Dana PEN Rp2,94 Triliun Diduga Bermasalah

167
Dana PEN Rp2,94 Triliun Diduga Bermasalah
Dana PEN Rp2,94 Triliun Diduga Bermasalah

RADARINDO.co.id-Jakarta: Masyarakat Indonesia masih menaruh harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kejahatan tindak pidana korupsi di tanah air.

Guna menyelamatkan keuangan negara, KPK diharapkan mengusut dana PEN sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) 2020.

Pada pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, serta hibah/sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah sebesar Rp933,33 triliun.

Baca juga : PTPN 4 PKS Gunung Bayu Berhasil Peroleh Sertifikat ISCC

“Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp597,06 triliun atau 64 persen,” tulis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2020 yang dikutip Bisnis.com, Rabu (23/6/2021). Pemeriksaan tersebut memuat ringkasan 241 objek pemeriksaan yang terdiri atas 111 kinerja dan 130 hasil pemeriksaan DTT.

Ini dilaksanakan terhadap 27 objek pemerintah pusat, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN serta badan lainnya. Mengungkapkan 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan sebesar Rp2,94 triliun, papar IHPS II/2020.

Nilai tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3E (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan).

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah sebesar Rp18,54 miliar.

“BPK menyimpulkan bahwa efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai,” tulis laporan.

Ada tiga alasan kesimpulan tersebut. Pertama, alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh.

Realisasinya pun belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya efektif.

Realisasi Anggaran PEN Baru Capai 32,4 Persen per Juni, Ini Rincian Alokasinya Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari total pagu Rp148,27 triliun.

Anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 per 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun, atau 32,4 persen dari total pagu Rp699,43 triliun.

Secara rinci, realisasi untuk kesehatan per 18 Juni 2021 adalah sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari total pagu Rp172,84 triliun.

“Ini terutama untuk mendukung diagnostik, testing, tracing, perawatan, insentif nakes, pengadaan vaksin, dan bantuan untuk JKN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (21/6/2021).

Untuk perlindungan sosial (Perlinsos), realisasi anggaran mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari total pagu Rp148,27 triliun.

Adapun, anggaran disalurkan untuk berbagai macam bentuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Kartu Prakerja, dan bantuan kuota internet untuk peserta dan tenaga didik.

Untuk dukungan bagi UMKM dan korporasi, realisasi anggaran mencapai Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari total pagu sebesar Rp193,74 triliun.

Anggaran tersebut disalurkan untuk mendanai bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi Kredit Modal Kerja (KMK), IJP Korporasi untuk akumulasi KMK, dan penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

Anggaran untuk program prioritas sudah terealisasi Rp38,10 triliun atau 29,8 persen dari total pagu Rp127,85 triliun. Rincian Alokasinya Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh perlindungan sosial yang mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari total pagu Rp148,27 triliun.

Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 per 18 Juni 2021 mencapai Rp226,63 triliun, atau 32,4 persen dari total pagu Rp699,43 triliun.

Secara rinci, realisasi untuk kesehatan per 18 Juni 2021 adalah sebesar Rp39,55 triliun atau 22,9 persen dari total pagu Rp172,84 triliun.

Ini terutama untuk mendukung diagnostik, testing, tracing, perawatan, insentif nakes, pengadaan vaksin, dan bantuan untuk JKN, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin (21/6/2021).

Untuk perlindungan sosial (perlinsos), realisasi anggaran mencapai Rp64,91 triliun atau 43,8 persen dari total pagu Rp148,27 triliun.

Adapun, anggaran disalurkan untuk berbagai macam bentuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Kartu Prakerja, dan bantuan kuota internet untuk peserta dan tenaga didik.

Untuk dukungan bagi UMKM dan korporasi, realisasi anggaran mencapai Rp48,05 triliun atau 24,8 persen dari total pagu sebesar Rp193,74 triliun.

Anggaran tersebut disalurkan untuk mendanai bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi Kredit Modal Kerja (KMK), IJP Korporasi untuk akumulasi KMK, dan penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit mencapai Rp380,05 triliun kepada 5,17 juta debitur.

Baca juga : Terima Suap Dana PEN, Mantan Dirjen Kemendagri Dicegah Ke LN

Konon, terakhir realisasi anggaran untuk insentif usaha mencapai Rp36,02 triliun atau 63,5 persen dari total pagu Rp56,73 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut sudah dirasakan oleh hampir semua perusahaan dari PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh Badan, PPN DTP properti, dan PPnBM mobil.

“Sejumlah kalangan aktivis LSM/NGO diminta proaktif melaksanakan peran serta masyarakat. Jika ada temuan dilapangan segera sampaikan ke penyidik KPK,” cetus Ketua Republik Corruption Watch (RCW) Deli Serdang, Nando Pangaribuan SH, MH. (KRO/RD/Tim)