RADARINDO.co.id-Labusel:
Sidang Paripuran LKPJ Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) tahun 2019 yang di laksanakan Rabu 6 Mei 2020 di hadiri 27 anggota DPRD beserta unsur 3 pimpinan Edi Parapat, H. Zainal Harahap dan Sahdian Purba, di mana sidang tersebut di buka pukul 10,30 wib berlangung di gedung DPRD yang baru dijalan Lintas Sosopan, Kota Linang. Sidang di pimpin oleh ketua DPRD Edi parapat dan Wakil Ketua I H. Zainal Harahap Wakil Ketua II Sahdian Purba.
Sejumlah anggota DPRD menilai kurang maksimal hasil sidang LKPJ 2019 yakni, Ayu Safitri Selaku Sekretaris Fraksi PKPI, H. Zahrul Nasution anggota Fraksi PKPI. Menurut Ayu atas hasil sidang Paripurna LKPJ tersebut Bupati atau Wakil Bupati tidak menjawab pandangan umum dari 8 Fraksi, melainkan langsung pembentukan anggota Pansus LKPJ 2019 dan selain itu juga hasil sebelum pembentukan pansus sebelumnya harus banmus jadi kami menilai pembentukan Pansus LKPJ ini terkesan di paksakan.
“Peraturan yang ada pansus terbentuk melalui hasil badan musyawarah atau Banmus. Sehingga waktu tidak termakan habis di sebabkan agenda pembentukan anggota pansus dalam sidang LKPJ tersebut,” ujarnya.
Sehingga pihak pemerintah tidak ada waktu memberikan tanggapan atau jawabpan dari pandangan umum fraksi dan sini saya menilai ada kolaborasi oknum anggota DPRD sebelumnya. Kemudian di penghujung sidang LKPJ pimpinan sidang memutuskan menunda jawab nya atau tanggapan pihak pemerintah atas pandangan umum fraksi sebagaimana biasa nya di laksanakan setiap sidang Paripurna LKPJ, ungkap Zahrul.
Sementara Ketua DPRD labuhanbatu Selatan, Edi Parapat saat di wawancarai sejumlah wartawan mengatakan minggu ini segera pada hari Jumaat segera melaksanakan rapat Pansus LKPJ tahun 2019.
“Sebab banyak saya menerima laporan laporan dan temuan dari lapangan tentang pembangunan yang terindikasi tidak sesuai yang di dalam Laporan keuangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, dengan pelaksanaan nya di lapangan,” terangnya.
Begitu juga anggota DPRD dari kalangan milineal Ginanda Siregar selaku ketua Fraksi hati Nurani bersatu saat di Wawancarai terdepan banyak temuan temuan di sektor pembangunan infrastruktur pada dinas PU yang mangkrak misalnya pembangunan Jembatan Di desa Pangarungan senilai ratusan juta di jembatan Sungai Barumun, Pajak Los Tradisional di jalan baru Ssmaninggir, pembangunan kantor Satpol PP, ironisnya Program pembangunan konstruksi Jembatan di desa Pangarungan yang menelan biaya sekitar kurang lebih Rp800 juta hanya pundasi dan besi tertancap ditanah,di masukan di dalam LKPJ.
Sementara Menurut pantaun tedepan Sidang Paripurna LKPJ kali ini tampak sunyi dan senyap pasalnya unsur pimpinan OPD Pemkab Labusel hanya beberapa orang saja Pimpinan OPD yang hadir. (KRO/RD/WNST)
