Ketua PN Kunjungi Pj. Walikota Psp

36

RADARINDO.co.id-Psp: Penjabat Walikota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes didampingi Asisten Pemerintahan & Kesra Iswan Nagabe Lubis S.Sos. MM terima kunjungan silaturahmi Kepala Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsih SH, MH beserta jajaran, Selasa (9/1/2024).

Baca juga : Pj. Walikota Psp Buka Rapat Kerja KORPRI 2024

Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsih SH, MH menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pj. Walikota atas sambutannya di pagi hari ini.

Kunjungan ini hanya sekedar silaturahmi antara Pengadilan Negeri dengan Pemerintah Kota Padangsidimpuan”, ucap Silvianingsih.
Disamping itu, Kami (Pengadilan Negeri Padangsidimpuan) berencana membuat Rumah Mediasi dan Pos Bantuan Hukum.

Tujuan Rumah Mediasi itu adalah sebagai wadah mediator agar persoalan – persoalan hukum yang terjadi sebelum proses berlanjut (bergulir) ke Meja Hijau diupayakan adanya Mediasi oleh Hakim – Hakim Bersertifikat.

Pj. Walikota mengatakan bahwa selama ini hubungan silaturahmi Pemko dengan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan cukup harmonis, begitu juga dengan Forkopimda lainnya.

Terkait Rumah Mediasi dan Pos Bantuan Hukum tentu Pemko menyambut baik dan mendukung rencana tersebut.

Baca juga : Pj. Walikota Psp Buka Rapat Kebijakan Merdeka Belajar

Melalui Assiten Pemerintahan & Kesra saya minta pihak Pengadilan Negeri untuk berkoordinasi lebih lanjut mana gedung Pemko yang representatif untuk digunakan, tambahnya.

Pj. Walikota berharap dengan adanya Rumah Mediasi dan Pos Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri ini dapat membantu masyarakat Padangsidimpuan di bidang hukum, khususnya kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak.

Pj. Walikota meminta adanya sosialisasi penyuluhan hukum ke sekolah – sekolah guna menambah pengetahuan hukum dilingkungan sekolah dan siswa faham akan aturan hukum baik ditingkat pusat maupun daerah dengan tujuan agar Masyarakat sadar, taat, patuh hukum dan berbuat/melakukan segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. (KRO/RD/thoms)