Dugaan Penipuan Penggelapan Uang Buku Dapat Mencoreng Dunia Pendidikan Tebing Tinggi

518

RADARINDO.co.id-Medan : Kasus dugaan penipuan dan penggelapan termasuk pemalsuan yang terindikasi melibatkan sejumlah oknum Disdik kota Tebing Tinggi kembali menjadi “buah bibir”.

Tidak hanya, modus yang terindikasi penipuan dan penggelapan serta pemalsuan tanda tangan atas pembayaran uang buku dapat mencoreng dunia pendidikan di Tebing Tinggi.

Pasalnya, korban PD Tambunan merasa telah dizolimi yang mengakibatkan uang pembayaran buku lebih kurang sebesar Rp1,5 miliar belum dibayar.

Anehnya, mantan oknum Kadisdik TT Drs PS justru malah menggunakan modus baru seolah olah yang bertanggung jawab oknum Kabid atas pembayaran uang buku yang sudah dibayar para Kepala Sekolah beberapa tahun lalu.

Sementara itu, PD Tambunan menilai ada keganjilan dalam kronologis pembayaran buku, dari janji yang pernah diucapkan Drs PS, hingga proses mediasi di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi hingga penyelidikan di Polda Sumut.

“Saya merasakan ada keanehan dan tidak transfaran, bahkan membingungkan. Oleh karena itu, saya akan tetap menyampaikan permohonan perlindungan hukum dan keadilan”, ujar PD Tambunan kepada RADARINDO.co.id belum lama ini.

Korban telah menyampaikan kasus ini kepada Ketua DPR RI, Presiden RI, Kopolri, Kejaksaan Agung dan Kapolda Sumut. Agar kasus dugaan penipuan dan penggelapan serta pemalsuan diusut tuntas secara jelas dan transfaran.

Menurut keterangan pelapor, ia menjadi korban dugaan rekayasa dan konspirasi pihak tertentu sehingga mengalami kerugian miliaran rupiah.

Sebab sampai ini PD Tambunan merasa belum pernah menerima pembayaran uang buku dari pihak Dinas Pendidikan Tebing Tinggi.

Anehnya, Kadisdik Tebing Tinggi, Drs PS justru mengaku telah membayar dengan transfer ke rekening PT BMP. Hal ini justru malah membingungkan korban.

Kasus tersebut bermula pada saat PD Tambunan menjadi rekanan pengadaan buku SD, SMP dan SMU sederajat pada November 2016.

PD Tambunan merasa dirugikan akibat tidak dilakukan pembayaran oleh Dinas Pendidikan Tebing Tinggi sejak 2016 hingga saat ini senilai lebih kurang Rp1,5 miliar.

Terkait hal ini, korban pernah melaporkan ke Polda Sumut, sesuai laporan ke Krimum Polda Sumut nomor B/960/VI/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2020.

Perihal Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai diatur dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi pada korban PD Tambunan.

Kemudian surat nomor B/2878/VI/Res.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2020, perihal undangan. Surat nomor B/1407/VIII/2020/ Ditreskrimum, perihal SP2HP tanggal 18 Agustus 2020, dan sebelumnya sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/1041/VI/2020/SUMUT/SPKT II tanggal 14 Juni 2020.

Korban merasa dirugikan karena diduga pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan uang buku kepada Kepala Sekolah.

Buku tersebut meliputi pelajaran buku pelajaran untuk SD, SMP dan SMU sederajat, pada 01 November 2016. Kemudian menunjuk PT BMP sebagai mitra kerja untuk mendistribusikan buku buku ke sekolah diantaranya untuk tingkat SMP senilai Rp1.140.919.000.

Buku Pramuka untuk tingkat SMP senilai Rp361.370.000. Untuk tingkat SMA senilai Rp83.405.000 dan SD senilai Rp5.037.769.000 dengan totoal Rp6.623.464.000.

Disebutkan bahwa ada perjanjian antara korban (PD Tambunan-Red) menyepakati dengan PT BMP berupa keuntungan sebesar 50 persen dari harga satuan yang disepakati oleh pihak sekolah.

Sesuai perjanjian antara PD Tambunan dengan Dinas Pendidikan pembayaran secara lunas akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tebing Tinggi pada bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp6.623.464.000.

Akan tetapi pada waktu yang telah disepakati dengan Dinas Pendidikan menyatakan tidak mampu melunasi karena Dana Operasional Sekolah (BOS) belum diterima oleh sekolah. Sehingga Sehingga pihak korban hanya menerima pembayaran Rp700 juta.

“Saya pernah mendatangi Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan sisa di pembayaran, Oknum Kadis Pendidikan pada saat itu, Drs PD dan Oknum Kabid Ef mengatakan pembayaran sudah dilakukan ke rekening PT BMP”, ujar PD Tambunan.

“Tidak hanya dugaan berkaitan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, tapi dugaan pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan pembayaran. Padahal saya tidak pernah menandatangi kwitansi tersebut” ujarnya dengan tegas.

PD Tambunan juga memberikan poto copy bukti laporan pengaduan yang disampaikan selaku pihak pelapor, ke penyidik Polda Sumatera Utara Nomor STTLP/1041/VI/2020/SUMUT/SPKT II tanggal 14 Juni 2020.

Perjanjian kerjasama antara PT BMP (Disebut Sebagai Pihak PERTAMA), dan PD Tambunan (Disebut Sebagai Pihak KEDUA) antara lain menyebutkan “Melakukan penjualan produk PIHAK PERTAMA secara langsung kepada pelanggan PIHAK KEDUA yaitu sekolah sekolah SD/MI/SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang ada di kotamadya Tebing Tinggi.

“Sebelumnya, kami sudah menyampaikan surat somasi sesuai pada Poin No. 5 menyebutkan bahwa sesuai perjanjian antara Klien dengan Dinas Pendidikan kota Tebing Tiinggi pembayaran secara lunas akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Tebing Tinggi pada Bulan Desember 2017 sebesar Rp6.623.464.000, No. 6 menyebutkan akan tetapi pada waktu yang telah disepakati Dinas Pendidikan Tebing Tinggi menyatakan belum mampu melunasi karena Dana Operasional Sekolah (BOS) belum diterima sekolah oleh sekolah,” ujar korban.

Sedangkan yang sudah diterima klien baru memperoleh pembayaran sebesar Rp700 juta. Adapun sisa yang harus dibayar adalah sebesar Rp5.923.564.000.

Kemudian pada Poin No. 7 menyebutkan Dinas Pendidikan Tebing Tinggi telah membayar melalui ke rekening PT BMP.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2018, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi menyebutkan sesuai pembicaraan antara pimpinan PT BMP bersama Kepala Sekolah dibayar langusung sekolah ke rekening PT BMP.

Berkenan dengan hal tersebut disarankan koordinasi langsung dengan pimpinan PT BMP. Surat Nomor 421/4225/PD-Kur tanggal 21 Agustus 2018 ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi, Drs H PS, MAP.

Sesuai bukti bukti yang didapat PD Tambunan, terdapat tanda tangan di kwitansi pembayaran dengan jumlah tertentu yang tidak pernah dilakukan.

Artinya, pihak Dinas Pendidikan atau Kepala Sekolah diduga duga melakukan konspirasi dan kerjasama memalsuan tanda tangan PD Tambunan untuk mencairkan dana tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab atas dugaan penipuan dan penggelapan, serta dugaan pemalsuan tanda tangan.

Adanya pernyataan Kepala Sekolah yang menyebutkan telah melakukan pembayaran kepada PT BMP, merupakan bukti oknum Kadisdik Tebing Tinggi diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan.

PD Tambunan juga mengakui sudah pernah dipanggil penyidik Ditreskrimum. Penyidik yang menangani kasus laporan tersebut telah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk sejumlah oknum Kepala Sekolah.

Sesuai surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Nomor B/1407/VIII/2020/Ditreskrimum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 18 Agustus 2020.

Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP yang terjadi terhadap korban. Rencana gelar perkara untuk menentukan proses selanjutnya dan untuk informasi/ komunikasi penyidik memanggil diantaranya, PD Tambunan, SS, KR, EF, DEM, PT BMP, Ros, War, PS dan oknum Kadisdik PS.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tebing Tinggi nonaktif, PS saat dikonfirmasi ia mengaku sudah dipecat sebagai Kepala Dinas. “Jumpai saja efn, saya sudah dipecat,” ujar Drs PS melalui WA.

Bahkan Drs PS mengaku, kasusnya sudah pernah di mediasi Kejaksaan Tebing Tinggi semasa Kajari lama. Kasus sudah pernah ditangani Polda Krimsus. Saya kurang tahu bagaimana hasilnya yang tahu adalah Efn, ujar Mantan Kadis.

Hingga berita ini dilansir, Walikota Tebing Tinggi, dan Efn belum bersedia memberikan jawaban konfirmasi berita RADARINDO.CO.ID yang disampaikan sesuai surat nomor 211. B /RADARINDO.CO.ID/KB/IX/2020, tanggal 05 Oktober 2020, perihal konfirmasi berita.

Informasi pelapor telah menerima surat pemberitahuan dari Poldasu Direktur Kriminal Umum, bahwa laporan PD disebutkan tidak ditemukan tindak pidana. (KRO/RD/TIM)