RADARINDO.co.id – Jakarta : Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Jum’at (21/3/2025).
Alfian tiba sekitar pukul 09.19 WIB. Namun, ketika berada di lobi Gedung Kartika, Kejaksaan Agung, Alfian terlihat selalu memakai masker yang menutupi separuh wajahnya. Alfian yang mengenakan kemeja biru muda juga berdiri di bagian dalam lobi, jauh dari pintu depan, saat menunggu lift.
Baca juga: Ketua Komjak Ingatkan Kejagung Hati-hati Usut Kasus Pertamina
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa pria berbaju biru muda itu adalah Alfian. “Iya, Alfian. Diperiksa sebagai saksi,” ujar Harli saat dikonfirmasi.
Nama Alfian sempat disebut oleh mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang diperiksa Kejaksaan Agung, Kamis (13/3/2025) lalu.
Ahok menyebutkan, seharusnya mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, ikut diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Pasalnya, Alfian merupakan orang lama di Pertamina dan pada tahun 2023, dia ditarik dari PT Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Direktur Logistik dan Infrastruktur di PT Pertamina Persero.
Baca juga: Demo Tolak RUU TNI Ricuh, Empat Polisi Terluka
“Saya kira nanti beliau bisa sudah dipanggil atau belum, saya enggak tahu. Harusnya sudah dipanggil ya. Kan masih dirut yang lama. Kalau Pak Riva kena (jadi tersangka), harusnya dirutnya (sebelum Riva) juga dipanggil, mungkin ya,” ujar Ahok saat itu.
Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut. Dimana, enam diantaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Kejagung menaksir, dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp193,7 triliun. (KRO/RD/Komp)