Kantor Bantuan Hukum 571 Rumahnya Masyarakat Nelayan Pesisir Kota Medan

45

RADARINDO.co.id- Belawan: Berdirinya Kantor Bantuan Hukum 571, di lokasi kantor DPC HNSI Kota Medan, akan mengadvokasi setiap permasalahan hukum bagi masyarakat nelayan di Wilayah Selat Malaka (571) dalam hal peraturan Perikanan dan Kelautan, sesuai UU Nomor 31 tahun 2004 Jo UU Nomor 45 tahun 2009 yaitu, pengawasan perikanan, peradilan perikanan dan penyidik perikanan serta alat tangkap yang dapat merusak sistem laut.

Baca juga : Pemkab Samosir Lanjutkan Penataan Lahan Pertanian di Kenegerian Sihotang

Melalui kantor Bantuan Hukum 571, hak para nelayan nantinya menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan sesuai UU Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan tradisional, nelayan kecil, buruh nelayan dan pengusaha perikanan serta Permen KP yang mengatur secara detail tentang proses penangkapan, alat tangkap, zona tangkap bagi pelaku perikanan.

Hal itu disampaikan ketua DPC HNSI Kota Medan, Rahman Gafiqi SH, Rabu (31/01/2024) dalam acara Peresmian Kantor Bantuan Hukum 571 yang dihadiri oleh DPD HNSI Kota Medan, para advokat, perwakilan pengusaha, dan Stakeholder terkait serta ratusan nelayan dari 7 kelurahan.

Baca juga : Hadiri Pra Musrenbang RKPD Sumut, Dolly Pasaribu Harapkan Alokasi Program Pembangunan di Tapsel

Rahman mengatakan saat ini DPC HNSI Medan telah mendengar langsung terkait keluhan nelayan kecil yang ada di wilayah Medan Belawan. Berbagai permasalahan yang di hadapi nelayan adalah sulitnya mendapatkan minyak solar bersubsidi akibat mafia hitam.

Selain itu, Nelayan kecil khususnya 5 GT kebawah sulit mencari nafkah yang diakibatkan banyaknya limbah, hilangnya biota laut dan hilangmya hutan mangrove di pesisir pantai. Harapan DPC HNSI Kota Medan, agar Stakeholder terkait seperti Dinas Perikanan, pengusaha perikanan, dapat membantu nelayan kecil karna mereka adalah pahlawan gizi.

(KRO/RD/Jumadi)