Kejari Telaah Kelebihan Tunjangan Penghasilan DPRD Binjai

34 views

RADARINDO.co.id – BINJAI : Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai akan menelaah laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait pembayaran tunjangan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai masa bakti 2014-2019 yang berlebih sebesar Rp 569 juta di tahun anggaran 2017.

“Saya sudah baca berita itu. Artinya, saat ini kita akan menelaah terlebih dahulu LHP BPK RI yang menjadi topik berita rersebut, untuk selanjutnya kita tentukan langkah seperti apa yang akan kita ambil,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Binjai, Andri Ridwan SH MH, Sabtu lalu.

Menurut Andri, pihaknya dapat saja mengambil langkah penyelidikan dan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan temuan kerugian negara dalam LHP BPK RI. Hanya saja dia ingin lebih memastikan sejauhmana proses penyelesaiannya.

“Jika memang diperlukan, tentunya kita akan melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan itu. Oleh karena itu, disini kita akan pelajari dulu sudah sejauhmana tindaklanjutnya. Barulah kita dapat mengambil langkah lanjutan,” ungkapnya.


Diberitakan sebelumnya, Sekretariat DPRD Kota Binjai diduga lalai dalam menerapkan besaran ideal tunjangan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2014-2019 di tahun anggaran 2017, hingga menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp 569 juta, yang turut memicu kerugian keuangan daerah.

Persoalan itu muncul setelah status Kota Binjai beralih dari kota sedang menjadi kota kecil, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 62 Tahun 2017, tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.

Adapun rincian kelebihan tunjangan penghasilan tersebut meliputi, tunjangan komunikasi insentif (TKI) sebesar lebih dari Rp 456 juta, tunjangan reses sebesar lebih dari Rp 78 juta, dana operasional pimpinan dewan sebesar lebih dari Rp 30 juta, dan tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Binjai sebesar lebih dari Rp 3 juta. (KRO/RD/sPOST)