Ketua PW SNNU Sumut Stop Impor Garam

50 views
Ketua PW SNNU Sumut Stop Impor Garam
Ketua PW SNNU Sumut Stop Impor Garam

RADARINDO.co.id – Medan : Ketua PW SNNU Sumut Stop Impor Garam.

Ketua Pimpinan Wilayah Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (PW SNNU) Sumut, Muhammad Faisal SE stop impor garam, Selasa (16/03/2021).

Hingga saat ini Indonesia masih perlu mengimpor garam untuk memenuhi kebutuhan industri yakni 2,7 juta ton garam pertahun. Sehingga, garam produksi petani dalam negri belum diserap untuk kebutuhan industri, hanya kebutuhan rumah tangga.

Baca juga : Komisi IV DPR Tolak Impor Beras 1 Juta Ton 


Ketua PW SNNU Sumut Stop Impor Garam

Bagaimana target swasembada 2025, apakah ini hanya sebatas angan-angan sedangkan Indonesia masih impor 2,6 juta ton setahun.

Menurut Faisal, hal ini sangat memprihatinkan karena berbanding terbalik dengan program swasembada garam tahun 2025.

“Ini adalah masalah penting dan sekaligus memprihatinkan yang kita hadapi bersama sebabnya kita adalah negara maritim akan tetapi kita masih impor garam dengan jumlah besar 2,6 juta ton per tahun,” ungkapnya.

Sambungnya lagi, hal ini harus disikapi dengan penuh keseriusan dan bila perlu organisasinya akan mendesak presiden untuk mengubah regulasi mengenai aturan-aturan yang selama ini di anggap merugikan pengusaha kecil yang dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintahnya sendiri.

Karena, apabilah hal ini tak bisa di selesaikan target swasembada garam tahun 2025 hanya sebatas angan-angan,”kata Faisal.

Ketua PW SNNU Sumut Stop Impor Garam

Baca juga : Ketua PAC PP Kota Pinang Dicopot Karena Langgar AD

Faisal mengatakan, jikalau bapak presiden mengharapkan program swasembada pangan bukan hanya sebatas halusinasi belaka dan ingin masyarakat sejahtera, pak jokowi harus konsen membenahi aturan dan regulasinya,” jelasnya.

Hal yang serupa juga di katakan ketua PC SNNU kota medan Heri susandi, negara kita adalah negara maritim 70 persen lautan dan 30 persen lautan, berarti petani kita sanggup untuk produksi garam untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kita, hal ini diharafkan pemeritah kita untuk mengambil kebijakan dan serius menangani permasalahan ini,” ungkapnya. (KRD/RD/Jumadi/A.P Silalahi)