupsi
Koordinator Supervisi (Korsub) I KPK RI, Didik Agung Wijanarko, mengungkapkan kegiatan ini merupakan agenda rutin dari bagian Korsub untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana pencegahan agar tidak terjadi korupsi di pemerintahan.
“Ini merupakan ajakan untuk meniadakan niat dan mengajak bagaimana langkah untuk pencegahan,” ujar Didik.
Didik menjelaskan, ada beberapa hal yang patut dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghindari kerawanan terjadinya indikasi korupsi adalah rutin melakukan Monitoring Control for Prevention (MCP).
Ia mengatakan, MCP ini merupakan laporan dari pemerintah daerah yang diserahkan ke pihak KPK, yang berisikan laporan aset, serapan pajak, dan lainnya.Untuk laporan MCP sendiri KPK telah menetapkan standar kepatuhan sebesar 80 persen.
Lihat juga : Belasan Ruko di Kota Pinang Hangus Di Lalap Sijago Merah
Sementara itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Kamis (10/06) mengatakan menyambut baik acara ini, karena kegiatan ini merupakan modal dan pembelajaran, sekaligus koordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bersih, good goverment dan clean government, sehingga kita terhindar dari tindak korupsi yang merugikan negara dan daerah, serta menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat yang Nduma”, kata Bupati Franc. (KRO/RDR/MANIK)
 Republik Indonesia (RI)...){kind=link}