Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab?

301
Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab?
Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab?

RADARINDO.co.id- Medan : Dana Pajak koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib”, siapa bertanggung jawab? Hingga berita ini dilansir, mantan ketua Koperasi Pertamina Medan, Rid dan kawan kawan belum mau memberikan jawaban atas konfirmasi berita yang disampaikan RADARINDO.co.id baru baru ini.

Pengusutan kasus tersebut diduga ada “main mata” pihak tertentu untuk meloloskan oknum mantan ketua Koperasi dari jeratan tindak pidana. Pasalnya, sampai saat ini pihak yang berwewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan belum menentukan status Rid.

Publik menilai, penegakan supremasi hukum yang dilakukan terindikasi “tebang pilih”. Padahal dugaan kerugian keuangan terkait uang pajak Koperasi Pertamina Medan sebesar Rp33.197.959.978, hingga saat ini tidak tahu kemana.

Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab?
Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M
“Raib” Siapa Bertanggung Jawab?

Baca juga : Kecelakaan di Jalan Umum Tebing – Siantar 9 Orang Tewas 

Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab?
Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M
“Raib” Siapa Bertanggung Jawab?

Tidak heran, sejumlah pihak mengindikasikan adanya konspirasi tingkat tinggi menggelapkan dana tersebut. Berdasarkan keterangan sumber yang layak dipercaya, sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan surat ke Kanwil DJP Sumbagut sesuai Nomor : R-1542-PM.00.01/40-43/04/2018, tanggal 06 April 2018.

Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M
“Raib” Siapa Bertanggung Jawab?

Terkait dugaan korupsi uang pajak Koperasi Pertamina sebesar Rp33.197.959.978. Serta surat pengaduan ke KPK, tanggal 2 Februari 2019. Pertanggung jawaban Ketua Koperasi Pertamina Medan, bersama pengurus periode 2007-2009 atas keuangan pendapatan negara sebesar Rp33.197.959.978, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M “Raib” Siapa Bertanggung Jawab?
Dana Pajak Koperasi Pertamina Rp33,1 M
“Raib” Siapa Bertanggung Jawab?

Anehnya, pihak aparat penegak hukum belum mau mengungkapkan hasil penyelidikan kepada mantan Ketua Koperasi Rid dan kawan – kawan, secara jelas dan transfaran. Tidak hanya itu, sumber juga menilai penyidik sipil pajak Kanwil DJP Sumbagut mengabaikan surat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  No. R-1542-PM.00.01/40-43/04/2018 Tanggal 06 April 2018, terkait adanya dugaan korupsi uang pajak Koperasi Pertamina sebesar Rp33.197.959.978.

Mantan pengurus Koperasi Pertamina priode 2007-2009 diduga “Kebal Hukum”. Dugaan perbuatan merugikan keuangan pendapatan negara sebesar Rp33.197.959.978, hingga saat ini terkesan dipetieskan. Karena oknum yang bersangkutan tidak menjadi proses hukum yang transfaran.

“Sejak 2007 sampai 2009, mantan ketua koperasi Peramina Medan diduga tidak pernah menyetorkan uang Pajak PPn yang telah dipungut Koperasi dari Pertamina atas kontrak-kontrak pekerjaan Koperasi di Pertamina Medan. Melainkan terindikasi diberikan kepada oknum Manajemen Pertamina untuk kelancaraan pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Koperasi”, ujar sumber.

Meskipun kepala kantor pajak Madya Medan, Kanwil DJP Sumbagut mengetahui uang pajak PPn yang tidak disetorkan Ketua Koperasi ke Kas Negara sejak  tahun 2007 sampai 2009. Namun PPNS penyidik pajak Kanwil DJP Sumbagut tidak melakukan proses penyelidikan yang benar sesuai SOP. Buktinya, kasus tersebut hingga saat ini belum jelas pengusutanya.

“Kanwil pajak DJP Sumbagut diduga telah mempetieskan kasus pajak koperasi tahun 2007-2009. Lima orang PNS sebagai penyidik Pajak Kanwil DJP Sumbagut yang sempat menangani kasus tersebut adalah berinisial AP, Wah, TPS, DTG, dan KH. Anehnya penyidik hingga kini tidak melimpahkan kasus dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan pendapatan negara Rp33,1 Miliar,” tandasnya.

Baca juga : Gunung Semeru Semburkan Awn Panas Pertanda Apa? 

Sejak tahun 2007 sampai 2009, mantan ketua koperasi Medan tidak pernah menyetorkan uang Pajak PPn yang telah dipungut atas kontrak pekerjaan koperasi di Pertamina Medan. Kepala kantor pajak Madya Medan, Kanwil DJP Sumbagut diduga mengetahui adanya uang pajak PPn yang tidak disetorkan ketua koperasi ke kas negara Rp33,1 Miliar. “mengapa mereka tidak melakukan tindakan proses hukum yang berlaku. Bagaimana SOP nya”, ujar sumber.

Hingga berita ini dilansir, GM Pertamina MOR I office, serta Kanwil pajak DJP Sumbagut maupun pihak terkait lainya belum memberikan tanggapan atas konfirmasi berita RADARINDO.co.id. Terkait hal tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membuka kembali kasus dugaan korupsi Koperasi Pertamina sejak tahun 2007 sampai 2009 sebesar Rp33,1 Miliar. (KRO/RD/Tim)