DPRK Aceh Tamiang Tinjau Aset Daerah

133 views

RADARINDO.co.id-Aceh Tamiang:
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang melakukan peninjauan lapangan terhadap aset tanah milik pemerintah daerah yang berada di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu. Dimana aset tersebut direncanakan akan beralih fungsi untuk pembangunan ruko yang pengelolaanya dilakukan pemerintah daerah.

Peninjauan lapangan terhadap aset daerah pada Selasa (8/9) tersebut dilakukan oleh Komisi 1 dan Komisi III DPRK Aceh Tamiang, dan di pimpin langsung Ketua Dewan, Suprianto dan di dampingi Wakil Ketua I, Fadlon serta Wakil Ketua, M Nur. Dalam kegiatan itu juga turut hadiri Kabid Aset pada BPKD Aceh Tamiang, Cakra Abbas.

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto, ST terkait persoalan tersebut mengatakan, kegiatan langsung kelapangan ini juga merujuk Surat Bupati Aceh Tamiang nomor 032/3192 tertanggal 26 Juni 2020 tentang, mohon persetujuan pelepasan hak pengelola lahan yang terletak di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu untuk pelepasan atas hak pakai menjadi hak pengguna lain (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Suprianto menjelaskan, aset daerah di Kaloy itu saat ini ditempati masyarakat dan menjadi tempat usaha berjualan berbagai jenis dagangan.


“Lahan ini akan di alih fungsikan yang kabarnya dibangun ruko secara permanen oleh Pemkab Aceh Tamiang bekerjasama dengan pihak pengembang,” ujarnya.

Namun, dalam pertemuan bersama masyarakat yang menempati lahan tersebut menyampaikan kepada Dewan, mereka meminta pada saat dilakukan pembangunan agar disediakan fasilitas sementara sambil menunggu selesainya pembangunan ruko dimaksud.

“Dari data yang ada warga yang menempati lahan Pemkab Aceh Tamiang ini berjumlah 73 KK,” sebut Ketua Dewan, Suprianto.

Ketua DPRK Suprianto meminta kepada Pemkab Aceh Tamiang melalui instansi yang membidangi aset daerah ini, apabila nantinya terbangun ruko baru agar dalam penempatan penerimanya harus mengutamakan warga yang sudah menempatinya sekarang ini.

Karena itu, Pemkab Aceh Tamiang harus membuat kajian secara ekonomis, jangan sampai warga yang menerima bangunan baru itu nantinya tidak sanggup melunasi cicilan kreditnya akibat harga terlalu tinggi atau mahal. (KRO/RD/Waspada)